Anggaran Formula E Tidak Lazim, PSI Sarankan Pemprov DKI Konsultasi ke Kemendagri

Anggaran Formula E Tidak Lazim, PSI Sarankan Pemprov DKI Konsultasi ke Kemendagri
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / RSAT Senin, 10 Februari 2020 | 09:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pengarah (Komrah) Pembangunan Kawasan Medan Merdeka tidak menyetujui penggunaan kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai lokasi acara Formula E. Alasannya adalah ajang Formula E tidak sesuai dengan aturan peruntukan kawasan Monas. Terkait hal ini, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyatakan Formula E juga berpotensi menabrak sejumlah aturan anggaran.

Anggaran Formula E berasal dari pos Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Total biaya yang dibutuhkan Rp 767 miliar, terdiri  Rp 423 miliar untuk bank garansi, dan Rp 344 miliar untuk biaya pelaksanaan.

“Anggaran untuk Formula E ini tidak lazim, di luar kewajaran. Biasanya, penyertaan modal diberikan untuk menambah aset BUMD, misalnya untuk pembangunan gedung atau pembelian bus, sehingga bisa meningkatkan kapasitas usaha perseroan. Tapi, di Formula E ada ratusan miliar yang dihabiskan untuk belanja operasional,” kata Eneng Malianasari yang akrab disapa Mili, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Minggu (9/2/2020).

Mili memperkirakan, dari Rp 344 miliar biaya pelaksanaan Formula E, kurang lebih 60% berupa belanja modal dan sisanya 40% berupa belanja operasional.

“Artinya, ada uang rakyat sekitar Rp 140 miliar yang menguap begitu saja untuk event balapan sehari. Tidak pas rasanya jika penyertaan modal dihabiskan hanya untuk menutup biaya operasional,” ucap Mili.

Menurut Mili, seharusnya Pemprov DKI mempertimbangkan aturan-aturan terkait penyertaan modal. Misalnya, menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PMD dilakukan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan, bukan hanya belanja operasional yang hilang begitu saja.

Lebih lanjut, Mili menguraikan, pemasukan dari acara ini hanya Rp 48 Miliar. Artinya, PT Jakpro merugi, dan tahun depan akan meminta uang lagi ke Pemprov DKI untuk menyelenggarakan Formula E.

“Padahal, di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2012 Pasal 20, PMD termasuk investasi langsung sehingga harus ada analisa risiko agar uang rakyat terhindar dari kerugian. Kalo sudah jelas rugi begini, apakah PMD untuk Formula E itu boleh?,” ujarnya.

Di forum rapat Badan Anggaran tanggal 9 Desember 2019, Fraksi PSI sudah menanyakan bagaimana kesesuaian PMD Formula E dengan aturan-aturan anggaran yang berlaku. Sayangnya tidak ada jawaban dari Pemprov DKI.

“Ini anggarannya ratusan miliar, sehingga tata kelolanya harus benar-benar clear. Daripada nanti terlanjur salah, ada baiknya jika Pemprov DKI berkonsultasi dulu ke Kemendagri sebelum mencairkan anggaran PMD untuk Formula E,” pungkas Mili. 



Sumber: Suara Pembaruan