UNEP: 2019, Sebanyak 76% Karhutla Terjadi di Lahan Terlantar
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

UNEP: 2019, Sebanyak 76% Karhutla Terjadi di Lahan Terlantar

Sabtu, 7 Desember 2019 | 09:11 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Programme/UNEP) mengeluarkan data terbaru yang menyatakan luasan hutan dan lahan terbakar pada tujuh provinsi di Indonesia selama Januari-Oktober 2019 mencapai 1,64 juta hektare. Dari luasan tersebut sekitar 76% kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di lahan terlantar.

Data itu mengungkapkan hanya 3% kebakaran terjadi di lahan pertanian kelapa sawit. Begitu juga kebakaran di kawasan hutan mencapai 3% dari total keseluruhan area. Diperkirakan, pada 1 Januari hingga 31 Oktober 2019 sekitar 60.000 hektare (ha) hutan terkena dampak kebakaran dan sebagian berada di lahan gambut.

Menanggapi laporan itu, guru besar kebijakan kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan, konsesi tidak produktif seperti kawasan terlantar yang tidak dibebani izin, punya potensi karhutla tinggi.

Hal ini, berbeda dengan kawasan yang dibebani izin seperti perkebunan sawit. ”Kemungkinan suatu kawasan produktif seperti perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri terbakar dan punya banyak hotspot kecil,” kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/12).

Karena itu, kata Sudarsono, untuk memperkecil potensi karhutla, para pemegang konsesi termasuk pemerintah wajib dibebani tanggung jawab termasuk pemberlakukan tanggung jawab mutlak jika konsesinya terbakar. “Cara pencegahan ini lebih efektif dibandingkan penanggulangan jika sudah terjadi kebakaran.”

Pernyataan senada dikemukakan Pengamat Lingkungan dan Kehutanan Petrus Gunarso. Petrus berpendapat bahwa tanggung jawab itu akan memaksa setiap pemegang konsesi aktif menjaga konsesi.

Baik Sudarsono maupun Petrus berpendapat, kesetaraan tanggung jawab pemegang konsesi bisa memperkecil terjadinya karhutla sekaligus meredam kampanye hitam terhadap industri sawit di Indonesia yang selama ini selalu “dikambinghitamkan”.

“Seharusnya saat terjadi kebakaran hutan di Pulau Jawa, Perum Perhutani sebagai BUMN pemegang konsesi hutan bisa diminta pertanggung jawaban dan dikenai sanksi sama seperti korporasi dan masyarakat,” kata Sudarsono.

Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa karhutla di Indonesia tidak terkait dengan pembukaan lahan sawit. ”Naif rasanya jika untuk membeli bibit sawit saja butuh dana Rp 25 juta hingga Rp 50 juta dan belum termasuk biaya lain seperti pupuk, jika kemudian hanya untuk dibakar,” kata Musdalifah.

Ganti Rugi Dipersoalkan
Sudarsono menambahkan, banyak hal yang perlu dicermati dan bisa diperdebatkan dalam Permen LHK No 7 tahun 2014 terkait metode penghitungan besaran ganti rugi dan biaya pemulihan. Hal ini karena sejumlah aturan dalam regulasi tersebut memberlakukan penghitungan ganda (double counting) bahkan multiple counting.

Menurut Sudarsono, penghitungan ganda misalnya terjadi pada penghitungan ekosistem dan biodiversity serta carbon indeed dan carbon loss. Dalam penghitungan hilang peluang ekonomi (economic losses) juga terjadi double counting. Permen tersebutnya memisahkan antara pendapatan dan keuntungan. Padahal, logikanya keuntungan merupakan bagian dari pendapatan.

“Penghitungan ganda berakibat pada nilai ganti rugi atas gugatan secara perdata yang nilainya fantastis Rp 315 triliun atau jika dirata-rata sebesar Rp 300 juta per hektar. Padahal sejumlah kajian hanya menghitung nilai ganti rugi dalam kisaran Rp 10 juta hingga Rp 20 juta per hektar.

Jika regulasi itu dipaksakan, potensi kebangkrutan investasi berbasis sumber saya alam seperti perkebunan sawit dan hutan Tanaman Industri (HTI) sangat besar karena tidak mampu membayar.

“Jika KLHK yakin bahwa angka fantastis gugatan bisa bisa dipertanggungjawabkan, sebaiknya nilai tersebut diajukan ke Uni Eropa sebagai kompensasi untuk untuk menjaga kawasan hutan dari karhutla,” kata Sudarsono.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi Koordinasi dengan Bea Cukai soal Kasus Penyelundupan di Garuda

Menyoal apa bentuk koordinasinya, Yusri menyampaikan, sesuai aturan yang ada di Bea Cukai.

NASIONAL | 7 Desember 2019

BNPT Bertemu Perutusan Tetap RI untuk PBB

Pertemuan itu untuk membahas tentang kebijakan dan program terkini yang dijalankan Indonesia dalam penanggulangan terorisme.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Kadin Jatim Rumuskan Hambatan Dinamika Usaha

Peluang yang diberikan Presiden Jokowi kepada swasta sekaligus juga menjadi tantangan.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Pegawai KPK Tunggu Gebrakan Kabareskrim Baru Tuntaskan Kasus Teror Novel

"Sampai hari ini Desember pekan pertama sesuai janji Pak Jokowi bahwa kasus Bang Novel akan selesai namun sampai hari ini kasusnya tidak selesai juga."

NASIONAL | 6 Desember 2019

Pengusaha Kock Meng Didakwa Suap Gubernur Kepri Terkait Izin Reklamasi

Jaksa menyebut bahwa Edy Sofyan diperintah oleh Nurdin untuk mengumpulkan uang dari para investor yang ingin mengurus perizinan pemanfaatan ruang laut.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Heran Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, KPK: Tak Ada yang Lainkah?

KPK mengaku khawatir dengan aturan KPU yang baru ini.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Presiden Puji Menteri BUMN Copot Dirut Garuda

“Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main main,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Ari Askhara Bisa Dijerat Pidana Korupsi

KPK mengungkapkan kekecewaannya atas kasus penyelundupan yang melibatkan Ari Askhara.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Polisi Bekuk Terduga Teroris di Papua

Berdasarkan informasi, polisi sedang mengejar empat orang terduga lainnya.

NASIONAL | 6 Desember 2019

KPK Kecewa Dirut Garuda Kembali Terlibat Skandal

Syarif menyatakan, manajemen Garuda seharusnya menjadikan kasus yang menjerat Emirsyah sebagai momentum untuk memperbaiki diri.

NASIONAL | 6 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS