Terancam Putus Sekolah, Pemprov DKI Wajib Siapkan Bantuan untuk Calon Siswa Sekolah Swasta

Terancam Putus Sekolah, Pemprov DKI Wajib Siapkan Bantuan untuk Calon Siswa Sekolah Swasta
Ratusan orang tua atau wali murid yang tergabung dalam Forum Relawan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 menggelar aksi unjuk rasa menolak implementasi sistem zonasi dalam PPDB DKI Jakarta 2020 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / RSAT Senin, 6 Juli 2020 | 20:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekurangnya ada sekitar 100 ribu calon siswa tidak tertampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta akibat mekanisme usia yang menjadi faktor penentu dominan penerimaan siswa baru dan tidak optimalnya sosialisasi. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menyoroti ribuan calon siswa yang tidak lolos seleksi, dan terancam putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan di sekolah swasta.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan krisis ekonomi imbas pandemi Covid-19 membuat banyak warga yang lebih memilih sekolah negeri. Karena itu, kata Idris, Pemprov DKI wajib menyiapkan skema bantuan untuk calon siswa yang tidak diterima di negeri dan mendaftar di sekolah swasta.

“Kita tidak boleh biarkan siswa ini terlantar dan putus sekolah, jika tidak tertampung di sekolah negeri, mereka harus dibantu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah swasta,” ujar Idris dalam keterangannya, Senin (6/7/2020).

Idris mengaku banyak masyarakat yang beralih dari sekolah swasta ke sekolah negeri, terutama karena tidak adanya kewajiban biaya uang pangkal yang nilainya cukup tinggi. Menurut dia, Pemprov DKI dapat memberi bantuan berupa subsidi uang pangkal dan uang sekolah sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya.

“Pemprov DKI tidak boleh lepas tangan, bagaimanapun juga kekisruhan ini akibat mekanisme faktor usia yang dipaksakan. Harus segera dicarikan solusi sebelum tahun ajaran baru dimulai,” tegasnya.

Pemprov DKI, kata Idris, bisa menyalurkan anggaran pendidikan dalam bentuk subsidi uang pangkal atau pembebasan uang sekolah langsung ke calon siswa untuk beberapa bulan pertama. Mekanisme serupa, tutur dia akan diterapkan di daerah lain seperti kota Semarang dan provinsi Bali.

"Bentuk lain juga bisa berupa insentif keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sekolah swasta yang memberikan keringanan biaya uang pangkal atau uang sekolah. Perlu juga ada peningkatan anggaran hibah guru untuk membantu menekan operasional sekolah swasta,” tambahnya.

Lebih lanjut, Idris mengatakan karena masih berada di zona merah, proses belajar mengajar di DKI Jakarta akan mengadopsi metode jarak jauh, sehingga pembayaran biaya seragam dan buku sekolah tidak boleh diwajibkan di sekolah swasta.

“Yang terutama adalah anak tidak putus sekolah, pendidikan harus terus berlanjut, karenanya orang tua tidak boleh dibebankan dengan biaya tinggi. Tapi tetap juga harus memikirkan keberlangsungan sekolah swasta,” tandas dia.

Di tengah pandemi Covid-19, kata Idris, pendidikan anak tidak boleh diabaikan dan harus terus dijaga kualitasnya baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Pemprov DKI khususnya Dinas Pendidikan harus, menurut dia, terus memantau kualitas metode pendidikan formal di bangku sekolah yang beralih menjadi belajar di rumah dengan jarak jauh maupun sistem online.

“Pendidikan akan menentukan masa depan bangsa, karena itu harus diprioritaskan,” pungkas Idris.



Sumber: BeritaSatu.com