Pemerintah Miliki Banyak Amunisi Pencegah Resesi
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pemerintah Miliki Banyak Amunisi Pencegah Resesi

Senin, 3 Agustus 2020 | 09:41 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus, Leonard AL Cahyoputra, Novy Lumanauw, Thomas Ekafitrianus / AB

Jakarta, Beritasatu.com -Pemerintah memiliki banyak amunisi lewat serangkaian kebijakan dan strategi habis-habisan (all-out) guna menghindarkan perekonomian Indonesia dari resesi. Pemerintah optimistis ekonomi kuartal III bisa positif, sehingga tahun ini produk domestik bruto (PDB) minimal dapat tumbuh 0,5% dan tahun depan di atas 5%.

Sementara itu, kalangan pengusaha, bankir, dan ekonom berpendapat, percepatan eksekusi belanja negara dan stimulus ekonomi serta pengendalian Covid-19 secara disiplin menjadi kunci agar Indonesia terhindar dari resesi. Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan bantuan dan stimulus khusus terhadap sektor-sektor usaha yang bisa cepat bangkit.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, strategi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang difokuskan pemerintah saat ini ibarat rem dan gas, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah harus mengerem penyebaran Covid-19 lewat stimulus kesehatan dan berbagai upaya menemukan vaksin, dengan fokus keselamatan masyarakat,” katanya dalam wawancara di Jakarta, Kamis (30/7/2020). Wawancara lengkap dengan Airlangga akan disiarkanBeritaSatu News Channel pada Selasa (4/8/2020) pukul 21.30 WIB.

Sedangkan gas artinya pemerintah mengucurkan berbagai stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat, merelaksasi dan menjamin kredit, serta membantu UMKM dan korporasi dengan tujuan agar ekonomi cepat pulih.

Sejauh ini, pemerintah sudah menjalankan berbagai program kebijakan, seperti Kartu Prakerja, bansos, insentif usaha lewat berbagai pajak yang ditanggung pemerintah, penempatan dana di bank, penjaminan kredit modal kerja ke UMKM dan korporasi, keringanan rekening listrik bagi pelanggan industri dan sosial senilai Rp 3 triliun, dan sebagainya.

Pemerintah menempatkan dana di bank anggota Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) senilai Rp 30 triliun dengan harapan tersalur menjadi kredit senilai minimal Rp 90 triliun. Penempatan ditindaklanjuti ke bank pembangunan daerah (BPD). Untuk tahap awal ditempatkan pada tujuh BPD senilai Rp 11,5 triliun dengan harapan dapat mendorong ekspansi kredit dua kali lipat.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan memberikan bantuan dan kredit produktif senilai Rp 12 juta untuk 2,4 juta orang.

Selain itu, pemerintah menjamin kredit modal kerja (KMK) yang dikucurkan 15 bank kepada korporasi swasta dengan plafon kredit Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun. KMK yang disalurkan perbankan lewat program tersebut ditargetkan mencapai Rp 100 triliun hingga 2021.

Dalam program ini, pemerintah menjamin 60% KMK (40% sisanya ditanggung perbankan) untuk korporasi di sektor nonprioritas, sedangkan korporasi di sektor prioritas mendapat penjaminan 80% dari pemerintah (20% sisanya ditanggung perbankan). Ke depan, pemerintah juga akan menjamin kredit korporasi senilai di atas Rp 1 triliun.

Adapun sembilan sektor prioritas yang mendapat penjaminan kredit modal kerja meliputi sektor pariwisata, otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, serta sektor usaha lain yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 dan padat karya.

Airlangga menegaskan berbagai program tersebut menunjukkan channel sektor keuangan semakin luas untuk membuka seluas-luasnya akses pembiayaan bagi masyarakat. “Dengan demikian fungsi intermediasi perbankan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Dia mengakui realisasi pencairan stimulus setiap sektor berbeda-beda. Untuk bansos misalnya, yang tertinggi dibanding lainnya, baru terealisasi 38,3% karena jadwal pencairannya bulanan, bukan sekaligus di depan. “Tujuannya agar masyarakat punya daya beli dari bulan ke bulan,” katanya.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru terbentuk akan memastikan bahwa koordinasi anggaran berjalan dengan baik, pencairannya bisa cepat dan lancar, baik itu menyangkut anggaran penanganan Covid-19 dan stimulus ekonomi senilai Rp 695,2 triliun maupun belanja APBN yang reguler.

