PSI Minta Pengawasan PMT di DKI Diperketat

PSI Minta Pengawasan PMT di DKI Diperketat
Sebanyak 21 balita dan 3 orang dewasa mengalami keracunan saat mengonsumsi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) saat kegiatan timbang balita di Posyandu Melati RW 10 Kelurahan Pademangan Timur menjalani perawatan di RSUD dan Puskesmas Kecamatan Pademangan, Rabu sore, 9 Oktober 2019. ( Foto: istimewa )
Carlos Roy Fajarta / JAS Kamis, 10 Oktober 2019 | 14:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov termasuk para SKPD dan UKPD terkait untuk lebih memperketat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Hal tersebut terkait banyaknya kasus keracunan akibat pelaksanaan PMT baik di posyandu maupun sekolah tidak memenuhi baku mutu dan higienis yang ada di kota Jakarta Utara.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan menyebutkan Pemprov DKI harus memperketat pengawasan program ini karena banyaknya kasus keracunan akibat PMT yang tidak higienis dan aman.

"Terkait pemberian makanan tambahan yang beberapa kali sudah pernah terjadi keracunan menunjukkan bahwa dinas pelaksana terkait tidak serius melayani. Program hanya dianggap sebagai pemuas untuk memenuhi janji kampanye bagi warga DKI namun tidak dilakukan pengawasan terhadap program tersebut," ujar August, Kamis (10/10/2019) kepada Beritasatu.com ketika dikonfirmasi di Jakarta.

Ia menyebutkan jika terjadi kasus keracunan akibat program PMT di Jakarta selayaknya setiap keluarga korban melapor ke pihak kepolisian agar bisa diusut tuntas oleh pihak berwenang. Selain itu agar diketahui duduk persoalan sebenarnya dan agar kasus serupa tidak kembali berulang.

"Pihak pelaksana baik itu dinas atau instansi terkait maupun katering yang ditunjuk sebagai penyedia makanan tambahan selayaknya harus bertanggung jawab. Jangan karena makanan diberikan kepada kalangan bawah yang tidak mampu, Pemda DKI hanya asal-asalan memberikan pelayanan dan hingga saat ini tidak SOP yang jelas terkait pelaksanan program PMT ini," tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya di DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti dengan meminta penjelasan (hearing) bukan hanya SOP, tetapi juga menyangkut pemeriksaan makanan tambahan.

"Apakah sudah berkoordinasi dengan BPOM, standar kebersihan dan kesehatan yg dimiliki pihak penyedia (katering) termasuk pemakaian anggaran ini apakah sudah tepat sasaran. Apakah benar targetnya untuk memperbaiki gizi atau sekadar menyenangkan dan mengenyangkan warga tidak mampu," tutur August.

Sebagaimana diketahui ada 21 balita dan 3 orang dewasa yang mengalami keracunan akibat pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu Melati RW 10 Pademangan Timur pada Rabu (9/10/2019) siang kemarin.

Camat Pademangan, Mumu Mujtahid menyebutkan secara prosedural kegiatan PMT di Posyandu dilaksanakan oleh kader posyandu melalui anggaran Kelurahan.

"Dalam kejadian kemarin kader yang bertugas menyampaikan PMT sebenarnya sudah biasa masak, sudah bertahun tahun. Baru kali ini ada masalah. Nanti tunggu hasil cek lab kesda," kata Mumu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim akan rutin mengadakan pelatihan bagi kader yang bertugas menyiapkan PMT baik di lingkungan posyandu maupun sekolah. Pelatihan akan dilakukan Dinas Kesehatan dan instansi terkait.



Sumber: Suara Pembaruan