2020 Momentum Anies Tanggulangi Banjir

2020 Momentum Anies Tanggulangi Banjir
Petugas PPSU Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengecek pemukiman warga di Jalan Kemang Selatan X RT 03/RW 02 yang tergenang air luapan Kali Krukut akibat hujan, Sabtu (9/2/2020). ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / JAS Minggu, 9 Februari 2020 | 15:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Serangkaian peristiwa banjir yang terjadi di DKI sejak awal tahun baru hingga Sabtu (8/2/2020), harus dijadikan momentum oleh Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menanggulanginya. Pasalnya banjir yang terjadi kali ini menunjukkan adanya persoalan serius di Jakarta, sebab hanya karena hujan ekstrem Ibu Kota bisa kebanjiran.

"Peristiwa banjir pada 2020 ini menjadi pembelajaran untuk kita semua karena debit airnya lebih tinggi dari kasus sebelum-sebelumnya, bahkan tertinggi dalam 17 tahun. Hujan makin ekstrem maka harus ada antisipasi serius," kata anggota Komisi D DPRD DKI Judistira Hermawan, di Jakarta, Minggu (9/2/2020).

Wawan menyinggung kembali bahwa DKI telah memiliki masterplan penanggulangan banjir sejak 1973. Tahun 2013 konsep tersebut telah direvisi dengan memasukan program normalisasi sungai yang artinya melebarkan luas sungai-sungai.

Namun sepanjang 2013-2017 hanya Sungai Ciliwung yang dinormalisasi, itu pun baru rampung 16,38 km dari total 33,69 km panjang sungai yang harus dinormalisasi.

Gubernur Anies menerjemahkan normalisasi sebagai naturalisasi. Sekarang ini programnya hendak dilanjutkan lagi bekerja sama dengan pemerintah pusat. DKI menyiapkan lahannya, pemerintah pusat yang melakukan normalisasi.

Sekalipun begitu, Wawan menilai, persoalan banjir di Jakarta juga menyangkut pada perbaikan drainase yang harus dilakukan sekarang ini. Sebab tidak sedikit warga yang tinggal di wilayah yang bebas banjir malah mendadak kebanjiran.

"Drainase kota kita memang harus diperbaiki. Diperbesar. Ingat kasus wilayah FX, Senayan, kebanjiran hingga sebetis karena hujan deras ? Itu karena drainasenya menyempit atau adanya sampah," tuturnya.

Dia menilai pengerjaan penanggulangan banjir di DKI harus dilakukan secara berkesinambungan. Jika pemerintah pusat tengah membangun dua bendungan masing-masing di Ciawi dan Sukamahi, serta mengerjakan normalisasi maka DKI mulai memperbaiki sistem drainase di wilayahnya.

Menurut Wawan, pengerjaan pengendalian banjir di Jakarta harus dilakukan secara simultan, dan sudah saatnya Pemprov DKI memprioritaskan sistem drainase karena sekarang ini jika di suatu wilayah terjadi hujan lokal dengan intensitas tinggi maka dapat dipastikan wilayah tersebut bakal banjir.

"Kita harus sadar drainase kota kita perlu diperbaiki. Diperbesar saja. Kalau itu dilakukan saya yakin enggak ada banjir. Kalau tidak dilakukan kita justru khawatir nanti tahun depan saat hujan peristiwanya seperti ini lagi," tambahnya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut, banjir yang terus berulang kali terjadi di DKI akibat pembiaran dari Pemprov DKI. Pasalnya tidak terlihat adanya program penanggulangan banjir yang terjadi sekarang ini.

"Dari dulu Jakarta memang banjir dan sudah ada programnya kenapa tidak dijalankan ? Kenapa program gubernur yang lalu berhasil sekarang malah tidak dilanjutkan," kata Agus.

Dia menilai solusi penanganan banjir sudah jelas yakni, pelebaran sungai dan sistem drainase karena melalui dua wadah itu lah air bisa mengalir ke laut.

"Kalau menurut saya, mengapa Jakarta banjir lagi, sampai Sabtu kemarin juga banjir, karena gubernur tidak mengerjakan masalah sampah, normalisasi, dan drainase, itu saja," tuturnya.



Sumber: Suara Pembaruan