Warga Miskin di Depok Diprediksi Bertambah Ratusan Ribu Dampak Pandemi

Warga Miskin di Depok Diprediksi Bertambah Ratusan Ribu Dampak Pandemi
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna (Foto: Suarapembaruan/Hari Wiro)
Bhakti Hariani / CAH Kamis, 9 Juli 2020 | 17:54 WIB

Depok, Beritasatu.com - Angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19 di Kota Depok diprediksi bertambah hingga ratusan ribu orang. Padahal, Kota Depok telah berhasil menekan angka kemiskinan hingga mencapai 2,077 persen pada tahun 2019.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan, pada tahun 2019, kemiskinan di Kota Depok mencapai angka 2,077 persen atau sebanyak 76.000 orang. Angka ini lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 2,14 persen.

Namun, ketika pandemi melanda, maka kemiskinan di Depok juga diprediksi naik. "Saat pendataan yang dilakukan Dinas Sosial dari data non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat sebanyak 240.000 orang mengajukan permohonan bantuan kepada kami di Pemerintah Kota. Sedangkan yang ada di data DTKS sebanyak 76.000 orang. Jika ditotal jumlahnya mencapai 316.000 orang. Mungkin jumlah ini masih bisa bertambah," ujar Pradi di Depok, Jawa Barat, Kamis, (9/7/2020).

Baca Juga: Kota Depok Lampaui Target Perolehan Akseptor KB

Lebih lanjut diungkap Pradi, sejauh ini semua bisa tertangani dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota. Pradi merinci, bantuan dari Pemerintah Pusat turun sebanyak 100.000 paket, sedangkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 37.000 paket, dan dari Pemerintah Kota Depok sebanyak 250.000 Kepala Keluarga (KK).

Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, Pradi mengatakan, bahwa Pemkot Depok telah siaga melakukan refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Masing-masing perangkat daerah di Depok dikenai pemotongan anggaran mencapai 30-60 persen.

"Khusus untuk Dinas Perumahan dan Permukiman kami lakukan pemotongan mencapai lebih dari 50 persen. Total anggaran mencapai ratusan miliar yang kami siagakan untuk menangani Covid-19 ini. Utamanya untuk ketahanan pangan," tutur Pradi.

Oleh karena itu, Pradi memohon maaf kepada warga Depok jika pembangunan atau perbaikan sekolah, kantor kelurahan dan sebagainya banyak yang tertunda pada tahun ini. Hal ini disebabkan karena saat ini fokus Pemkot Depok diutamakan kepada penanganan Covid-19.

Baca Juga: 300 Kg Telur Bansos Pemprov Busuk, Pemkot Depok Angkat Bicara

Pradi juga mengapresiasi warga Depok yang saling tolong menolong dan sifat dermawannya terbilang tinggi. "Warga Depok sangat ringan tangan tolong menolong yang kesusahan. Kami sangat berterima kasih sekali kepada warga Depok yang selalu peduli untuk menengok tetangganya yang membutuhkan," kata Pradi.

Sementara itu, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok Bambang Pamungkas mengatakan, terjadinya pandemi Covid-19 di Kota Depok, diperkirakan akan berdampak terhadap angka kemiskinan. Apalagi, masyarakat Kota Depok mengalami pemutusan kerja dari perusahaan akibat Covid-19.

"Kemungkinan besar bisa terjadi penambahan angka kemiskinan," ujar Bambang.

Namun, BPS tidak dapat memprediksi perkiraan angka penambahan maupun jumlah angka kemiskinan di Kota Depok.

Diungkap Bambang, guna mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dampak dari Covid-19. Pemerintah Kota Depok dapat memberdayakan masyarakat ekonomi kecil. Selain itu, masyarakat yang mampu secara ekonomi, sudah saatnya lebih dermawan kepada masyarakat yang ekonominya kurang. Dengan menjadikan kebiasaan berbagi kepada sesama.

Baca Juga: Kemsos Bagikan 2.000 Paket Bansos di Jakarta, Depok dan Tangerang

Bambang menuturkan, masyarakat dapat membantu masyarakat lain dengan membiasakan membeli di toko maupun warung tetangga, walaupun perbedaan harga berkisar Rp1.000 per barang. Dengan begitu dapat menghidupkan ekonomi kerakyatan.

Masyarakat miskin, kata Bambang, tidak hanya tanggungjawab pemerintah, namun menjadi tanggungjawab bersama. Selain itu, Pemerintah maupun instasi swasta dan masyarakat, dapat mengoptimalkan Kampung Siaga. "Optimalkan Kampung Siaga Covid yang sekarang ada, guna mengantisipasi dampak ekonomi," pungkas Bambang. 



Sumber: BeritaSatu.com