Hakim Izinkan Rilis Buku Bolton yang Permalukan Trump

Hakim Izinkan Rilis Buku Bolton yang Permalukan Trump
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton, dikelilingi wartawan di kediaman resmi Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di Tokyo, Jepang, Senin (27/5/2019). (Foto: Istimewa)
Heru Andriyanto / HA Minggu, 21 Juni 2020 | 01:07 WIB

Beritasatu.com - Seorang hakim federal mengizinkan publikasi buku yang mengungkap berbagai skandal Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ditulis oleh mantan penasihat keamanan nasional John Bolton.

Perkara ini sampai ke pengadilan karena gugatan yang diajukan Gedung Putih, dengan alasan bahwa buku tersebut banyak memuat informasi rahasia yang tidak boleh dipublikasikan.

Namun, pada Sabtu (20/6/2020), Hakim Royce Lamberth mengatakan buku itu boleh dirilis sesuai jadwal pekan depan.

Hanya saja, hakim mengingatkan bahwa Bolton mempertaruhkan keamanan nasional dengan menulis buku itu.

“Terdakwa Bolton telah berjudi dengan keamanan nasional Amerika Serikat. Dia membuat negara menjadi terpapar bahaya dan dirinya sendiri terpapar pada perkara perdata,” kata Hakim Lamberth dalam keputusannya.

"Namun, fakta-fakta ini tidak bisa mengendalikan mosi pengadilan. Pemerintah telah gagal menunjukkan bahwa surat perintah pengadilan bisa mencegah kerugian yang terjadi,” tambahnya.

Baca juga: Menlu Amerika Sebut Bolton Pengkhianat

Faktanya memang sebelum buku ini dirilis, sejumlah media massa terkemuka sudah mendapat bocorannya dan memuatnya dalam berita yang menghebohkan Amerika.

Kementerian Hukum AS meminta surat perintah pengadilan untuk mencegah perilisan buku berjudul "The Room Where It Happened" (Dalam Ruangan di Mana ini Terjadi) yang dijadwalkan pada Selasa nanti (23/6/2020), karena menilai buku tersebut memuat rahasia negara dan Bolton mengabaikan proses pemeriksaan yang disyaratkan padahal sebelumnya dia sudah sepakat soal ini.

“Demi mendapatkan uang, dia telah melanggar janjinya,” kata jaksa David Morrell dalam sidang Jumat lalu.

Namun, kubu Bolton berargumen bahwa pemerintah hanya ingin mencegah keluarnya informasi yang memalukan tentang perilaku Presiden Trump.

Baca juga: Eks Penasihat Tuduh Trump Bohong, dan Tak Cuma Sekali

Mereka juga berdalih bahwa buku itu sudah menjadi domain publik melalui sejumlah wartawan yang telah menerima kopiannya, dengan menyertakan foto-foto wartawan memegang dan membaca buku tersebut.

“Kalimat sudah diucapkan, tidak mungkin ditarik lagi,” kata Charles Cooper, penasihat hukum Bolton, kepada hakim Jumat lalu.

Selain itu Bolton juga telah diberi tahu melalui surel bahwa manuskrip bukunya ketika itu tidak memuat informasi rahasia dan tidak ada instruksi tegas kalau Bolton harus menunggu izin tertulis untuk menerbitkan bukunya.

Cooper juga menyebut pemerintahan Trump tidak benar-benar menempuh jalur hukum, melainkan hanya memanfaatkan pengadilan sebagai panggung “pertunjukan” untuk memerintahkan Bolton melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan.

“Ini sebuah pertunjukan, dengan menggunakan ruang sidang Anda sebagai panggung dan memasukkan Anda sebagai salah satu aktor, ketika pemerintah melontarkan retorika … melawan klien kami, Duta Besar Bolton, karena pada akhirnya tidak ada yang bisa dia [Bolton] lakukan,” kata Cooper kepada hakim.

Baca juga: Terungkap, Trump Minta Bantuan Presiden Tiongkok untuk Pilpres 2020

Dalam buku tersebut Bolton berkisah tentang pengalamannya selama menjadi penasihat keamanan untuk Presiden Trump. Salah satunya menyebut bahwa Trump pernah meminta bantuan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membantunya memenangi pilpres 2020. Selain itu, menurut bocoran buku tersebut, Trump pernah mengatakan para wartawan seharusnya “dieksekusi” saja.

Pemerintah AS mengatakan bahwa kalau pengadilan memerintahkan, setidaknya buku itu tidak bisa dicetak ulang dan tidak bisa terbit dalam versi audiobook dan elektronik.

Argumen itu tidak mampu meyakinkan Hakim Lamberth, yang mengatakan: “Dari yang terlihat sekarang, kudanya bukan hanya lepas dari kandang, tapi sudah keluar dari negara ini."

"Dengan ratusan ribu kopian yang sudah tersebar di seluruh dunia -- banyak juga di kantor media -- kerugian sudah terlanjur terjadi. Tidak ada upaya lagi untuk memulihkan status quo," kata hakim.



Sumber: Fox News