INDEX

BISNIS-27 450.657 (-0.17)   |   COMPOSITE 5126.33 (-0.48)   |   DBX 964.304 (2.12)   |   I-GRADE 140.573 (0.13)   |   IDX30 429.149 (0.46)   |   IDX80 113.629 (0.19)   |   IDXBUMN20 294.159 (0.12)   |   IDXG30 119.586 (-0.02)   |   IDXHIDIV20 382.889 (0.21)   |   IDXQ30 125.935 (-0.19)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.48)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.36)   |   IDXV30 106.718 (0.26)   |   INFOBANK15 842.264 (-0.64)   |   Investor33 375.573 (0.11)   |   ISSI 150.643 (0.48)   |   JII 545.954 (2.75)   |   JII70 186.804 (0.86)   |   KOMPAS100 1025.81 (-0.05)   |   LQ45 790.454 (0.49)   |   MBX 1419.3 (-0.61)   |   MNC36 282.56 (-0.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.09)   |   SMInfra18 242.071 (0.05)   |   SRI-KEHATI 317.648 (0.34)   |  

Praktik Money Politics Musuh Utama Demokrasi

Rabu, 23 September 2020 | 23:46 WIB
Oleh : Primus Dorimulu, Lona Olavia, Aditya L Djono / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Praktik money politics di Indonesia membuat sistem demokrasi belum menyejahterakan rakyat. Demokrasi menjadi tidak berdaya karena money politics.

Negeri ini bahkan mengalami stagnasi di berbagai sektor karena praktik itu menyebabkan partai politik gagal menghasilkan pemimpin berkualitas di berbagai bidang dan level.

“Musuh utama demokrasi adalah money politics. Kita harus bersama-sama membangun demokrasi dengan membenahi hukum dan memperkuat civil society,” kata Dr Ginandjar Kartasasmita dalam peluncuran dan diskusi virtual tentang buku keduanya yang berjudul “Reinventing Indonesia, Menata Ulang Bangsa” di Beritasatu Plaza, Rabu (23/9).

Selain Ginandjar, diskusi yang dipandu Ichsan Loulembah itu menampilkan Profesor Toto Pranoto dari Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Salim Said, serta Profesor Timothy Buehrer dari Asia Pacific for Security Studies.

Dalam buku yang awalnya diterbitkan dalam bahasa Inggris ini, Ginandjar mengungkapkan pengalamannya sebagai salah menteri saat Indonesia dilanda krisis ekonomi 1998. Kekuatan buku ini adalah berbagai cerita dan latar belakang di balik krisis ekonomi dan kemelut politik hingga jatuhnya Presiden Soeharto dan lahirnya era reformasi.

Era reformasi ditandai oleh kebebasan dan demokratisasi di berbagai bidang, terutama di bidang politik. Ada kemudahan bagi lahirnya partai politik (parpol), amendemen UUD, desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah, serta pemilihan langsung presiden dan kepala daerah.

“Kalau saya ditanya, saya lebih senang sekarang atau pada masa lalu, saya tegas menjawab, lebih senang sekarang,” kata Ginandjar, mantan menko ekuin di era Presiden BJ Habibie ini. Menurutnya, sistem demokrasi memiliki kelemahan, tapi tetap yang terbaik dibanding sistem politik lainnya.

Namun, kalau ditanya, demikian Ginandjar, sulit mana sebagai menteri dulu atau sekarang, jelas lebih sulit sekarang. Karena pada masa lalu hanya ada satu komando. Ketika menteri menetapkan satu kebijakan, pemerintah daerah hingga RT melaksanakannya.

Pada masa lalu, lanjut Ginandjar, parlemen takut kepada menteri. Karena jika ada yang dinilai kurang berkenan, menteri akan melaporkan kepada pimpinan partai. Anggota parlemen takut terkena recall. Saat ini, kebijakan menteri bisa dihambat oleh DPR.

Media massa kini tidak bisa dikontrol. Apalagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyuburkan hidupnya media sosial. “Dulu, cukup Pak Harmoko (menteri penerangan) yang atur, beres,” ujar mantan Menteri Pertambangan dan Energi di era Presiden Soeharto.

Sedangkan saat ini, kebijakan yang diputuskan pusat belum tentu diikuti pemerintah daerah. Pusat boleh saja membuat kebijakan, tapi kebijakan itu belum tentu dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten serta kota sebagai dampak dari otonomi daerah dan pilkada langsung. “Kondisi ini diperparah oleh money politics," kata Ginandjar.

Berbagai pemilihan dan pembuatan kebijakan tak luput dari money politics. Dampaknya, Indonesia sulit mendapatkan pemimpin yang hebat, baik di eksekutif, legislatif, maupun di yudikatif.

