Akibat UU HAM Hong Kong Disahkan Trump, Tiongkok Ancam Balas AS

Akibat UU HAM Hong Kong Disahkan Trump, Tiongkok Ancam Balas AS
Seorang demonstran memegang obor dan memakai tutup kepala yang mirip Patung Liberty ketika orang berkumpul di Edinburgh Place di distrik Tengah Hong Kong, Kamis (28/11/2019). Demonstran menyampaikan ucapan terima kasih setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang HAM Hong Kong. (Foto: AFP / Anthony WALLACE )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Jumat, 29 November 2019 | 21:25 WIB

Beijing, Beritasatu.com- Tiongkok bereaksi marah atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meratifikasi undang-undang (RUU) yang diajukan Kongres AS untuk mendukung para demonstran di Hong Kong.

Tiongkok langsung memanggil Duta Besar AS di Beijing, Terry Branstad, Kamis (28/11) untuk menuntut AS agar berhenti mengintervensi urusan dalam negerinya dan berhenti menyebabkan kerusakan lebih jauh kepada hubungan bilateral kedua negara.

Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Le Yucheng menyatakan langkah AS adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Le mendesak AS agar tidak menerapkan UU yang disetujui Trump pada Rabu (27/11).

“AS telah mengabaikan fakta dan memutarbalikkan kebenaran. Secara terbuka mendukung para penjahat yang secara brutal menghancurkan fasilitas, membakar, menyerang warga sipil tidak berdosa, menginjak-injak aturan hukum, dan membahayakan ketertiban sosial,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Kemlu Tiongkok mengancam tindakan balasan jika AS terus berjalan di jalur yang salah. Di pihak lain, pemerintah Hong Kong, yang baru saja kalah dalam pemilihan distrik pada akhir pekan lalu, juga menyatakan penyesalan ekstrim atas keputusan Trump. Keputusan itu disebut jelas mengintervensi urusan dalam negeri kota itu.

“Itu tidak perlu dan tidak berdasar,” sebut pernyataan otoritas Hong Kong.

Pemerintah Hong Kong juga menilai langkah AS akan mengirim sinyal yang salah kepada demonstran, akibatnya tidak kondusif untuk meringankan situasi di Hong Kong.

RUU terkait Hong Kong disetujui dengan suara bulat oleh Senat (majelis tinggi AS), serta oleh semua kecuali satu anggota dari DPR (majelis rendah AS). Lewat aturan itu, Kemlu AS harus mengevaluasi setiap tahun status perdagangan khusus Tiongkok.



Sumber: Suara Pembaruan