“Kalau ada kendala dalam pencairan, ditangani bagaimana caranya. Dengan demikian, serapan anggaran maksimal dan demand tercipta. Dengan demand tercipta maka produksi mulai berjalan,” kata Airlangga.

Pemerintah juga mendorong pencairan anggaran di delapan kementerian/lembaga (K/L) terbesar, seperti Kementerian Pertahanan, Kempupera, Kemdikbud, Kemhub, dan Kementerian Kesehatan. Ke-8 K/L tersebut mencakup 80% APBN. Karena itu, sebagian proyek di 8 K/L tersebut diupayakan dengan skema multiyears agar tidak berhenti di tengah jalan.

Airlangga optimistis, setelah pandemi berakhir, perekonomian naik tajam. Hal itu pernah terjadi pada krisis 1998 dan 2008 dengan pola pemulihan berbentuk V shape."Yang terpenting dari solusi mengatasi krisis adalah trennya. Trennya sudah positif. Consumer spending sudah ada perbaikan pada Juni dan Juli,” tuturnya.

Ketika ekonomi mulai naik, pemerintah harus menginjak gas. “Jangan sampai ketika grafik naik, gasnya kempes, itu bisa turun lagi, misalnya karena second wave Covid-19. Ini yang harus kita jaga,” ujarnya.

Airlangga yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif 0,5% tahun ini dan tahun depan melesat ke level sekitar 5%. Guna mendorong ekonomi, pemerintah juga berkomitmen menurunkan biaya logistik yang saat ini di atas 20% PDB. Upaya lain adalah mengundang investor ke kawasan industri baru, dengan memanfaatkan tanah milik BUMN, seperti yang dibangun di Batang (Jateng) dan Subang (Jabar).

“Kita bisa head to head dengan Vietnam. Kalau Vietnam kasih tanah gratis, kita kasih sewa gratis 5-10 tahun,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Airlangga juga menyampaikan optimismenya tentang perkembangan vaksin Covid-19 yang diharapkan segera bisa diproduksi massal. Apalagi Indonesia juga terlibat dalam uji klinis dan risetnya. “Tingkat kesembuhan harus naik, fatality rate yang saat ini 4% harus dijaga, bahkan harus turun,” tuturnya

Transformasi Ekonomi
Lebih lanjut Airlangga menekankan, tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bukan hanya memulihkan ekonomi, tetapi mentransformasi ekonomi. “Sebab kalau pulih bisa sakit lagi, tetapi kalau transform, ekonomi akan melonjak. Ini yang diminta presiden, agar kita meloncat, sehingga kita menjadi bangsa yang maju dan keluar dari middle income trap,” tegas Airlangga.

Airlangga membeberkan pentingnya transformasi ekonomi, antara lain di sektor ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, dan birokrasi. Dia menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 180 juta, tetapi yang aktif sekitar 150 juta. Potensi dari ekonomi digital di Indonesia hingga 2024 mencapai US$ 130 miliar.

“Kalau kita tidak memanfaatkan, negara lain yang akan memanfaatkan. Nilai ekonomi digital di ASEAN mencapai US$ 150 miliar pada 2024, kita menjadi pemain utama,” ujarnya.

Transformasi sektor kesehatan bertujuan agar pelayanan kesehatan bisa terkendali. Transformasi pendidikan terjadi karena saat ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online.Demikian pula di birokrasi, karena banyak ASN yang bekerja dari rumah dan banyak kegiatan yang dilakukan secara online. “Artinya banyak input online, tetapi kebijakan akhirnya tetap offline,” tuturnya.

Kerena itu, pemerintah terus membenahi infrastruktur digital, memperhatikan sektor informasi, komunikasi, dan telekomunikasi (ICT), sehingga semua penduduk bisa terhubung secara digital.

