INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.29)   |   COMPOSITE 5099.84 (-2.99)   |   DBX 964.111 (0.24)   |   I-GRADE 139.821 (-0.09)   |   IDX30 426.948 (0.87)   |   IDX80 113.317 (0.27)   |   IDXBUMN20 291.67 (3.2)   |   IDXG30 118.931 (0.29)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.34)   |   IDXQ30 124.715 (0.06)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.66)   |   IDXV30 106.644 (0.76)   |   INFOBANK15 836.821 (-4.09)   |   Investor33 373.706 (-0.46)   |   ISSI 150.561 (0.38)   |   JII 547.285 (1.78)   |   JII70 187.054 (0.64)   |   KOMPAS100 1020.57 (-0.41)   |   LQ45 786.439 (1.69)   |   MBX 1410.93 (-1)   |   MNC36 280.006 (-0.35)   |   PEFINDO25 280.13 (1.79)   |   SMInfra18 241.99 (0.7)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.07)   |  

Perdebatan di Medsos Dinilai Lebih Banyak Emosi Dibanding Substansi

Rabu, 17 Juni 2020 | 16:45 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Perdebatan di media sosial (medsos) dinilai lebih banyak bersifat emosional ketimbang substansi. Hal ini menuai sorotan Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia. Farah mencontohkan kasus komika Bintang Emon. Diketahui, Bintang Emon mengeritik tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang dianggap ringan.

Farah tidak ingin mengomentari fakta persidangan kasus Novel. Farah hanya ingin mendudukkan permasalahan secara proporsional.

"Kita perlu dudukkan dulu masalahnya. Di satu sisi hak yang bersangkutan (Bintang Emon) sebagai warga negara mengkritik apa yang terjadi di persidangan. Di sisi lain ada warga negara yang mungkin membela persidangan. Jadi yang saya sayangkan adalah fakta bahwa hari ini di medsos lebih banyak debat emosi, bukannya debat substansi," kata Farah, Rabu (17/6/2020).

Farah menyatakan, berawal dari debat emosi tersebut, kemudian menjadi hiruk pikuk, kegaduhan dan ajang saling merundung, bahkan saling tikam sampai ke ranah pribadi. Tidak hanya itu, lanjut Farah, persoalan bisa sampai ke urusan penegakan hukum yaitu saling lapor.

"Bintang Emon menyatakan pendapat, sebut saja begitu ya, dalam perspektifnya. Karena dia adalah komika, kemudian secara casual mengartikulasikan fakta persidangan. Di sisi lain ada juga pihak yang merasa terganggu dengan pernyataan Bintang Emon. Twitter dan Facebook, bahkan Instagram pasti akan mencari keseimbangan," ujar politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

Farah berharap, pengguna medsos saling mengerti dengan hak–hak orang lain. "Sekali nyemplung, jangan baperan. Hindari main perasaan, dan asik- asik saja. Dan paling idealnya, ketika menyentuh hal-hal atau isu yang sensitif dan mencuri perhatian publik harus hati-hati dan ahli," tutur Farah.

Farah mengajak pengguna medsos lebih hati-hati dalam menyikapi setiap permasalahan. "Jangan jadi emosi sehingga tak bisa membatasi. Ingat, ada undang-undang dan aturan hukum yang membatasi. Jangan sampai memicu muncul fitnah atau ujaran kebencian. Kembalikan media sosial sebagai sarana pendidikan dan hiburan," tegas Farah.

Farah terus mengimbau para pengguna medsos untuk mengembalikan fungsi medsos. Sebab hingga hari ini tidak ada yang bisa mengontrol dampak penggunaan medsos. "Akses warga negara di kota-kota besarterkait informasi dan interaksi via medsos sangat mudah dan murah. Semua boleh mengabarkan, semua boleh berbicara, semua boleh bergunjing dan bergosip," tutur Farah.




BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Azis Syamsuddin Sebut DPR Akan Ikut Keputusan Pemerintah soal RUU HIP

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya akan mengikuti keinginan Pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 17 Juni 2020

Ikuti Perkembangan Digital, AHY Luncurkan Demokrat Newsletter

Inovasi dalam menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan program unggulan yang ia sampaikan saat terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

NASIONAL | 17 Juni 2020

AHY Luncurkan Layanan KTA Partai Demokrat Gratis

Satu lagi terobosan PD di bawah kepemimpinan Ketum AHY.

POLITIK | 17 Juni 2020

Metode Pemungutan Suara Pilkada Masih Manual

Menurut KPU, penggunaan hak pilih secara elektronik atau daring tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 terkait pilkada.

POLITIK | 16 Juni 2020

Fraksi Demokrat Dukung Penundaan RUU HIP

Fraksi Demokrat menilai sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP tepat.

POLITIK | 16 Juni 2020

PKB Harap Pembahasan RUU HIP Tidak Terburu-buru

Menurut Ketua DPP Yanuar Prihatin, RUU HIP yang merupakan usul DPR semestinya dikoreksi.

POLITIK | 16 Juni 2020

Boni Hargens Sebut 5 Kriteria yang Harus Dimiliki Kapolri Baru

5 kriteria ini penting sebagai wujud kepemimpinan Polri yang kuat, nasionalis dan demokratis terutama dalam menghadapi berbagai gangguan keamanan.

POLITIK | 16 Juni 2020

Mahfud MD: Pancasila Resmi Disahkan 18 Agustus 1945

Mahfud MD mengemukakan Pancasila yang resmi dipakai adalah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

POLITIK | 16 Juni 2020

PBNU: Pembahasan RUU HIP Hanya Akan Menimbulkan Polemik

"RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

POLITIK | 16 Juni 2020

Golkar Dukung Sikap Pemerintah Soal RUU HIP

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara kita. Hal itu bersifat final dan mutlak.

POLITIK | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS