Penyebar Hoax di Singapura Terancam Denda Rp 500 Juta

Penyebar Hoax di Singapura Terancam Denda Rp 500 Juta
Lee Hsien Loong ( Foto: AFP )
Unggul Wirawan / JAI Kamis, 3 Oktober 2019 | 15:04 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Penyebar berita palsu (hoax) di Singapura terancam denda hingga 50.000 SGD (lebih dari US$ 36.000 atau Rp 509 juta), dan hukuman penjara hingga lima tahun.

Ketentuan tersebut, ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Daring, yang resmi diberlakukan Pemerintah Singapura, pada Rabu (2/10/2019).

Undang-Undang itu juga mengatur tentang penyebaran hoax dengan menggunakan “akun daring tidak otentik atau dikendalikan oleh bot”. Total potensi denda naik menjadi 100.000 SGD (sekitar US$ 73.000 atau Rp 1,03 miliar), dan hukuman penjara hingga 10 tahun.

“Perusahaan yang dinyatakan bersalah menyebarkan berita palsu juga dapat menghadapi denda hingga 1 juta SGD (sekitar US$ 735.000 atau Rp10,39 miliar, Red),” bunyi pernyataan Menteri, Komunikasi dan Informasi Singapura, S. Iswaran, Rabu (2/10/2019).

Kritikus menuding UU itu digunakan untuk meredam perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara. Di bawah UU Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Daring, suatu tindakan disebut melanggar hukum jika menyebarkan "pernyataan fakta palsu".

Definisi itu berlaku jika informasi dianggap "merugikan" keamanan Singapura, keselamatan publik, "ketenangan publik," atau ke "persahabatan" hubungan Singapura dengan negara lain, dan banyak topik lainnya.

Para menteri pemerintah dapat memutuskan apakah akan menyebut sesuatu yang dianggap berita palsu untuk diturunkan, atau untuk dikoreksi. Mereka juga dapat meminta perusahaan teknologi seperti Facebook dan Google untuk memblokir akun atau situs yang menyebarkan informasi palsu.

Pemerintah telah berjanji siapa pun yang terdampak oleh UU ini akan dapat mengajukan banding dengan cepat dan murah. Tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pengacara telah berulang kali memperingatkan bahwa hal itu dapat disalahgunakan dan mungkin memiliki efek pengekang pada kebebasan berbicara.

Menteri Dalam Negeri dan Hukum Singapura K Shanmugam mengatakan, para menteri harus menjelaskan alasan mengapa satu konten dinyatakan salah jika mereka meminta penghentian atau koreksi, dan menteri tidak akan bisa secara sewenang-wenang mengeluarkan putusan.

Pada April 2019, tak lama sebelum RUU itu disahkan, Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong, mengatakan undang-undang itu merupakan "bagian penting" dari memerangi berita palsu dan pidato kebencian.

“Saat pendidikan publik menjadi garis pertahanan pertama, undang-undang adalah bagian penting sebagai jawabannya, seperti yang bahkan diakui oleh [pendiri Facebook] Mark Zuckerberg,” katanya saat berpidato di Asosiasi Inter-Pacific Bar ke-29.

Menurut PM Lee, negara harus punya kewenangan untuk meminta sumber berita dan platform daring bertanggung jawab jika mereka memperbanyak konten palsu daring yang disengaja.

“Jika kita tidak melindungi diri sendiri, pihak-pihak yang bermusuhan akan menemukan masalah sederhana untuk mengubah kelompok yang berbeda satu sama lain dan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat kita,” kata Lee. [CNN/Al jazeera/U-5]

 



Sumber: Suara Pembaruan