Kejar Target EODB, BKPM Gelar Rakor Lintas Kementerian

Kejar Target EODB, BKPM Gelar Rakor Lintas Kementerian

Rabu, 4 Desember 2019 | 18:43 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Percepatan Kemudahan Berusaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar rapat koordinasi dengan topik pembahasan "Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021".

Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot mengatakan bahwa Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi instruksi Presiden Jokowi dengan sangat serius. Dalam rapat koordinasi akan dibahas hal-hal seputar investasi, terutama Ease of Doing Business (EODB) yang memiliki dampak pada meningkatnya peran investor dalam negeri dan perbaikan iklim investasi di Indonesia.

"Rapat koordinasi ini membahas agenda-agenda seputar investasi menanggapi dari instruksi Presiden kemarin, terutama yang akan menjadi salah satu topik penting dalam rakor ini adalah pembahasan untuk perbaikan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Busniess (EODB)," ujar Yuliot di sela rapat koordinasi bersama kementerian Lembaga yang dikawal oleh Sekretariat Negara bertempat di Four Season, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Koordinasi perbaikan kemudahan berusaha atau EODB pada 11 indikator menjadi penting dikarenakan peringkat EODB Indonesia tahun 2019-2020 masih berada di peringkat 73. Faktanya, dari 190 negara yang disurvey EODB 2020, 115 negara telah melakukan perbaikan. Fakta tersebut membuat penerintah semakin bersemangat untuk mempercepat pergerakan mereka dalam usaha menaikkan peringkat dan kualitas EODB Indonesia.

"Peringkat EODB 2020 Indonesia masih berada di posisi 73, sama seperti tahun 2019 lebih rendah dari Vietnam di posisi 70, Malaysia di posisi 12, dan Singapura di posisi 2. Tugas kita masih panjang dan tentu tidak mudah, oleh karena itu BKPM akan menjawab arahan Presiden dengan bekerja cepat, tepat, dan menargetkan KPI yang jelas," tambahnya.

Sekretaris Utama BKPM RI, Andi Maulana menyebutkan bahwa rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Ham, Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai - Kemenkeu, Kementerian ATR/ BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Dirjen Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Pelindo II dan III sebagai stakeholder dari indikator-indikator yang menjadi bahasan dalam rapat ini.

"Dengan ini kami dari BKPM berharap dapat membuat rancangan rencana yang komperhensif dan matang, sehingga kami dapat mengakselerasi kinerja BKPM untuk mewujudkan Indonesia yang mudah untuk berusaha," tutup Andi.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Presiden Instruksikan Mentan Benahi Manajemen Logistik Beras

Pemerintah harus memiliki data ketersediaan produksi beras dalam negeri yang akurat.

EKONOMI | 4 Desember 2019

Jokowi Janji Tindaklanjuti Keluhan Pengusaha Pelayaran

Diperlukan coast guard untuk mencegah terjadinya dualisme penegakan hukum di laut.

EKONOMI | 4 Desember 2019

Produsen Elektronik Lokal Didorong Go International

Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta merupakan pasar yang besar untuk segmen produk elektronik.

EKONOMI | 4 Desember 2019

FinAccel Raih Pendanaan Seri C US$ 90 Juta

Pendanaan ini meningkatkan total modal perusahaan mencapai lebih dari US$ 200 juta.

EKONOMI | 4 Desember 2019

OJK dan Ajaib Sepakat Berantas Hoax Investasi Ilegal

Ajaib telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) sejak 2018.

EKONOMI | 4 Desember 2019

Rupiah Terapresiasi 10 Poin ke Rp 14.105

Rupiah berada di level Rp 14.105 per dolar AS atau terapresiasi 10 poin (0,07 persen).

EKONOMI | 4 Desember 2019

IHSG Terkoreksi 0,3% ke 6.112,9

Sebanyak 142 saham menguat, 256 melemah, dan 137 stagnan.

EKONOMI | 4 Desember 2019

Coworking Space Premium Hadir di Bandara Soetta

APSpace merupakan salah satu layanan premium di bandara

EKONOMI | 4 Desember 2019

ICAEW: Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat ke 4,9% di 2020 Seiring dengan ASEAN

Pertumbuhan di seluruh kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan melambat dari 5,1 persen pada tahun 2018 menjadi 4,5 persen di 2019.

EKONOMI | 4 Desember 2019

UJP Ajak Masyarakat Industri Waspadai Produk Gasket Palsu

Praktik pemalsuan produk menyebabkan kerugian yang besar bagi produsen dan konsumen.

EKONOMI | 4 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS