KPK Diminta Awasi Pemilihan Wagub DKI

KPK Diminta Awasi Pemilihan Wagub DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (tengah) bersama sejumlah pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / FER Sabtu, 22 Februari 2020 | 16:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengawasi proses pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya politik transaksional atau politik uang.

Baca Juga: Pemilihan Wagub DKI Digelar Tertutup

Kehadiran KPK dan PPATK diyakini bisa memastikan pemilihan transparan, bukan berdasarkan uang, tetapi berdasarkan kualitas dan integritas calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta.

"Yang kita tidak harapkan adalah proses ini, proses money politic. Oleh karenanya PKS mengundang KPK untuk ikut mengawasi proses pemilihan wagub DKI agar tidak berbau politk uang," ujar Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Dani Anwar, di acara Polemik bertajuk "Nanti Kita Cerita tentang Wagub Hari Ini" di Ibis Tamarin, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).

Dani mengatakan, PKS juga berkomitmen tidak akan melakukan politik uang demi memenangkan kader PKS, Nurmansjah Lubis untuk mendampingi Gubernur DKI, Anies Baswedan. Upaya yang dilakukan PKS selama ini hanya silahturahmi dan komunikasi dengan pimpinan partai di DKI.

Baca Juga: Pemilihan Wagub DKI Digelar Akhir Februari

"Kalau deal-deal-an sesuatu yang wajar, sekarang berproses. Masing-masing tim sedang meyakinkan anggota DPRD. Jadi, selama deal-deal-nya dalam bentuk program dan tidak melanggar UU, saya kira itu sesuatu yang sah-sah saja," tutur Dani.

Dalam acara yang sama, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif mengatakan, partainya juga mendukung usulan KPK dan PPATK mengawasi proses pemilihan Wagub. Menurut Syarif, hal tersebut juga sesuai dengan harapan publik agar proses pemilihannya berlangsung transparan dan tidak ada kongkalingkong.

"Soal teknis bagaimana mengundangnya itu urusan sekretaris DPRD DKI ya itu teknis. Tapi kita secara garis besar kita mendukung imbauan dan ajakan melibatkan KPK," ujar Syarif.



Sumber: BeritaSatu.com