Mobilitas Sepeda Motor di DKI Layak Dibatasi

Mobilitas Sepeda Motor di DKI Layak Dibatasi
Polisi melakukan penindakan pelanggar marka khusus sepeda motor di Jalan MH Thamrin. ( Foto: ist )
Erwin C Sihombing / YUD Rabu, 7 Agustus 2019 | 12:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov DKI telah memutuskan untuk memperluas kebijakan ganjil-genap sebagai solusi untuk memperbaiki kualitas udara sekaligus menarik pengguna transportasi massal. Namun kebijakan tersebut dianggap tidak membawa dampak positif karena tidak menyasar mobilitas sepeda motor.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, pengguna sepeda motor merupakan target potensial untuk ditarik menggunakan transportasi publik. Setidaknya hasil kajian BPTJ Kemhub menyebutkan populasi pengguna sepeda motor di Jabodetabek mencapai 75% yang berimplikasi pada menurunnya penggunaan transportasi publik.

"Bikinlah kebijakan transportasi yang dapat berimplikasi lebih besar, bukan setengah-setengah. Apalagi hanya di Jakarta saja yang dilakukan, harusnya berlaku juga di wilayah Jabodetabek," kata Djoko, di Jakarta, Rabu (7/8).

Penerapan ganjil-genap di DKI mengalami perluasan yang tadinya hanya sembilan ruas jalan menjadi 25 ruas jalan. Masa sosialisasi dilakukan pada 7 Agustus-8 September 2019 sebelum diterapkan 9 September 2019. Masa operasionalnya tidak jauh berbeda dengan skema sekarang ini kecuali pada jam sore diterapkan lebih panjang dimulai pukul 16.00-21.00.

Kadishub DKI Syafrin Liputo mengakui sepeda motor turut menyumbang tingginya volume kendaraan namun tidak mempengaruhi peningkatan kinerja lalu lintas di setiap jalur ganjil-genap. Sepeda motor hanya mempengaruhi pelambatan laju kendaraan karena tidak tertib menggunakan lajur kiri sehingga ke depan pihaknya bakal memasifkan penertiban.

Menurut Djoko, langkah perluasan ganjil-genap DKI tidak membawa pengaruh signifikan dalam perbaikan kualitas udara karena terlalu tanggung. Seharusnya DKI berani membatasi mobilitas sepeda motor.

"Pemprov DKI harus berani mengurangi mobilitas sepeda motor. Populasi terbesar kendaraan bermotor adalah sepeda motor 75%, mobil 23% dan hanya 2% angkutan umum," tuturnya.

Pembatasan sepeda motor tidak harus menggunakan skema ganjil-genap karena bakal menyulitkan petugas di lapangan. Djoko mengusulkan DKI untuk berani mengeluarkan kebijakan tidak populer seperti menerapkan larangan ruas jalan yang dilalui sepeda motor.

Dia mencontohkan kebijakan pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin, segmen Bundaran HI hingga Bundaran Air Mancur Monas dan Jalan Medan merdeka Barat pada pukul 06.00-23.00 yang pernah diterapkan DKI, sebelum Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Kebijakan tersebut menurut data dari Kepolisian rupanya dapat mengurangi simpul kemacetan dan menekan angka kecelakaan. Sedangkan data dari DKI sendiri menyebutkan, penurunan volume kendaraan berkurang 23,4% dan terjadi peningkatan kecepatan kendaraan dari 26,4 km/jam menjadi 30,8 km/jam.

"Namun sayangnya kebijakan ini tidak diberlakukan lagi dengan adanya gugatan warga ke MA dan dikabulkan dengan alasan melanggar HAM. Jika dinalar dengan baik, apakah membiarkan mobilitas sepeda motor yang jelas berkontribusi pada peningkatan angka kecelakaan, ketidak-tertiban berlalu lintas, polusi udara, kemacetan juga tidak dianggap melanggar HAM juga," ujarnya.

Djoko meyakini selama mobilitas sepeda motor tidak dibatasi langkah DKI untuk menarik masyarakat menggunakan transportasi publik sekaligus memperbaiki kualitas udara tidak akan maksimal. Pasalnya sepeda motor layak menjadi prioritas mengingat populasinya yang terus meningkat sudah pasti turut menyumbang polusi udara dan kemacetan.

"Populasi sepeda motor sangat besar dan selama ini menjadi masalah buat Jakarta. Tanpa adanya terobosan untuk membatasinya sudah barang tentu sepeda motor menjadi penyebab terbesar polusi udara, pemborosan energi, kemacetan, kesemerawutan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, karena akselerasi sepeda motor lebih tinggi dari angkutan umum," kata Djoko.



Sumber: Suara Pembaruan