Charles Honoris Minta Pemerintah Tak Telantarkan Pencari Suaka

Charles Honoris Minta Pemerintah Tak Telantarkan Pencari Suaka
Suasana para pengungsi dan pencari suaka yang ditampung oleh Dinas Sosial DKI Jakarta di Kalideres, Jakarta Barat. ( Foto: dok )
Yudo Dahono / YUD Jumat, 23 Agustus 2019 | 13:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memutusk pasokan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh lebih dari 1.000 orang pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat disesalkan anggota DPR RI Komisi I Charles Honoris. Menurut Honoris pemerintah baik di daerah maupun pusat sudah seharusnya memiliki tanggung jawab guna menangani persoalan kemanusiaan tersebut.

"Tanggung jawab kemanusiaan yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights ini sudah diadopsi Indonesia dalam Pasal 28 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa “setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain” kecuali bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB. Jadi secara prinsip, Indonesia punya kewajiban moral dan hukum untuk melindungi para pencari suaka," kata Charles melalui keterangan, Jumat (23/8/2019).

Saat ini memang Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967 yang mengatur secara teknis perlidungan pengungsi. Kendati begitu Indonesia sudah memiliki Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, yang meski belum lengkap, tetapi sudah memuat sejumlah prinsip yang selaras dengan dua regulasi internasional tersebut.

RI juga sudah mengadopsi Deklarasi New York terkait Pengungsi dan Migran yang merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi pengungsi.

"Jadi, mengurusi pencari suaka dan pengungsi itu adalah tanggung jawab RI sebagai bagian dari komunitas internasional. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat untuk menelantarkan pada pencari suaka di Kalideres. Negara seperti Yordania saja menghabiskan 25 persen APBN-nya untuk mengurusi pengungsi. Meski pendapatan perkapitanya lebih besar, Indonesia tidak harus menjadi Yordania dalam menangani pencari suaka. Tetapi masak kita yang baru mengurus 1.000-an orang pencari suaka saja sudah sedemikian ingin lari dari tanggung jawab moral kemanusiaan ini," ujar Charles lebih lanjut.

"Kita seharusnya mengingat dan merenungkan bahwa prinsip perikemanusiaan (menselijkheid) yang digali Bung Karno dan menjadi Sila ke-2 Pancasila adalah dasar dari nasionalisme yang bangsa Indonesia pegang, dan seperti kata Bung Karno: “nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme,” pungkas Charles.



Sumber: BeritaSatu.com