Indonesia, kata Ginandjar, perlu belajar demokrasi yang benar dari Jepang. Meskipun negara itu dipimpin kaisar dalam budaya oligarki, sistem pemerintahan Jepang termasuk yang terbaik di dunia. Demokrasi diterapkan dengan baik dalam pembentukan parpol, pemilihan anggota parlemen, dan perdana menteri.

Sistem demokrasi dalam tata kelola negara tidak menutup rapat peluang bagi pejabat untuk memperkaya diri. “Mana ada pejabat Jepang kaya? Dan itu juga terjadi dalam ekonomi. Kita tidak lihat orang Jepang masuk daftar orang terkaya dunia,” papar Ginandjar yang pernah lama belajar di Jepang.

Ia yakin, demokrasi Indonesia akan berkembang menuju demokrasi yang berkualitas. “Kita harus sabar. Kita benahi bersama sistem hukum. Kita harus bangun civil society," ungkapnya.

Politik Elektoral
Sementara itu, Firmanzah berpendapat, merosotnya kualitas demokrasi di era reformasi disebabkan oleh penyempitan makna politik menjadi politik elektoral. Politik hanya sekadar upaya mendapatkan posisi politik setiap lima tahun.

Demokrasi yang dijalankan selama era reformasi tidak lagi menjadi sistem yang memberikan ruang selebar-lebarnya bagi partisipasi masyarakat, kebebasan, dan penegakan hukum, melainkan direduksi menjadi demokrasi yang memperkuat politik elektoral.

Politik elektoral menyuburkan praktik money politics dan menguatnya oligarki politik. Kondisi ini menghambat munculnya pemimpin politik berkualitas.

Firmanzah mengingatkan pentingnya penataan hukum. Sistem demokrasi akan berjalan baik dan memberikan manfaat optimal kepada seluruh rakyat jika berjalan seiring dengan tegaknya hukum.

Negara demokrasi adalah negara yang mendukung rule of law. Namun, yang terjadi di Indonesia saat ini, hukum terabaikan. Semua hal dipolitisasi. “Saya kira Indonesia saat ini sudah over politicized (segala hal dipolitisasi secara berlebihan), dan kita sudah menjadi over politicized society. Ini yang membuat kita sulit maju,” papar mantan Dekan FE UI itu.

Firmanzah menyayangkan semua hal yang ada di negeri ini kerap dipolitisasi, mulai dari angka pengangguran, kemiskinan, dan defisit anggaran. “Seolah-olah tidak ada ruang lain di luar politik,” imbuhnya.

Dia mengingatkan, jika bangsa Indonesia masih terjebak pada pola pikir seperti itu, sulit untuk menyusun dan memformulasikan tata ulang dan institusi yang dulu disiapkan untuk menghadapi Indonesia 100 tahun ke depan.

Dalam menghadapi penanganan pandemi Covid-19, Firmanzah berharap sisi kepentingan politik dapat dikesampingkan sehingga penanganan pandemi bisa tepat dan cepat. “Sekarang dengan mudahnya ada dokter masuk ke ranah politik, dan celakanya politik elektoral, bukan politik ideologi dan politik etis, tapi politik elektoral yang sifatnya lima tahunan. Jadi, bangsa ini tidak pernah berhenti untuk mendiskusikan, menstigmatisasi, memfragmentasi pilar bangsanya berdasarkan kacamata politik. Ini PR besar buat kita bagaimana bisa keluar sejenak dari aktivitas politik,” ujarnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Sudirman Said. Menurutnya, manakala domain publik ditarik ke domain politik maka akan terjadi kekacauan.

“Kalau kita membiarkan jargon politik mewarnai pengambilan kebijakan, ini akan berat. Jadi, perlu ada keseimbangan di politik, kalau bisa bobotnya sedikit saja,” ujarnya.

Untuk memperkuat kualitas penyelenggara negara, khususnya di eksekutif, Sudirman Said menyarankan agar jabatan publik dibuka bagi teknokrat. Perlu ada orang ahli di bidangnya yang duduk di kabinet agar kebijakan lebih berkualitas.

Sedangkan Ninasapti Triaswati menilai, kondisi krisis saat ini lebih hebat ketimbang krisis sebelumnya. Sebab, semua sektor terkena dampaknya. Pendidikan, misalnya menghadapi tantangan luar biasa besarnya mengingat rasio elektrifikasi belum 100% di semua daerah. Dalam kondisi itu, harus menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Begitupun dengan perdagangan yang terguncang karena harus menjaga jarak sebagai protokol pencegahan Covid-19.

“Tantangan ke depan ini jauh lebih berat. Pemerintah harus lebih cerdas, cepat, dan tepat dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.

