Gedung Putih Blokir Penyelidikan Pemakzulan Trump

Gedung Putih Blokir Penyelidikan Pemakzulan Trump
Presiden AS Donald Trump berbicara kepada pers saat meninggalkan Gedung Putih di Washington, DC, untuk menuju Florida, 3 Oktober 2019. ( Foto: AFP / Jim WATSON )
Jeanny Aipassa / WIR Kamis, 10 Oktober 2019 | 06:36 WIB

Washington, Beritasatu.com- Gedung Putih menolak bekerja sama dan memblokir penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump yang sedang dilakukan Kongres Amerika Serikat (AS).

Penolakan tersebut, disampaikan Penasihat Gedung Putih, Pat Cipollone, melalui surat resmi sepanjang delapan halaman kepada Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, Ketua Komisi Intelijen Kongres AS, Adam Schiff, Ketua Komisi Pengawas Kongres AS, Elijah Cummings, dan Ketua Komisi Luar Negeri Kongres AS, Eliot Engel.

Dalam surat tersebut, Gedung Putih menyatakan proses penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Trump merupakan upaya tidak berdasar dan inkonstitusional, yang bertujuan membalikkan proses demokrasi pada Pemilihan Umum 2016, saat Trump terpilih atas aspirasi rakyat AS.

"Sederhananya, Anda berusaha untuk membalikkan hasil pemilu 2016 dan mencabut hak rakyat Amerika Serikat dari Presiden yang telah mereka pilih secara bebas," kata Cipollone, dalam surat kepada Kongres AS, Selasa (8/10).

Dia juga menuduh para pemimpin Partai Demokrat di Kongres AS memandang penyelidikan pemakzulan sebagai sarana untuk memengaruhi pemilihan umum Tahun 2020, dimana Trump sejauh ini menjadi calon tunggal kandidat presiden dari Partai Republik.

"Anda telah merancang dan mengimplementasikan pertanyaan Anda dengan cara yang melanggar keadilan mendasar dan proses hukum yang diamanatkan oleh konstitusi," ujar Cipollone.

Surat berapi-api Cipollone datang beberapa jam setelah Gedung Putih memblokir pemanggilan Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, untuk memberikan kesaksian dan menyampaikan dokumen terkait, di Kongres AS pada Selasa (8/10).

Departemen Luar Negeri mengarahkan Scobdland untuk tidak muncul dalam pertemuan tersebut, dan tidak memberikan dokumen apapun yang diminta Kongres AS untuk penyelidikan pemakzulan Presiden Trump.



Sumber: Suara Pembaruan