Masyarakat Internasional Percaya Indonesia Bisa Jaga Perdamaian di Papua
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Masyarakat Internasional Percaya Indonesia Bisa Jaga Perdamaian di Papua

Rabu, 4 September 2019 | 21:45 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Kepercayaan dunia pada kemampuan masyarakat dan pemerintah Indonesia menjaga perdamaian di Papua sangat tinggi. Kepercayaan itu didasarkan pada fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang memiliki peran besar dalam menjaga dan menegakkan perdamaian di banyak tempat di muka bumi.

“Kepercayaan masyarakat dunia pada kemampuan kita menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat sangat tinggi. Indonesia adalah role model yang dalam berbagai kesempatan berhasil membuktikan bahwa demokrasi adalah formulasi terbaik untuk menyelesaikan benturan kepentingan,” ujar dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Teguh Santosa, di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Hal itu disampaikan Teguh menanggapi pernyataan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) Michelle Bachelet. Menurut Teguh, pernyataan Bachelet yang disampaikan hari ini dengan tegas memperlihatkan kepercayaan itu. Dalam pernyataannya, Bachelet mengatakan terganggu dengan peningkatan kekerasan di Papua dan Papua Barat sejak Desember 2018. Kekerasan itu telah menelan korban di kalangan masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Bachelet telah mendiskusikan persoalan ini dengan pihak otoritas di Indonesia dan mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dialog dengan masyarakat Papua dan Papua Barat dan mendengarkan aspirasi mereka. Selain itu, Bachelet juga meminta agar akses internet di kedua provinsi itu bisa segera dipulihkan kembali.

“Saya bisa menangkap keprihatinan Bachelet dalam pernyataannya. Seperti Michele Bachelet, kita semua prihatin dan saat ini ikut berupaya memulihkan keadaan,” ujar Teguh.

Mantan Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah ini pernah berinteraksi dengan Komisi IV PBB yang menangani Politik Khusus dan Dekolonisasi. Pada 2011 dan 2012 Teguh diundang menjadi petisioner sengketa Sahara Barat yang masuk dalam daftar non-self governing territories.

“Tidak ada Papua dalam daftar non-self governing territories dari Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (1960). Tetapi upaya beberapa negara mengintervensi daftar itu dan memasukkan Papua dan Papua Barat, Indonesia, ke dalamnya memang cukup serius,” ujar Teguh.

Mantan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini juga mengetakan, pemerintah Indonesia harus mampu memberikan bingkai umum yang pas. Perlu ada pesan kunci yang konsisten bahwa apa yang terjadi dengan Papua dan masyarakat Papua bukanlah rasialisme atau rasisme.

Buktinya, tidak ada satu pun produk hukum di Indonesia yang menempatkan masyarakat Papua sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di Indonesia. Banyak tokoh Papua yang menempati posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal, juga di TNI dan di Polri.

Persoalan yang dihadapai masyarakat Papua dan Papua Barat secara umum sama dengan yang dialami masyarakat di tempat-tempat lain di Indonesia, yakni ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan, mismanajemen pemerintahan, korupsi yang masif, dan sebagainya.

Teguh juga mengatakan perlu memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh Papua untuk menjadi “juru bicara” yang menjelasakan situasi di Papua dan Papua Barat. “Layar informasi jangan didominasi wajah-wajah yang bisa memunculkan keraguan di tengah masyarakat Indonesia, warga Papua, dan juga komunitas global,” ujar Teguh lagi.

Begitu juga dengan penempatan agenda prioritas dalam rangka memulihkan keadaan. Menurutnya, di tengah situasi konflik yang tidak menentu, kehadiran pasukan keamanan dan penegak hukum tentu sangat dibutuhkan. Namun kehadiran pasukan itu semestinya tidak dijadikan tema utama.

“Saya kira akan lebih menarik apabila pemerintah mengedepankan pengiriman bahan makanan untuk mengganti yang rusak karena pasar terbakar, atau mengirim tim khusus untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan. Juga mengirimkan tenaga medis untuk membantu rumah sakit yang barangkali terkena dampak kerusuhan. Operasi ekonomi dan kesejahteraan lebih penting dikedepankan,” kata Teguh.

Teguh menggarisbawahi sambutan Bachelet pada pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lain yang mengajak pihak-pihak yang tidak puas untuk berdialog. “Seruan Bachelet agar pemerintah melindungi wartawan, aktivis HAM dan prodemokrasi juga perlu diperhatikan,” ujar Teguh



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Panglima TNI: Latihan PPRC Tingkatkan Profesionalitas Prajurit

Latihan PPRC TNI 2019 bertema “Divisi 2 Kostrad Melaksanakan Operasi Linud di Wilayah Papua dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”.

NASIONAL | 4 September 2019

Gubernur Lemhannas: Masa Depan Bangsa ada di Generasi Milenial

Masa depan bangsa berada di tangan generasi milenial.

NASIONAL | 4 September 2019

Pesan untuk "Tentara Langit", Asops Panglima TNI: Jangan Mudah Terprovokasi

Kedatangan "Tentara Langit" jangan membuat takut masyarakat, namun memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua, khususnya Jayapura dan Wamena.

NASIONAL | 4 September 2019

JK Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 100% Sudah Tepat

Menurut JK, nilai premi saat ini tidak seimbang dengan manfaat yang diterima peserta jaminan.

NASIONAL | 4 September 2019

KPK Tegaskan Belum Butuh Revisi UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, belum membutuhkan revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK

NASIONAL | 4 September 2019

KPK Tegaskan Belum Butuh Revisi UU

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan belum membutuhkan revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

NASIONAL | 4 September 2019

Amendemen UUD 45 untuk Haluan Negara, Diantara Kesinambungan Pembangunan dan Ketakutan Pilpres Ala Orba

Haluan negara harus dilihat sebagai alat kontrol pencapaian program serta anggaran negara yang dikeluarkan

NASIONAL | 4 September 2019

Tingkatkan Kesiapsiagaan, TNI Gelar Latihan PPRC di Papua

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, latihan PPRC TNI di Papua juga untuk meningkatan profesionalitas dari prajurit TNI

NASIONAL | 4 September 2019

Maruarar Sirait Apresiasi Kinerja Rizal Djalil

Rizal dinilai sudah berhasil mentransformasi dirinya dari politisi yang mengedepankan kepentingan partai menjadi negarawan.

NASIONAL | 4 September 2019

Komisaris Humpus Transportasi Kimia Klaim Tak Tahu Soal Suap untuk Bowo Sidik

Komisaris PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Theo Lekatompessy mengklaim tak tahu mengenai suap dari Marketing Manager PT HTK Asty Winasti kepada Bowo Sidik

NASIONAL | 4 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS