Triasmitra Temukan Penyebab Putusnya SKKL

Triasmitra Temukan Penyebab Putusnya SKKL
Ilustrasi kabel internet bawah laut ( Foto: Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Rabu, 11 Juli 2018 | 19:51 WIB

Jakarta - PT Ketrosden Triasmitra (Triasmitra) berhasil menuntaskan kasus putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) terkena jangkar kapal milik perusahaan swasta pada tanggal 30 November 2017.

SKKL yang dikelola Triasmitra menjadi andalan dari berbagai operator telekomunikasi di Tanah Air, yang menghubungkan Jakarta-Bangka-Batam-Bintan-Singapura (B3JS). SKKL B3JS tersebut, sudah terdaftar dan masuk ke dalam Peta Laut atau Peta Hidrografi dan Oseanografi (Peta Hidros).

Peta Hidros merupakan acuan di dalam melakukan setiap pelayaran, sehingga setiap kapal yang berlayar ketika mendekati dan memasuki setiap wilayah tertentu di laut yang terdapat di dalam Peta Hidros akan mengetahui adanya SKKL B3JS didasar laut tempat kapal tersebut berlokasi. Artinya, kapal dilarang untuk membuang jangkar sembarangan apalagi pada wilayah jalur SKKL yang dapat menyebabkan putusnya SKKL (Fiber cut).

Dalam kasus ini, Triasmitra telah menemukan fakta penyebab putusnya kabel laut karena tertarik atau terbawa jangkar kapal. Hal ini dapat ditemukan berdasarkan bukti rekaman sistem monitoring marine traffic yang dimiliki Triasmitra. Untuk mendukung bukti ini, perusahaan memperoleh data dari sistem monitoring berupa hasil pencarian kapal dari aplikasi Dashboard Vessel Security yang dimiliki Bakamla.

Kerja sama antara Triasmitra dan Bakamla ini sudah dirintis sejak tahun 2017 yang mencakup kegiatan pengawasan SKKL dan patroli bersama untuk melakukan sosialisasi di wilayah yang sering terjadi kerusakan kabel laut optik karena terkena jangkar. Disamping itu, juga kerja sama dalam proses tindakan hukum bila terjadi pengrusakan kabel laut.

"Dengan aplikasi monitoring, perusahaan bisa mendeteksi keberadaan kapal yang menyebabkan kerusakan kabel laut. Adanya kerja sama antara Triasmitra dengan Bakamla, maka akan diperoleh alat bukti yang kuat yang bisa dipakai sebagai dasar tuntutan," kata CEO Ketrosden Triasmitra, Titus Dondi Patria, melalui keterangan persnya, Rabu (11/7).

Dengan penyelesaian gugatan ini, Titus menambahkan, pihaknya semakin yakin bahwa sistem aplikasi monitoring pengamanan SKKL, bisa menjadi bukti yang kuat untuk melakukan tuntutan pidana maupun perdata bagi kapal-kapal yang mengabaikan perlindungan SKKL.

Belajar dari kasus yang dialaminya, Triasmitra berharap pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi SKKL sebagai aset strategis nasional karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Seiring dengan penetrasi internet sudah menembus 50 persen total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 143 juta orang telah terhubung dengan dunia maya pada 2017, bisa dikatakan SKKL sebagai tulang punggung yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar adalah aset strategis nasional," ujarnya.

Layaknya aset strategis, kata Titus, tentu harus mendapat perlindungan dan penegakkan hukum maksimal jika ada pihak-pihak yang merusak. Diungkapkannya, saat ini sebagian jaringan SKKL di jalur perairan Indonesia masih tidak terlindungi. Artinya jika terjadi gangguan terhadap SKKL, seperti fiber cut, dan tidak ada alternatif jalur SKKL yang tersedia, mengakibatkan terputusnya komunikasi di area tersebut (blackout).

Penyebab terbesar putusnya jaringan SKKL adalah karena kena jangkar kapal, vandalisme dan aktivitas nelayan. Selain itu, reklamasi belakangan juga terindikasi mengancam keberadaan titik pendaratan SKKL.

"Akibat yang ditimbulkan bila jalur SKKL Batam ke Singapura putus, maka layanan internet, basis data dari dan ke luar negeri dan SLI serta SMS secara nasional akan terputus," kata Titus.

Belum lagi seluruh website yang server-nya berada di Indonesia tidak dapat diakses sehingga kerugian yang timbul di samping dari hilangnya pendapatan seluruh operator yang diperkirakan sebesar Rp 6,8 triliun per bulan, juga para pelanggan yang kehilangan peluang bisnis.

Melihat begitu besarnya dampak kerugian akibat putus atau terganggunya SKKL, maka tepat keputusan pemerintah agar aparat penegak hukum dan stakeholder melakukan upaya-upaya bersama untuk meningkatkan perlindungan atas SKKL sehingga dapat berfungsi dengan baik.

"Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap SKKL baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri sudah cukup memadai. Hal yang dibutuhkan sekarang menjalankan dan menegakkannya secara maksimal," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE