Negosiasikan Perdagangan Bebas

Investor Daily Rabu, 11 Juli 2018 | 09:31 WIB

Perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan kembali neraca perdagangannya yang defisit besar, terutama dengan RRT, ikut menyeret Indonesia. Negara adidaya itu mengevaluasi produk-produk Indonesia yang selama ini mendapatkan preferensi tarif rendah sebagai negara berkembang, lewat generalized system of preferences (GSP). Ekspor kita bakal terancam, karena berpotensi harus membayar bea masuk US$ 1,8 miliar atau Rp 25,2 triliun, bila Presiden Donald Trump mencabut GSP tersebut.

Jika fasilitas pengurangan tarif impor oleh AS ini dicabut, tentu ekspor kita bisa terjungkal dan defisit perdagangan membengkak, yang otomatis memperparah defisit transaksi berjalan Indonesia dan pelemahan rupiah. Oleh karena itu, meski sebenarnya sangat terlambat, pemerintah harus supercepat menegosiasikan dengan AS agar tidak mencabut GSP untuk Indonesia, sekaligus memperluas kerja sama dengan mitra paling strategis ini lewat perdagangan bebas.

Perdagangan dengan AS yang memiliki ekonomi terbesar di dunia itu sangat prospektif, dengan surplus di pihak RI mencapai US$ 9,7 miliar atau terbesar dengan mitra dagang kita tahun lalu. Hubungan dagang kedua negara juga bersifat komplementer atau saling mengisi, dengan masing-masing memiliki keunggulan tersendiri.
AS membutuhkan banyak bahan baku dari Indonesia, seperti minyak sawit, karet, dan hasil laut. Selain itu, negara kaya dengan penduduk 325,7 juta atau terbanyak ketiga setelah Tiongkok dan India ini membutuhkan barang-barang konsumsi hasil industri padat karya, mulai dari pakaian jadi, alas kaki, furnitur, mainan, hingga produk kerajinan.

Di sisi lain, Indonesia membutuhkan kapas, gandum, hingga kedelai AS, karena tanaman ini kurang bagus ditanam di Nusantara yang beriklim tropis. Kita juga banyak membutuhkan produk-produk berteknologi tinggi yang menjadi unggulan Amerika, seperti pesawat terbang dan alat-alat pertahanan.

Tidak hanya itu, investasi AS di Indonesia juga besar. Investasi mereka bervariasi di berbagai bidang, mulai dari tambang emas lewat Freeport hingga minuman Coca-Cola dan fast food McDonald's.

Artinya, di tengah defisit neraca perdagangan kita yang kian mencekik, pembentukan perdagangan bebas yang saling menguntungkan dengan AS menjadi harga mati. Ini wajib diprioritaskan dan harus disegerakan, karena kita berpacu dengan waktu. Jangan sampai kita telanjur tenggelam dalam defisit yang makin dalam, yang pada Januari-Mei tahun ini sudah mencapai US$ 2,83 miliar. Padahal, periode sama tahun lalu masih surplus US$ 6 miliar.

Negosiasi perdagangan bebas dengan negara-negara Uni Eropa (UE) juga harus dipercepat kesepakatannya. Apalagi, kita banyak mengekspor minyak sawit yang menjadi produk unggulan RI ke kawasan tersebut, tetapi kini mendapat ancaman diskriminasi di Benua Biru itu. Hal ini terkait dengan dimajukannya tahun pembatasan minyak kelapa sawit di UE, dari semula tahun 2030 menjadi 2021.

Langkah UE yang merevisi kebijakan pembatasan minyak sawit yang akan dilakukan pada 2021, sementara produk minyak lainnya akan berlaku pada 2030, tentu saja merupakan diskriminasi berat. Padahal, kelapa sawit ini merupakan andalan penghidupan bagi jutaan petani kita dan ampuh mengentaskan dari kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo harus mempercepat kesepakatan perdagangan bebas yang tengah dirundingkan dengan UE. Selain Indonesia harus bisa memperjuangkan ekspor sawit tidak kena diskriminasi Eropa, ekspor produk padat karya seperti pakaian dan alas kaki juga harus bebas bea masuk.

Pemerintah kita harus bisa meyakinkan UE, antara lain bahwa kita juga mengimpor banyak pesawat Eropa. Industri penerbangan kita yang sangat cerah dengan pertumbuhan penumpang tinggi dan wilayah NKRI yang kepulauan, tentunya menjadi pasar yang menjanjikan buat pesawat mereka, seperti Airbus. Kelas menengah kita yang terus bertumbuh juga menjanjikan sebagai pasar produk-produk otomotif Eropa. Tak hanya itu, gencarnya pembangunan infrastruktur dan industri RI juga butuh banyak mesin-mesin mereka yang berkualitas.

Sementara itu, kita sudah kalah bersaing dengan Vietnam yang telah mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Dengan tarif ke UE yang sudah nol, tak heran ekspor pakaian Vietnam melejit, makin jauh meninggalkan Indonesia. Padahal, jika tercapai kesepakatan dengan UE, ekspor pakaian RI ke sana bisa naik menjadi dua hingga tiga kali lipat.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga harus tak kalah gesit untuk menegosiasikan ulang perdagangan bebas yang sangat merugikan kita seperti dengan RRT, lewat ASEAN-Tiongkok (AC-FTA). Sejak perjanjian itu diteken, defisit kita dengan negara komunis itu terus membengkak, mencapai US$ 12,7 miliar tahun lalu. Ini antara lain karena praktik perdagangan tidak fair, seperti dumping atau menjual barang lebih murah ke Indonesia ketimbang di negerinya, serta mematok nilai tukar yuan lebih rendah agar barangnya murah. Negara berpenduduk 1,4 miliar atau terbanyak di dunia tersebut harus menciptakan banyak pekerjaan untuk rakyatnya.

Kita harus mengingatkan, Presiden Jokowi kini harus turun tangan langsung, untuk cepat memetakan dengan siapa kita perlu beraliansi dan mengembangkan kerja sama perdagangan maupun investasi yang saling menguntungkan. Sebaliknya, kita harus menegosiasikan ulang semua perjanjian perdagangan bebas yang merugikan kita, yang membuat neraca dagang semakin defisit, rupiah merosot, industri bangkrut, dan ekonomi nasional mundur.

Selain itu, di dalam negeri pemberantasan penyelundupan harus tegas. Kapal-kapal para penyelundup harus ditenggelamkan beserta isinya, serta para mafianya dihukum maksimal. Cara-cara tegas ini harus dilakukan, untuk mengatasi defisit perdagangan sekaligus memperkuat industri dan ekonomi nasional.