Kartu Prakerja
Sementara itu, program Kartu Prakerja yang sempat dihentikan sementara akan digelar lagi pada awal Agustus untuk gelombang IV. Airlangga yang juga menjabat ketua Komite Cipta Kerja menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) untuk meningkatkan pemutakhiran data peserta. Sebelumnya, pihaknya sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya untuk memblokir pihak yang tidak berhak ikut program Kartu Prakerja, seperti ASN, TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN/BUMD.

Berdasar Perpres Nomor 76 Tahun 2020, program Kartu Prakerja ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK dan dirumahkan, pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam regulasi ini, manajemen program Kartu Prakerja bahkan bisa melakukan tindakan hukum secara pidana apabila ada peserta yang tidak berhak tapi ikut program, atau memalsukan identitas.

Pemerintah menganggarkan Rp 30 triliun pada tahun ini bagi 5,6 juta orang. Sampai saat ini sekitar 480.000 peserta Kartu Prakerja yang sukses dan menikmati hasil.

Pada gelombang I-III, Kartu Prakerja bisa menjangkau sekitar 250.000 orang per minggu. Berikutnya akan dinaikkan menjadi 500.000, kemudian 800.000 per minggu.

Implementasi Kebijakan
Menanggapi pernyataan Airlangga, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar menilai ekonomi Indonesia berpeluang tidak masuk ke jurang resesi tahun ini. Sebab, pemerintah dan institusi pendukung sudah all out menerapkan kebijakan serta strategi agar ekonomi tetap tumbuh positif.

"Pemerintah dan institusi lainnya sudah melakukan semua daya dan upaya, effort-nya luar biasa, semua bergerak agar ekonomi kembali bergeliat dalam situasi seperti saat ini," katanya di Jakarta, Sabtu (1/8/2020).

Upaya pemerintah menyediakan stimulus Rp 695 triliun, termasuk penempatan dana di bank BUMN dan BPD serta penjaminan kredit sudah memadai. Pencairan stimulus jangan sampai terhambat dan perlu terus dimonitor.

Menurut Royke, proyek-proyek pemerintah memang perlu terus berjalan karena menimbulkan multiplier effect. Misalnya proyek pembangunan konstruksi BUMN sebaiknya tetap jalan terutama yang padat karya. Sebab, itu akan memberikan daya beli kepada masyarakat. Di sisi lain, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan juga wajib diberikan.

"Dengan bunga kredit yang sudah rendah, masyarakat perlu dibantu agar kembali berani mengambil kredit untuk menghidupkan usahanya. Perbankan harus tetap optimistis karena men-support perekonomian," katanya.

Menurut Royke, pemerintah bisa memilih sektor yang layak didukung terlebih dahulu agar cepat bangkit, terutama padat karya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani optimistis Indonesia akan terbebas dari resesi ekonomi apabila eksekusi anggaran dan stimulus ekonomi dipercepat dan tepat sasaran. Kadin sebagai mitra pemerintah akan terus berupaya membantu agar perekonomian nasional tidak jatuh terlalu dalam.

"Kalau implementasi kebijakan lama, pemulihan jadi makin costly. Oleh sebab itu, sekarang bagaimana kredit segera disalurkan, jaring pengaman sosial dipercepat, akselerasi dan pencairan stimulus dipermudah. Kebijakan ini harus cepat dan tepat sasaran," katanya.

Senada dengannya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan, berharap ekonomi kuartal III positif sehingga negeri ini terhindar dari resesi. Itu sebabnya, stimulus untuk dunia usaha harus dipercepat, jangan menunggu kolaps. Dia berharap pemerintah menyeleksi sektor yang prioritas untuk diselamatkan, terutama padat karya.

Johnny menilai upaya pemerintah untuk mendorong konsumsi domestik belum terlihat. Sebab, meski pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperlonggar, kapasitas perusahaan masih dibatasi 50%-75%. Indonesia juga akan terpengaruh situasi sejumlah negara tetangga dan mitra dagang yang sudah menderita resesi.

“Sayangnya pemerintah lambat mengeksekusi pencairan stimulus. Birokrasi masih menjadi menjadi penghambat karena kurang profesional, sehingga perlu dipangkas. Masing-masing kementerian masih saling berbenturan, padahal dalam kondisi pandemi, mereka mestinya kompak menjadi satu tim,” tegasnya.

