Antisipasi Kecurangan Pilpres, Biden Kumpulkan 600 Pengacara

Antisipasi Kecurangan Pilpres, Biden Kumpulkan 600 Pengacara
Calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden mengadakan pertemuan meja bundar untuk membuka kembali ekonomi dengan para tokoh masyarakat di Philadelphia, Pennsylvania, AS, Kamis (11/6). (Foto: AFP / Jim WATSON)
Jeany Aipassa / JAI Jumat, 3 Juli 2020 | 15:13 WIB

Washington, Beritasatu.com - Joe Biden mengumpulkan sekitar 600 pengacara dan ribuan relawan untuk mengantisipasi kemungkinan kecurangan dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) pada 3 November 2020.

“Kami mengumpulkan 600 pengacara dan ribuan relawan yang akan bertugas ke setiap negara bagian untuk mencari tahu apakah ada potensi kecurangan yang akan terjadi menjelang pemilihan,” kata Joe Biden yang merupakan calon presiden (capres) AS dari Partai Demokrat, dalam konferensi pers virtual dengan para pendonor untuk kampanyenya.

Menurut Joe Biden, sekitar 10.000 relawan telah mendaftar ke timnya untuk mengawasi pelaksanaan Pilpres AS 2020. Saat ini, mereka sedang dalam proses pelatihan untuk mengetahui potensi kecurangan dan apa yang harus dilakukan saat berada di tempat pemungutan suara.

Pernyataan Joe Biden tersebut disampaikan terkait dengan informasi tentang upaya-upaya kecurangan yang dilakukan Partai Republik untuk memenangkan pilpres AS pada 3 November mendatang.

Joe Biden mengkritik petahana Presiden AS, Donald Trump, karena merusak kepercayaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di masa pemerintahannya.

Justin Clark, penasihat politik senior dan pengacara top untuk kampanye Trump, mengatakan Joe Biden berbohong dan memicu rasa takut.

Sebaliknya, Justin Clark balas menuding Partai Demokrat sedang mencoba untuk "secara mendasar mengubah" bagaimana proses pemilihan dilakukan, dengan memanfaatkan pandemi virus corona (Covid-19) sebagai alasan.

Partai Demokrat mengusulkan dan mendukung pelaksanaan pemungutan suara melalui surat, untuk mencegah penyebaran Covid-19 jika pemilihan dilakukan secara konvensional di Tempat Pemungutan Suara.

Sedangkan Partai Republik berpendapat bahwa pemungutan suara melalui surat dan perubahan lain yang disarankan oleh Demokrat di tengah-tengah pandemi dapat menciptakan potensi kecurangan.

"Mereka memasukkan kekacauan dan kebingungan ke dalam proses pemungutan suara karena itu adalah satu-satunya cara mereka bisa menang. Presiden Donald Trump berkomitmen untuk pemilihan yang adil dan bebas," kata Justin Clark.



Sumber: Suara Pembaruan