Anti-Infiltration Act untuk Memperkuat Pertahanan Demokrasi Taiwan

Anti-Infiltration Act untuk Memperkuat Pertahanan Demokrasi Taiwan
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Jumat, 24 Januari 2020 | 12:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Legislatif Yuan (DPR) Taiwan mengesahkan Anti-infiltration Act pada 31 Desember tahun lalu. Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen secara resmi mengumumkan implementasi undang-undang tersebut pada Rabu (15/1) lalu. Disebutkan, tujuan utama implementasi Anti-infiltration Act adalah untuk memperkuat pertahanan demokrasi Taiwan dan mempertahankan hubungan lintas-selat yang stabil.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok dan negara-negara otoritas lainnya telah meningkatkan pengaruhnya terhadap operasi, infiltrasi, dan campur tangan kepada negara-negara demokratis lainnya, yang mengarah pada ancaman kebebasan demokrasi. Oleh karena itu, banyak negara telah memperkuat pertahanan demokrasi melalui undang-undang, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara itu telah meninjau dan mempelajari UU yang relevan untuk mencegah infiltrasi berbahaya dari negara lain," ujar Presiden Tsai seperti yang tertulis dalam siaran pers Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Disebutkan, Taiwan berada di garis terdepan ekspansi eksternal Tiongkok, sehingga menghadapi ancaman infiltrasi dan intervensi terburuk. Oleh karena itu, mutlak diperlukan pembuatan UU untuk memperkuat mekanisme pertahanan demokrasi.

Pada awal 2019, pemerintah Tiongkok mengusulkan apa yang disebut "5 usulan Xi" yang akan mempercepat proses penyatuan kembali (mencaplok) Taiwan dan juga meningkatkan upaya untuk memecahkan Taiwan. Oleh karena itu, Legislatif Yuan Taiwan (DPR) mengesahkan Anti-infiltration Act.

Inti dari UU ini adalah melarang siapa pun menerima instruksi, titipan, atau pendanaan dari musuh asing, terlibat dalam sumbangan politik ilegal, bantuan kampanye pemilu, lobi, mengganggu demonstrasi umum dan ketertiban sosial, serta penyebaran informasi palsu untuk mengganggu proses pemilu.

Anti-infiltration Act sepenuhnya mematuhi semangat supremasi hukum dan memperhitungkan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pelaku harus menyadari situasi yang terlibat dalam tindakan ilegal di bawah infiltrasi kekuatan musuh asing, akan menjadi target identifikasi dan penilaian yang tegas oleh lembaga peradilan, sebelum mereka menjadi terdakwa hukum.

Dijelaskan pula, Anti-infiltration Act tiidak anti terhadap hubungan timbal balik. Sebaliknya, ini dapat mempertahankan hubungan lintas-selat yang stabil dan teratur. Umumnya, hubungan lintas-selat yang normal tidak akan melanggar hukum.

Pemerintah Taiwan selalu mendukung kegiatan hubungan timbal balik yang legal dan tertib. Anti-infiltration Act juga mencegah keterlibatan kekuatan asing dalam politik, sehingga hubungan lintas selat menjadi tidak rumit dan mencegah campur tangan asing yang tidak perlu, sehingga rakyat Taiwan bisa melakukan hubungan timbal balik dengan penuh rasa aman.



Sumber: Suara Pembaruan