Kejujuran
Pada kesempatan tersebut, semua pembicara mengakui, yang menonjol dalam buku kedua Ginandjar adalah kejujurannya dalam menjelaskan semua latar belakang peristiwa yang ingin diketahui masyarakat.

"Ginandjar menulis dengan jujur. Saya jarang membaca keterusterangan seperti yang ada di buku Reinventing Indonesia," ungkap Ninasapti.

Menurutnya, Ginandjar menjelaskan dengan baik latar belakang tarik-menarik kepentingan di setiap kebijakan penting, khususnya saat krisis ekonomi dan krisis politik 1998. Dengan demikian, pembaca bisa mendapat konteks.

Sedangkan, bagi Firmanzah, Ginandjar adalah penulis romantis selain akademis dan berkemampuan jurnalistik dalam membuat tulisan yang mudah dipahami. “Saya sebut penulis romantis karena Pak Ginandjar menghindari penafsiran berbeda dan tidak menimbulkan luka pada pihak tertentu. Itu sepertinya gaya para menteri Soeharto. Mereka tidak mengklaim keberhasilan sebagai kontribusinya, juga tidak menjelekkan pihak lain sebagai penyebab kegagalan," kata Firmanzah.

Sedangkan, Salim Said, selain mengapresiasi buku karya Ginandjar ini, juga berharap banyak para mantan pejabat yang juga menuliskan pengalamannya di pemerintahan. “Alangkah baiknya langkah Pak Ginandjar dalam membuat buku diikuti oleh ekonom senior lainnya, sebut saja Emil Salim seorang ahli ekonomi, cendekiawan, pengajar, dan politisi Indonesia yang juga berperan aktif di internasional. Pak Ginandjar menceritakan ke kita, dan itu sumbangan besar bagi sejarah politik dan ekonomi Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Toto Pranoto mengatakan, buku karya Ginandjar Kartasasmita tersebut sangat menarik dan penting karena memberi gambaran yang jelas situasi-situasi kritis yang pernah dialami banga Indonesia. “Terutama krisis ekonomi sampai transisi ke Presiden BJ Habibie, digambarkan secara jelas dan detail, dan itu ditulis pelaku sejarahnya secara langsung,” katanya.

Menurut Toto, penerbitan buku ini sangat tepat dengan momentum ancaman krisis yang kembali dihadapi Indonesia akibat pandemi Covid-19. “Sekarang kita mengalami kembali krisis yang mungkin lebih dahsyat. Di sini pentingnya bagaimana pengalaman birokrasi pemerintah dan teknokrasi mengatasi salah satu krisis yang pernah terjadi dan bagaimana pemulihan yang dilakukan. Saya kira ini cerita yang bermanfaat di mana kita bisa ambil beberapa hal positif agar relevan dengan bagaimana penanganan krisis terkait pandemi Covid saat ini,” ungkapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Minta Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Dihentikan, Nono Sampono Kirim Surat ke Presiden

“Ya, terjadi polemik diinternal terutama para anggota DPD,” ungkap Nono Sampono.

POLITIK | 23 September 2020

Ketua PDIP Tangsel Kritik Keras Manuver Gatot Nurmantyo

Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan ini sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

POLITIK | 23 September 2020

KPU Tetapkan Dua Paslon Berlaga di Pilkada Depok

Kedua pasangan tersebut yakni Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dan Pradi Supriatna-Afifah Alia.

POLITIK | 23 September 2020

Bawaslu: UU Pilkada Tidak Bisa Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengemukakan, Pasal 69 UU 10/2016 tentang Pilkada tidak bisa digunakan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan

POLITIK | 23 September 2020

Perludem Paparkan Kelebihan dan Kekurangan Kampanye Virtual

Kampanye virtual melalui iklan politik yang dipasang di platform digital termasuk media sosial diyakini akan digemari.

POLITIK | 23 September 2020

Bawaslu Usulkan Dua Solusi Atasi Kerumunan Massa Pilkada

Bawaslu meyakini, jika semua aturan dapat diterapkan dengan tegas bisa mengurangi kerumunan massa saat kampanye Pilkada.

POLITIK | 23 September 2020

Puan: Revolusi Mental Dibutuhkan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

“Saya tegaskan kembali bahwa Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai,” kata Puan.

POLITIK | 23 September 2020

Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi pada Sesi Debat Sidang Majelis Umum PBB

Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.

POLITIK | 23 September 2020

Edy Rahmayadi: Penundaan Pilkada Tak Sejalan dengan Demokrasi

Penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama dalam mengantisipasi Pilkada agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 23 September 2020

DPP PDIP Keluarkan Surat Perintah, Pelanggar Protokol Kesehatan Kena Sanksi

Seluruh kader dan kandidat sepatutnya mematuhi protokol pencegahan Covid-19 pada setiap tahapan pilkada.

POLITIK | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS