Penyelesaian Polusi Butuh Perbaikan Tata Kota

Penyelesaian Polusi Butuh Perbaikan Tata Kota
Polusi di Jakarta. ( Foto: B1/Primus Dorimulu )
Erwin C Sihombing / FER Kamis, 8 Agustus 2019 | 17:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mengatasi polusi yang menghantui Ibu Kota tidak cukup hanya dengan mengendalikan volume kendaraan, namun harus diiringi dengan penataan kota. Pasalnya, pengendalian polusi bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup yang harus diatasi tidak secara parsial.

"Pengurangan volume transportasi hanya langkah antisipasi bukan penyelesaian. Bisa membantu kurangi polusi tetapi untuk menyelesaikannya harus dengan penataan. Harus diakui bahwa Jakarta sebagai metropolitan belum tertata," kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Pandapotan Sinaga, di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Dia menyinggung langkah perluasan ganjil-genap sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara dari Gubernur Anies Baswedan tidak menitikberatkan pada penataan kota. Artinya, tindak lanjut pelaksanaan Ingub kurang ampuh dalam mengatasi polusi.

"Transportasi memang harus berbahan bakar gas atau listrik. Ini penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi yaitu, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk menyerap polusi, Pak Gubernur harus mengejar 30 persen ketersediaan RTH. Di Jakarta RTH baru 10 persen,” tutur Pandapotan.

Menurutnya, Ingub yang menyinggung RTH di gedung-gedung pemda dan sekolah tidak cukup untuk mewujudkan ketersediaan 30 persen RTH dari total luas kota. Dengan begitu, ketersediaan lahan untuk RTH sangat mendesak bagi Jakarta.

"Kota ini populasinya padat dan tata ruangnya semrawut. Tidak seimbang antara populasi dengan ruang. Pantas saja polusi. Maka harus ada terobosan pembangunan hunian vertikal agar ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Pengamat perkotaan Nirwono Joga turut mengingatkan pentingnya tata kota dalam pengendalian polusi. Sebab, dalam mengendalikan lalu lintas dan kemacetan yang diyakini menyumbang polutan harus diiring dengan tata ruang Jakarta.

Nirwono menilai pentingnya keberadaan hunian vertikal dengan biaya terjangkau dan wilayahnya terpadu dengan jaringan transportasi massal sehingga warga cukup menggunakan angkutan umum untuk ke pusat kota.

"Pemda DKI memang harus menata ulang tata ruang kotanya. Bagaimana agar warga sehari-hari cukup berjalan kaki atau bersepeda dalam beraktivitas ke sekolah, pasar, kantor dan menggunakan angkutan massal saat keluar dari kawasan," kata Nirwono.

Sekalipun begitu, DKI harus menggandeng kota-kota tetangga untuk mendesain ulang tata ruang, setidaknya dalam mengendalikan pertumbuhan pemukiman yang jauh dari pusat kota dan tidak terintegrasi dengan jaringan angkutan massal.

Nirwono menilai, langkah DKI memperluas kebijakan sistem pembatasan transportasi ganjil-genap tidak cukup untuk menekan polusi. Terlebih yang disasar hanya mobil-mobil pribadi. Seharusnya untuk menekan volume, kendaraan roda dua juga turut ditekan.

"Penerapan ganjil-genap harus diterapkan kepada seluruh kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, jika ingin mengurangi kepadatan lalu lintas jalan dan menekan pencemaran udara, serta menunjukkan keadilan berkendaraan karena sama-sama bayar pajak," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan