Dewan Pengawas Bantah Perlambat Penyidikan KPK
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Dewan Pengawas Bantah Perlambat Penyidikan KPK

Selasa, 14 Januari 2020 | 17:51 WIB
Oleh : Aichi Halik / AHL

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK membantah pihaknya lambat memberikan izin penggeledahan terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Dewan Pengawas KPK telah menerbitkan surat izin penggeledahan 1x24 jam setelah permohonan penggeledahan mereka terima dari penyidik KPK.

"Terserah kapan dia orang mau menggeledah, itu tidak kita campuri tetapi kita memberikan izin setelah 1x24 jam permohonan itu disampaikan," kata Tumpak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Tumpak mengatakan, Dewan Pengawas KPK hanya bertugas memberikan izin atas permohonan penggeledahan yang diajukan oleh pimpinan KPK, dan izin tersebut bersifat rahasia.

"Izin itu merupakan suatu informasi yang bukan untuk bebas disampaikan kepada publik, dia termasuk yang dikecualikan dari undang-undang informasi keterbukaan," ujar Tumpak.

Sementara itu, mengenai waktu penggeledahannya, hal itu diserahkan kembali kepada penyidik karena berkaitan dengan strategi penyidikan.

"Itu bukan menjadi masalah di kami. Itu di sana punya strategi juga, penyidik punya strategi kapan mau menggeledah, bukan harus ini hari (menggeledah)," kata Tumpak.

Tumpak juga mengingatkan bahwa izin penggeledahan, penyitaan, maupun penyadapan hanya berlaku 30 hari sejak izin diterbitkan.

Oleb sebab itu, ia pun menolak bila Dewan Pengawas KPK disebut sebagai penyebab lambatnya proses penggeledahan dalam kasus ini.

"Enggak usah khawatir, omong kosong orang bilang, 'Dewas itu memperlama-lama'. Enggak ada itu, contohnya (penggeledahan) di KPU cuma berapa jam saja sudah jadi," kata Tumpak.

Adapun KPK menggeledah ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Senin (13/1/2020) kemarin. Padahal, Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (9/1/2020).

Lambatnya penggeledahan itu dikhawatirkan sejumlah pihak dapat membuat barang bukti yang diperlukan lenyap atau rusak.



Sumber:BeritaSatu TV


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Disebut Hambat Kerja KPK, Dewan Pengawas: Omong Kosong!

Dalam proses pemberian izin kepada KPK untuk menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap PAW caleg PDIP, Dewas memberikan izin dalam hitungan jam.

NASIONAL | 14 Januari 2020

BMKG: Waspadai Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi

BMKG memperkirakan intensitas siklon tropis Claudia akan semakin meluruh dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat, barat daya menjauhi wilayah Indonesia

NASIONAL | 14 Januari 2020

Kasus MeMiles, Ello Datangi Mapolda Jatim

Ello hadir sebagai saksi kasus investasi ilegal MeMiles.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Bosch Salurkan Donasi Pendidikan untuk Anak Papua

Dukungan Bosch untuk pendidikan anak Papua diwujudkan dengan menyalurkan donasi senilai total Rp 631 juta.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Banjir Jabodetabek Dipengaruhi Rusaknya Ekosistem di Wilayah Hulu

Kepala BNPB mengibaratkan kerusakan di kawasan Bogor dan sekitarnya sama dengan es krim yang meleleh.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Polda Jateng Kirim Tim Khusus ke Keraton Agung Sejagat

Polda Jawa Tengah mengirimkan tim khusus ke Purworejo untuk mengumpulkan keterangan terkait ramainya pemberitaan soal munculnya "kerajaan" Keraton Agung Sejagat

NASIONAL | 14 Januari 2020

Raja Keraton Agung Sejagat Pernah Janjikan Kesejahteraan Lewat Jogja-DEC

Totok pernah muncul dalam sejumlah kegiatan yang menjanjikan akan bantuan finansial bagi pengikutnya lewat organisasi Jogja Development Committee.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Bantu Penangkapan Harun Masiku, Polri Masih Tunggu KPK

Mabes Polri masih menunggu permintaan KPK untuk membantu menangkap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku.

NASIONAL | 14 Januari 2020

UU Baru KPK Hambat Kinerja, Ini Tanggapan Istana

Pihak istana meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada KPK dalam menjalankan Undang-Undang (UU) yang baru.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Ditjen Imigrasi Sudah Terima Surat Pencegahan KPK buat Harun

Meski saat ini Harun telah berada di Singapura, tetapi surat permintaan pencekalan itu tetap akan diproses.

NASIONAL | 14 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS