Ketimpangan di DKI Jakarta Masih Tinggi

Ketimpangan di DKI Jakarta Masih Tinggi
Kepala BPS RI, Suhariyanto dan Kepala Kepala BPS Kota Jakarta Utara Suhartono memberikan pernyataan perihal tingkat ketimpangan di ibukota Jakarta yang masih tinggi saat peresmian kantor BPS Jakarta Utara, Selasa, 17 September 2019. (Foto: Suara Pembaruan / Carlos Roy Fajarta Barus)
Carlos Roy Fajarta / WBP Selasa, 17 September 2019 | 14:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebutkan angka ketimpangan di Jakarta termasuk kategori tinggi. BPS RI siap bekerja sama menyiapkan data-data yang dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS RI, Suhariyanto didampingi Kepala BPS Kota Jakarta Utara Suhartono saat meresmikan Kantor BPS Kota Jakarta Utara di Jalan Berdikari, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara pada Selasa (17/9/2019).

"Sebagai ibu kota, Jakarta merupakan magnet namun dalam berbagai persoalan diperlukan data yang rinci. Misalnya indeks pembangunan manusia di DKI paling tinggi tetapi karena banyak datangnya dan pertumbuhan penduduk dari berbagai lapisan, maka angka ketimpangan di Jakarta juga termasuk tinggi," ujar Suhariyanto.

Dari data BPS, disebutkan angka kemiskinan di kota Jakarta Utara mencapai 5,35 persen meski selama lima tahun terakhir turun 0,65 persen dari 6 persen pada 2014. Setiap orang rata-rata membutuhkan Rp 512.689 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan atau Rp 2.563.445 untuk rumah tangga beranggotakan lima orang.

Sebanyak 464 industri tersebar di Kota Jakarta Utara dengan jumlah pekerja 137.590 orang di sektor industri manufaktur sedang dan besar. Sebanyak enam kecamatan, 31 kelurahan, 431 Rukun Warga (RW), dan 5.295 Rukun Tetangga (RT) terdata di 2018.

Kecamatan Tanjung Priok diketahui memiliki tujuh komplek apartemen dan 18 kawasan elite, Kecamatan Koja memiliki satu kawasan elit, Kecamatan Cilincing memiliki lima kawasan elite, kecamatan Kelapa Gading memiliki 10 kompleks apartemen dan 45 kawasan elite, Kecamatan Pademangan memiliki enam kompleks Apartemen dan sembilan kawasan elite, serta Kecamatan Penjaringan memiliki 17 komplek Apartemen dan 61 kawasan elite.

"Kita akan membantu menyiapkan data yang dibutuhkan Pemprov DKI dengan data yang lebih mudah dicerna dengan infografis. Di kantor baru, kota Jakarta Utara ini juga dilengkapi ruangan pelayanan statistik terpadu. Sehingga masyarakat atau mahasiswa yang membutuhkan data statistik bisa mendapatkan data dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya," tambah Suhariyanto.

Sementara Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko menyebutkan meski kantor BPS Jakarta Utara kini terpisah dari lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Utara, pihaknya berharap agar koordinasi dalam pemetaan berbagai data statistik di kota pesisir tetap terjalin dengan baik.



Sumber: Suara Pembaruan