Jokowi: Darurat Sipil Diterapkan apabila Keadaan Abnormal
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Jokowi: Darurat Sipil Diterapkan apabila Keadaan Abnormal

Selasa, 31 Maret 2020 | 16:18 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / AB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan status darurat sipil akan ditetapkan apabila terjadi keadaan abnormal pandemi virus corona Covid-19 di Indonesia.

“Darurat sipil itu, kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal, sehingga perangkat itu harus kita siapkan,” kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Dijelaskan, semua skenario percepatan penanganan corona atau Covid-19 di Indonesia telah disiapkan pemerintah, mulai dari skenario paling ringan, moderat, sedang, hingga terburuk.

"Status darurat sipil merupakan skenario terburuk yang disiapkan oleh pemerintah," katanya.

Namun, menurut Jokowi, kondisi wabah corona di Indonesia belum mengarah ke kejadian abnormal, sehingga tidak perlu ditetapkan status darurat sipil, melainkan cukup dengan menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Tetapi kalau keadaannya seperti sekarang ini, ya tentu saja tidak,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan Covid-19 atau pandemi global virus corona sebagai jenis penyakit yang memiliki faktor risiko menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam penanganan corona ini.

Untuk itu, Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada Selasa (31/3/2020). Peraturan itu mulai efektif berlaku hari ini. Kedua peraturan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Dengan diterbitkannya PP dan keppres ini, Jokowi mengharapkan kepala daerah tidak lagi membuat kebijakan sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan yang diambil daerah harus sesuai dengan peraturan yang ada, yakni UU Nomor 6 Tahun 2018, PP PSBB, dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

TNI-Polri Kejar KKB Penembak Mati WNA Freeport

Pengejaran dilakukan TNI-Polri terhadap KKB Joni Botak ke dalam hutan di Kuala Kencana yang merupakan kawasan perkantoran dan permukiman PT Freeport Indonesia.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Bertambah 114, Kasus Positif Corona di Indonesia Jadi 1.528

Achmad Yurianto mengatakan ada penambahan penderita corona di Indonesia antara 30-31 Maret 2020 sebanyak 114 kasus, sehingga total menjadi 1.528 kasus.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Ribuan TKI Akan Dipulangkan, Pemprov Sumut Siapkan Pemeriksaan Covid-19

Pemprov Sumut menyiapkan lokasi penampungan untuk menampung TKI asal Sumut yang dipulangkan dari Malaysia. Para TKI ini akan menjalani tes "corona".

NASIONAL | 31 Maret 2020

Jokowi Teken PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Jokowi telah menandatangani PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keppres tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Polri Siap Amankan Jika Darurat Sipil Diterapkan

Mabes Polri kembali menegaskan pihaknya siap mengamankan apapun kebijakan pemerintah dalam melawan Covid-19. Termasuk darurat sipil jika itu jadi diberlakukan.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Ganjar Pranowo: Darurat Sipil Tidak Perlu, Kalau Masyarakat Patuhi Jaga Jarak

Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, darurat sipil tidak diperlukan jika masyarakat displin melaksanakan upaya menjaga jarak.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Langkah Karantina Wilayah, Pelabuhan Kualatungkal Jambi Ditutup

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tanjabbar, Agus Sanusi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Pemprov Jateng Sediakan Nasi Kotak Gratis untuk Sopir Ojol

Titik pengambilan di depan gerbang Kantor Pemprov Jateng. Dimulai sejak pukul 11.00 WIB, 1000 nasi kota habis dalam waktu 30 menit.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Tiga Warga Sulteng Positif Terjangkit Covid-19

Haris mengatakan, tambahan satu warga Palu yang positif corona itu, kini dirawat di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Penanganan Virus Corona, Polri Dukung Penuh Jika Darurat Sipil Diterapkan

Polri mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah terkait penanganan virus corona. Begitu juga apabila nantinya diputuskan penerapan darurat sipil.

NASIONAL | 31 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS