Ditlantas Polda Metro Tunggu Arahan soal Pembatasan Transportasi di Jabodetabek

Ditlantas Polda Metro Tunggu Arahan soal Pembatasan Transportasi di Jabodetabek
Ilustrasi kamera pengawas elektronik. (Foto: Antara)
Bayu Marhaenjati / CAH Kamis, 2 April 2020 | 22:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunggu arahan atau kebijakan pemerintah pusat soal surat edaran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, tentang pembatasan transportasi umum dan kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek terkait pencegahan penyebaran virus corona.

"Begini, surat edaran BPTJ itu sifatnya adalah rekomendasi. Kami sendiri dari Polda Metro Jaya itu masih menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat ya, tentu saja (juga) dari pimpinan kepolisian," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo, Kamis (2/4/2020).

Dikatakan Sambodo, sebelum ada perintah dari pemerintah dan pimpinan kepolisian, Ditlantas tidak akan melakukan penutupan atau penyekatan jalan tol dan arteri.

Baca JugaLuhut Tegaskan Rekomendasi BPTJ Hanya Usulan

"Selama belum ada perintah bagi kami untuk melaksanakan penutupan atau penyekatan arus lalu lintas baik masuk dan keluar Jakarta, kami tidak akan melakukan penutupan dan penyekatan. Sampai saat ini, Jakarta normal belum ada jalur-jalur ditutup atau disekat," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, BPTJ mengeluarkan surat edaran Nomor: SE. 5 BPTJ Tahun 2020, tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Mengurangi Pergerakan Orang dari dan ke Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Selama Masa Pandemik Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Baca JugaTidak Ada PenghentianTransportasi Jabodetabek

Surat edaran tersebut bersifat rekomendasi. Pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, apabila sudah dikategorikan sebagai wilayah yang diperkenankan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sementara itu, setiap daerah dikategorikan sebagai wilayah PSBB, setelah mendapat persetujuan dari kementerian kesehatan. Hal itu, diatur dalam Pasal 2 ayat 1 PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



Sumber: BeritaSatu.com