Ini Polemik Penyelenggaraan Formula E di Monas

Ini Polemik Penyelenggaraan Formula E di Monas
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). ( Foto: ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra )
Yustinus Paat / JAS Senin, 17 Februari 2020 | 10:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempersiapkan penyelenggaraan ajang balapan internasional Formula E pada Tanggal 6 Juni 2020 mendatang. Bersama penyelenggara PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) dan Formula E Orgazation (FEO), Pemprov DKI tengah membangun arena balap mobil listrik di Kawasan Medan Merdeka termasuk bagian Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Polemik pun muncul terkait arena balap Formula E yang melintasi Monas sebagai cagar budaya. Bahkan awalnya, Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka (termasuk Monas), Mensesneg M Praktikno tidak mengizinkan balap mobil listrik digelar di Monas. Alasannya, Monas adalah cagar budaya yang tidak boleh dirusak dan pengaspalan Monas untuk balap mobil listrik berpotensi merusak Monas.

Namun, Komisi Pengarah kemudian mengubah keputusannya dengan memberikan izin penyelenggaraan Formula E di Monas. Izin tersebut disertai dengan empat syarat, yakni pertama, dalam merencanakan konstruksi lintasan tribune penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kedua, menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan, dan kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka. Ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka. Keempat, melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik izin yang diberikan oleh Komisi Pengarah dan menindaklanjuti izin tersebut dengan mengirimkan surat ke Komisi Pengarah yang isinya menyangkut hasil rekomendasi Tim Analisis Cagar Budaya (TACB) terkait penyelenggaraan Formula E di Monas dengan lampiran peta dan rute balap mobil listrik tersebut.

Pihak Pemprov DKI dan penyelenggara Formula E PT Jakpro telah mengungkapkan sejumlah alasan Monas lebih diplih menjadi arena balap mobil listrik dibandingkan tempat lain. Pertama, Monas dinilai ikon Jakarta bahkan Indonesia. Dalam setiap ajang Formula E, yang dijual adalah ikon kota penyelenggara.

Kedua, sebagai ikon Jakarta, maka Monas harus dipromosikan ke dunia internasional. Balap mobil listrik menjadi salah satu momentum untuk mempromosikan Monas ke dunia. Formula E bukan semata ajang olahraga balap mobil, tetapi destinasi wisata sehingga penonton termasuk panitia FEO dan tim peserta tidak hanya datang untuk menonton dan ikut balapan, tetapi juga bisa menikmati pariwisata di Monas. Apalagi televisi dari 140 negara akan menyiarkan balap Formula E di Monas.

Ketiga, pihaknya penyelenggara Formula E akan mengawinkan tradisi Indonesia dengan teknologi dengan balap mobil listrik di Monas. Monas sebagai cagar budaya perlu dilestarikan, namun juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan termasuk teknologi dan pariwisata sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Beda halnya dengan sejumlah pihak termasuk DPRD DKI Jakarta yang menolak penyelenggaraan Formula E di Monas. Bahkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta justru menolak penyelenggaraan Formula E karena dinilai hanya membuang anggaran untuk kegiatan yang tidak urgen. PSI justru minta agar anggaran Formula E dialokasikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat untuk Jakarta, seperti dialihkan untuk mengatasi banjir.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku tidak setuju jika Formula E diselenggarakan di Monas yang merupakan cagar budaya dan ikon Indonesia. Menurut Prasetyo, DKI Jakarta memiliki banyak tempat yang tidak kalah mumpuni dan menarik untuk penyelenggaraan Formula E, selain di kawasan Monas, seperti di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, kawasan Kemayoran, atau Gelora Bung Karno.

Prasetio sepakat jika Formula E perlu diselenggarakan di Jakarta dengan salah satu tujuannya menggenjot pendapatan devisa dari sektor pariwisata yang dimiliki Jakarta. Namun, dia berharap penyelenggaraannya harus sesuai aturan, dan tentu harus juga sesuai dengan rekomendasi pihak berwenang.

Lalu apakah Monas sebagai cagar budaya bisa dimanfaatkan untuk arena balap Formula E? Jika merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan cagar budaya bisa dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan.

Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Pada ayat (2) berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. Pada ayat (3), dikatakan, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

Pada ayat (4) menyebutkan, promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 86 UU Cagar Budaya dikatakan pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Meskipun cagar budaya diizinkan untuk dimanfaatkan, namun pemfaatan tersebut tidak boleh merusak cagar budaya. Dalam
Pasal 66 ayat (1) UU Cagar Budaya menyatakan setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Sementara sanksi bagi perusak cagar budaya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 UU Cagar Budaya. Sanksi tindak pidana ini juga berlaku bagi pejabat, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum.

Selain pidana pokok, dalam Pasal 115 UU tersebut diatur pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Sementara terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Jika mengacu pada ketentuan dalam UU Cagar Budaya, maka secara yuridis Monas sebagai cagar budaya bisa dimanfaatkan untuk balap mobil listrik Formula E. Karena terdapat potensi merusak Monas dalam pembangunan arena balapan, maka pemanfaatan Monas tersebut wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan inilah yang belum diungkapkan secara gamblang oleh Pemprov DKI ke publik. Seharusnya, kajian dan analisis ini harus disampaikan secara transparan ke publik sehingga bisa menjawab atau setidaknya mengurangi keraguan publik termasuk anggota DPRD DKI bahwa penyelenggaraan Formula E tidak merusak Monas.

Anies Baswedan sempat menyebutkan hasil rekomendasi Tim Analisis Cagar Budaya (TACB) soal penyelenggaraan Formula E di Monas dalam suratnya ke Mensesneg M Praktikno selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Namun, kemudian rekomendasi tersebut menjadi polemik karena TACB mengaku tidak pernah memberikan rekomendasi.

Pemprov DKI pun akhir mengklarifikasi bahwa rekomendasi tersebut bukan dari TACB, tetapi Tim Sidang Pemugaran (TSP).

Penyelenggaraan Formula E di Monas menjadi tantangan bagi Pemprov DKI dan PT Jakpro selaku penyelenggara Formula E. Mereka harus memastikan dan menjamin penyelenggaraan Formula E tidak merusak keberadaan Monas sebagai cagar budaya. Jika tidak, sanksi pidana dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya akan menanti Pemprov DKI dan PT Jakpro.



Sumber: BeritaSatu.com