Menyaring Gugatan Sengketa Pilkada

Suara Pembaruan Rabu, 11 Juli 2018 | 17:38 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengadil sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) harus selektif dalam menerima gugatan pasangan calon yang kalah. Batasan syarat pengajuan gugatan yang diatur dalam UU, seperti ambang batas selisih suara atau pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), harus benar-benar diterapkan demi menghindari gugatan-gugatan yang hanya bertujuan mencari pembenaran akan kekalahan pasangan calon kepala daerah.

Bukan rahasia lagi bahwa kontestasi kepala daerah di negeri ini membutuhkan biaya besar. Karenanya, setiap pasangan calon kepala daerah harus memiliki modal finansial mencukupi. Kondisi ini memungkinkan kandidat kepala daerah didanai cukong. Akhirnya, kalah-menang mereka dalam pilkada harus juga dipertanggungjawabkan kepada si cukong. Model pertanggungjawaban sang kandidat, salah satunya, mungkin saja melalui gugatan ke MK.

Melalui gugatan ke MK mereka hanya ingin menciptakan kesan bahwa mereka "kalah karena dicurangi" atau kesan bahwa mereka sudah berjuang mati-matian melalui peradilan sengketa pilkada. Karena itu kalah dalam gugatan bukan menjadi masalah bagi mereka asal pesan pertanggungjawaban sampai kepada khalayak dan kepada cukong.

Tentu kita tidak menginginkan adanya model gugatan seperti ini. Jangan sampai MK dibebani oleh gugatan ngawur. Tugas MK bukan hanya memutus perselisihan hasil pemilu melainkan mengadili sistem kenegaraan yang berujud undang-undang, serta lembaga negara. MK bertugas dan punya kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menguji sengketa kewenangan lembaga negara sesuai UUD.

Selektif menerima gugatan sengketa pilkada juga meminimalkan adanya upaya suap terhadap para pengadil yang dilakukan oleh penggugat. Penggugat dengan motif bukan mencari keadilan melainkan hanya mencari kemenangan semata, bukan tidak mungkin berani mempertaruhkan dana besar demi kekuasaan. Ketika proses menebar uang dalam pilkada tidak mampu memberikan kemenangan maka langkah lanjutan adalah mengguyur uang dalam proses gugatan.

Di sisi lain, selektif dalam menerima gugatan sesuai UU juga merupakan bentuk jaminan lembaga peradilan kita terhadap rasa keadilan kandidat yang memenangi pilkada serta penyelenggara pemilu. Kandidat yang memperoleh suara tertinggi serta KPU di daerah yang menetapkan hasil penghitungan suara juga punya hak untuk tidak diganggu oleh gugatan-gugatan ngawur.

Sejak Sabtu lalu MK membuka pendaftaran gugatan sengketa pilkada. Sampai Rabu (11/7), sekurangnya sudah ada 48 pendaftar dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

Kita mengapresiasi sikap MK yang selektif-terukur dalam menyikapi berbagai kemungkinan yang terjadi terkait pendaftaran gugatan. Terukur dalam arti tidak serta merta hanya berpedoman pada batasan undang-undang melainkan juga fakta di lapangan.

Berdasarkan pengalaman 2017, dari 101 pilkada yang diselenggarakan terdapat 53 permohonan sengketa hasil pilkada yang diajukan ke MK, yakni terdiri atas 40 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi. Permohonan itu telah diputus MK, baik putusan sela maupun putusan akhir. Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada mengatur ketentuan agar sengketa bisa dilanjutkan MK, yakni selisih suara 2 persen hingga 0,5 persen, bergantung kepada jumlah penduduk, dari total suara sah. Namun, dalam empat kasus, MK tetap memproses meski selisihnya melampau batas UU, yakni pada pilkada Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen di Provinsi Papua.Kebijakan MK tersebut diambil, antara lain setelah mendapati fakta lapangan dan pertimbangan terjadi kejadian luar biasa dalam proses rekapitulasi suara.

Penerimaan gugatan sengketa pilkada yang selektif akan menjadi sebuah pendidikan politik yang efektif manakala para hakim MK memberikan keterangan terperinci kepada penggugat mengenai apakah gugatannya bisa dilanjutkan atau tidak serta argumentasi atau alasan apakah sengketa pilkada yang diajukan memenuhi syarat gugatan atau tidak. Ketika argumentasi hukum ini dikemukakan pada sidang pendahuluan dan dipublikasikan media massa maka pendidikan politik itu sudah terjadi bukan hanya kepada para pihak yang terkait dengan pilkada melainkan juga kepada publik.