Johny mengapresiasi pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan berharap komite ini diberikan wewenang penuh untuk mengeksekusi stimulus ekonomi.

Ketakutan Belanja
Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, perekonomian nasional masih berpeluang tumbuh positif hingga akhir tahun 2020, dengan catatan pemerintah mampu mendorong sektor belanja secara optimal, baik belanja pemerintah maupun belanja oleh masyarakat berpendapatan menengah ke atas.

“Saat ini belanja di sejumlah kementerian/lembaga belum berjalan optimal karena memerlukan perubahan daftar isian pelaksanaan anggaran,” katanya.

Ari menekankan pemerintah harus menjalankan kebijakan yang dapat mengurangi ketakutan masyarakat kelas menengah untuk kembali belanja. Saat ini masyarakat kelas menengah cenderung menahan belanja, terutama belanja barang tahan lama dan tidak melakukan kegiatan wisata jarak jauh. Dalam konteks itu, implementasi protokol kesehatan harus sungguh-sungguh dijalankan, disertai sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Dia berharap dunia usaha lebih kreatif menghidupkan kembali bisnisnya. Misalnya, pengelola hotel bisa menyediakan transportasi untuk masyarakat berwisata dan menginap di hotel tersebut. “Harus ada paket wisata menarik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi kebijakan penjaminan kredit bagi UMKM dan korporasi yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Kebijakan ini juga merupakan lanjutan dari restrukturisasai kredit,” ucapnya.

Namun, Yusuf berpendapat sebagian pelaku usaha belum membutuhkan kredit karena melihat kondisi perekonomian belum pulih. Itu sebabnya, sektor kesehatan harus ditangani dengan baik sehingga masyarakat bisa menjalankan kegiatan seperti biasa dan perekonomian kembali pulih.

“Sektor kesehatan menjadi kunci kalau pemerintah mau terbebas dari resesi. Aktivitas ekonomi tidak akan sepenuhnya pulih kalau sektor kesehatan tidak pulih dengan baik. Pencairan belanja negara dan stimulus ekonomi mesti dipercepat, prosedur dipermudah,” kata Yusuf.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sesi Siang, IHSG Bertambah 56 Poin ke Level 5.062

Sebanyak 243 saham naik, 148 saham melemah dan 151 saham stagnan.

EKONOMI | 4 Agustus 2020

Emas Antam Naik ke Rp 1,029 juta Per Gram

Untuk pecahan 500 gram: Rp 484,820 juta.

EKONOMI | 4 Agustus 2020

Awal Perdagangan, Rupiah Menguat Sejalan Mata Uang Asia

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.565-Rp 14.570 per dolar AS.

EKONOMI | 4 Agustus 2020

Dibuka, IHSG Langsung Melesat ke Zona Hijau

Pukul 09.10 WIB, indeks harga saham gabungan naik 42,3 poin (0,82 persen) menjadi 5.047.

EKONOMI | 4 Agustus 2020

Harga Minyak Turun di Perdagangan Asia Pagi Ini

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent turun 0,93 persen menjadi US$ 43,74 per barel.

EKONOMI | 4 Agustus 2020

Kemilau Harga Emas Terhenti Secara Teknikal

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik tipis 0,4 atau 0,02 persen, menjadi US$ 1.986,3 per ounce.

EKONOMI | 4 Agustus 2020

Bursa Asia Naik Jelang Pengumuman Suku Bunga Bank Sentral Australia

Nikkei 225 bertambah 1,04 persen, sementara indeks Topix naik 1,34 persen.

EKONOMI | 4 Agustus 2020

Penguatan Bursa AS Jadi Katalis IHSG, Simak Rekomendasi Sahamnya

Secara teknikal IHSG perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 4.956 - 5.057.

EKONOMI | 4 Agustus 2020

UEA Jadi Negara Arab Pertama yang Luncurkan Program Energi Nuklir

Unit 1 pabrik Barakah adalah proyek pertama dari empat reaktor UEA yang direncanakan.

EKONOMI | 4 Agustus 2020

Harga Minyak Melonjak 2% karena Positifnya Data Ekonomi

Minyak mentah Brent naik 86 sen, atau 2 persen, menjadi US$ 44,38 per barel.

EKONOMI | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS