Anti-Infiltration Act untuk Memperkuat Pertahanan Demokrasi Taiwan
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Anti-Infiltration Act untuk Memperkuat Pertahanan Demokrasi Taiwan

Jumat, 24 Januari 2020 | 12:22 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Legislatif Yuan (DPR) Taiwan mengesahkan Anti-infiltration Act pada 31 Desember tahun lalu. Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen secara resmi mengumumkan implementasi undang-undang tersebut pada Rabu (15/1) lalu. Disebutkan, tujuan utama implementasi Anti-infiltration Act adalah untuk memperkuat pertahanan demokrasi Taiwan dan mempertahankan hubungan lintas-selat yang stabil.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok dan negara-negara otoritas lainnya telah meningkatkan pengaruhnya terhadap operasi, infiltrasi, dan campur tangan kepada negara-negara demokratis lainnya, yang mengarah pada ancaman kebebasan demokrasi. Oleh karena itu, banyak negara telah memperkuat pertahanan demokrasi melalui undang-undang, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara itu telah meninjau dan mempelajari UU yang relevan untuk mencegah infiltrasi berbahaya dari negara lain," ujar Presiden Tsai seperti yang tertulis dalam siaran pers Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Disebutkan, Taiwan berada di garis terdepan ekspansi eksternal Tiongkok, sehingga menghadapi ancaman infiltrasi dan intervensi terburuk. Oleh karena itu, mutlak diperlukan pembuatan UU untuk memperkuat mekanisme pertahanan demokrasi.

Pada awal 2019, pemerintah Tiongkok mengusulkan apa yang disebut "5 usulan Xi" yang akan mempercepat proses penyatuan kembali (mencaplok) Taiwan dan juga meningkatkan upaya untuk memecahkan Taiwan. Oleh karena itu, Legislatif Yuan Taiwan (DPR) mengesahkan Anti-infiltration Act.

Inti dari UU ini adalah melarang siapa pun menerima instruksi, titipan, atau pendanaan dari musuh asing, terlibat dalam sumbangan politik ilegal, bantuan kampanye pemilu, lobi, mengganggu demonstrasi umum dan ketertiban sosial, serta penyebaran informasi palsu untuk mengganggu proses pemilu.

Anti-infiltration Act sepenuhnya mematuhi semangat supremasi hukum dan memperhitungkan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pelaku harus menyadari situasi yang terlibat dalam tindakan ilegal di bawah infiltrasi kekuatan musuh asing, akan menjadi target identifikasi dan penilaian yang tegas oleh lembaga peradilan, sebelum mereka menjadi terdakwa hukum.

Dijelaskan pula, Anti-infiltration Act tiidak anti terhadap hubungan timbal balik. Sebaliknya, ini dapat mempertahankan hubungan lintas-selat yang stabil dan teratur. Umumnya, hubungan lintas-selat yang normal tidak akan melanggar hukum.

Pemerintah Taiwan selalu mendukung kegiatan hubungan timbal balik yang legal dan tertib. Anti-infiltration Act juga mencegah keterlibatan kekuatan asing dalam politik, sehingga hubungan lintas selat menjadi tidak rumit dan mencegah campur tangan asing yang tidak perlu, sehingga rakyat Taiwan bisa melakukan hubungan timbal balik dengan penuh rasa aman.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Virus Korona Sampai di Arab Saudi, Seorang Perawat Terinfeksi

Kerajaan Arab Saudi pada Rabu mengatakan pihaknya akan mulai menyaring penumpang yang datang dari Tiongkok.

DUNIA | 24 Januari 2020

1 Juta Penduduk Singapura Adalah Warga Malaysia

Sementara itu, pendatang asal Indonesia mencakup 6,4 persen dari populasi di Singapura.

DUNIA | 22 Januari 2020

Di Davos, Trump Kecam Aktivis Lingkungan

Dia menggambarkan para aktivis sebagai “penerus dari para peramal bodoh masa lalu".

DUNIA | 22 Januari 2020

Trump Ajak Para Pemimpin Dunia Lindungi Warga Masing-masing

Kebijakan America First membuat AS terjebak sengketa dagang, tetapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi AS melesat.

DUNIA | 22 Januari 2020

UNWTO: 2020 Kunjungan Wisatawan Global Meningkat 4%

UNWTO: 2020 Kunjungan Wisatawan Global Meningkat 4%

DUNIA | 21 Januari 2020

Kedatangan Wisatawan Global 2019 Ukir Rekor 1,5 Miliar

Kedatangan Wisatawan Global 2019 Ukir Rekor 1,5 Miliar

DUNIA | 21 Januari 2020

Dari Greta Thunberg hingga Donald Trump, Ini Para Pembicara WEF 2020

Greta Thunberg (17), aktivis lingkungan dari Swedia dan Presiden AS Donald Trump menjadi dua tokoh yang bakal disorot dalam KTT WEF 2020.

DUNIA | 19 Januari 2020

KTT WEF Akan Minta Komitmen Para Pengusaha Hapus Emisi Karbon

KTT WEF merupakan kesempatan yang tepat untuk menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi perubahan iklim.

DUNIA | 19 Januari 2020

Harry dan Meghan Markle Berhenti Gunakan Gelar "Yang Mulia"

Kesepakatan tidak lazim ini, merupakan hasil negosiasi Pangeran Harry dengan Ratu Elizabeth II dan keluarga senior kerajaan lainnya.

DUNIA | 19 Januari 2020

383 TKI Bermasalah Dideportasi dari Sabah

Pemerintah Malaysia mengusir sebanyak 383 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Negeri Sabah ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

DUNIA | 17 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS