Twitter dan Facebook Hapus Akun Palsu Tiongkok

Twitter dan Facebook Hapus Akun Palsu Tiongkok
Ilustrasi. ( Foto: AFP/EMMANUEL DUNAND )
Unggul Wirawan / WIR Selasa, 20 Agustus 2019 | 21:35 WIB

California, Beritasatu.com- Twitter dan Facebook telah mengambil langkah-langkah untuk memblokir apa yang kampanye misinformasi yang didukung negara Tiongkok. Twitter menyatakan telah menghapus 936 akun yang katanya digunakan untuk "menabur perselisihan politik di Hong Kong".

Jaringan itu menyatakan akun-akun itu berasal dari Tiongkok daratan dan merupakan bagian dari upaya terkoordinasi untuk merusak "legitimasi dan posisi politik gerakan protes".

Setelah diberi informasi oleh Twitter, Facebook menyatakan, menghapus "tujuh Halaman, tiga Grup, dan lima akun Facebook".

“Mereka sering memasang tentang berita politik lokal dan isu-isu termasuk topik-topik seperti protes yang sedang berlangsung di Hong Kong,” kata Nathaniel Gleicher, Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook.

“Meskipun orang-orang di balik kegiatan ini berusaha menyembunyikan identitas mereka, penyelidikan kami menemukan hubungan dengan individu yang terkait dengan pemerintah Tiongkok, katanya.

Selain 936 akun khusus, Twitter menyatakan sebanyak 200.000 akun lain, yang dirancang untuk memperkuat informasi yang salah, juga ditangguhkan secara proaktif sebelum menjadi aktif secara substansial.

“Berdasarkan penyelidikan intensif, kami memiliki bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung bahwa ini adalah operasi yang didukung negara terkoordinasi. Secara khusus, kami mengidentifikasi sekelompok besar akun yang berperilaku terkoordinasi untuk memperkuat pesan yang terkait soal protes Hong Kong,” bunyi pernyataan perusahaan.

“Kami akan terus waspada, belajar dari jaringan ini dan secara proaktif menegakkan kebijakan kami untuk melayani percakapan publik,” katanya.

Langkah itu dilakukan setelah Twitter dikritik keras pada akhir pekan karena mengizinkan kantor berita Tiongkok Xinhua untuk membeli pesan yang disponsori di jaringan. Pada Senin (19/8), Twitter menyatakan mereka tidak akan lagi mengizinkan iklan tersebut.

"Ke depan, kami tidak akan menerima iklan dari entitas media yang dikendalikan oleh negara. Setiap akun yang terkena dampak akan bebas untuk terus menggunakan Twitter untuk terlibat dalam percakapan publik, hanya saja bukan produk iklan kami.," kata perusahaan itu. ""

Twitter menyatakan kebijakan baru itu tidak berlaku untuk "entitas yang didanai pembayar pajak, termasuk lembaga penyiaran publik independen".



Sumber: Suara Pembaruan