Bantuan Dihentikan, UNHCR Didesak Segera Cari Solusi Pencari Suaka

Bantuan Dihentikan, UNHCR Didesak Segera Cari Solusi Pencari Suaka
Suasana lokasi pengungsi yang mencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (26/7/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Lenny Tristia Tambun / FMB Rabu, 21 Agustus 2019 | 20:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – DPRD DKI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) untuk segera menangani ribuan pengungsi pencari suaka yang masih ditampung di gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

Pemerintah pusat memutuskan untuk menghentikan bantuan logistik, layanan kesehatan dan air bersih mulai hari ini, Rabu (21/8/2019) dan mengosongkan tempat penampungan pada 1 September 2019 mendatang.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan DKI Jakarta sudah membantu para pengungsi pencari suaka selama 41 hari. Ditambah lagi, adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan pencari suaka di depan kantor UNHCR, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, setiap hari dirasa mulai membebani Pemprov DKI Jakarta.

“Ada banyak sekali laporan-laporan masyarakat ke DPRD DKI. Akhirnya saya mengundang UNHCR dan IOM untuk meminta solusinya seperti apa. Begitu juga dari Kemko Polhukam, Dinas terkait, untuk mengetahui sampai sejauh mana mereka menangani pengungsi,” kata Prasetio Edi Marsudi di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Diungkapkannya, anggaran Pemprov DKI sudah tidak cukup lagi untuk terus menangani pengungsi pencari suaka. Apalagi, penanganan pengungsi dari mancanegara ini bukan wewenang Pemprov DKI.

"Kami sudah 41 hari membantu mereka, pendanaan juga tidak mencukupi kalau terus-menerus. Di sini kita melihat ada pengungsi sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," ujarnya.

Untuk menghindari munculnya masalah baru dalam DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta UNHCR dan IOM segera memulangkan para pengungsi ke negara asal atau segera mentransfer mereka ke negara ketiga. Sebab, keberadaan pengungsi di wilayah DKI Jakarta dinilai sudah mengganggu ketertiban umum.

"Tadi kami menekankan kepada UNHCR dan IOM, dia siap membantu untuk memulangkan imigran ini ke negara asal, dideportasi. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada. Sangat mengganggu di wilayah DKI Jakarta," terang Prasetio Edi Marsudi.

Terkait permintaan UNHCR agar para pengungsi pencari suaka diberikan kesempatan untuk bekerja dan hidup mandiri di Jakarta, langsung ditolak Prasetio Edi Marsudi dalam rapat. Menurutnya, di Jakarta saja masih banyak warga menganggur. Selain itu, dunia akan melihat Indonesia adalah negara yang mudah didatangi dan mencari pekerjaan tetap.

“Karena UNHCR meminta pemerintah Indonesia untuk bisa memberikan pengungsi bekerja, nah ini kan masalah baru lagi. Di sini saja masih banyak pengangguran. Karena kita bebas visa, mereka di luar negeri berpikir, 'wah Indonesia mudah begini,' terjadilah penumpukan tenaga asing ke Indonesia,” ungkap Prasetio Edi Marsudi.

Disebutkannya, total jumlah imigran Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan di Jakarta ada sekitar 14.000. Di penampungan Kalideres ada 1.500 orang. Sementara 8.000 lainnya sudah ditangani IOM.

"Karena ini bukan wewenang pemda. Pemerintah pusat sudah mau mencoba, tapi UNHCR enggak ada gerakan apa-apa. Saya minta UNHCR tanggung jawabnya bagaimana," papar politisi dari PDI Perjuangan itu.

Petugas Perlindungan Senior Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Julia Zaykowski mengatakan sekitar 100 pengungsi pencari suaka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor UNHCR hampir selama 22 hari.

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memberikan informasi kepada para pengungsi, salah satunya agar mereka harus mematuhi hukum Indonesia terkait demo. Ada sanksinya kalau melanggar hukum yang ada,” kata Julia Zaykowski.

Terkait keberadaan pengungsi, Julia Zaykowski mengatakan ada tiga langkah untuk solusi jangka panjang. Pertama, memulangkan pengungsi ke negara asal. Proses pemulangan ke negara asal bersifat sukarela. Tergantung dari keputusan individual bila mereka merasa aman dipulangkan.

Kedua, penempatan ke negara ketiga. Untuk solusi ini, UNHCR mendapatkan kesulitan karena kuota yang diberikan negara ketiga semakin berkurang. “Jumlah pengungsi di dunia itu mencapai 22 juta orang. Tetapi hanya 100 ribu orang yang disediakan oleh negara ketiga di dunia,” ujar Julia Zaykowski.

Sedangkan dari 14 ribu pengungsi di Jakarta, baru 900 orang yang didaftarkan untuk ditempatkan ke negara ketiga.

Solusi ketiga, penempatan pengungsi dengan private sponsorship. Artinya, ada orang yang menjamin pemindahan mereka ke negara yang dituju. Tahun lalu, sudah ada 48 orang yang ditransfer ke negera penerima melalui private sponsorhip. Ia mengharapkan tahun ini dapat meningkat menjadi 100 orang.



Sumber: BeritaSatu.com