Jangan Permisif terhadap Koruptor

Suara Pembaruan Selasa, 10 Juli 2018 | 17:21 WIB

Praktik korupsi yang dilakukan jajaran penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan membuat rakyat semakin menderita. Dana-dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat lebih banyak masuk ke kantong pribadi. Hal itu yang membuat banyak proyek pembangunan di daerah yang tidak berjalan atau kualitasnya sangat buruk.

Dampak korupsi yang langsung dirasakan itu seharusnya membuat publik sadar bahwa mereka harus benar-benar memilih pemimpin, di jajaran eksekutif maupun legislatif, yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Kesalahan memilih pemimpin akan membuat masyarakat menderita, paling tidak selama satu periode kepemimpinannya.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, tercatat ada sembilan calon kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari sembilan nama itu, ada dua orang yang diumumkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing, yakni calon petahana Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Syahri Mulyo, dan Ahmad Hidayat Mus untuk pemilihan gubernur Maluku Utara.

Syahri Mulyo, yang berpasangan dengan Maryoto Bhirowo menang 59,96 persen dari lawannya, pasangan Margiono-Eko Prisdianto. KPK menetapkan Syahri sebagai tersangka korupsi, karena diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari pihak swasta terkait proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tulungagung. Syahri sempat lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK, tetapi pada 10 Juni lalu KPK akhirnya menahan bupati itu.

Sementara, KPU Maluku Utara mengumumkan Ahmad Hidayat Mus dan pasangannya Rivai Umar sebagai pemenang pemilihan gubernur. Pasangan yang diusung oleh Partai Golkar dan PPP itu mengalahkan calon petahana Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali, pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Djamaludin, dan pasangan Muhammad Kasuba-Abdul Madjid Husen.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan Bandara Bobong yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula untuk tahun anggaran 2009. KPK juga menetapkan mantan Ketua DPRD Kabupaten Sula, Zainal Mustafa, sebagai tersangka.

KPK menjadikan Ahmad sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Perbuatan Ahmad diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,4 miliar, karena pembebasan lahan Bandara Bobong diduga fiktif.

Kemenangan tersangka korupsi di Pemilihan Bupati Tulungagung dan Pemilihan Gubernur Maluku Utara itu menunjukkan fakta bahwa praktik korupsi tidak serta merta membuat popularitas dan elektabilitas seseorang merosot. Dua kasus pilkada itu juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih permisif terhadap korupsi dan cenderung memilih pemimpin berdasarkan popularitas serta mengabaikan integritasnya.

Kita tentu berharap agar sikap permisif seperti itu semakin memudar di tengah masyarakat. Publik harus sadar bahwa korupsi yang dilakukan para pemimpin atau calon pemimpin akan menimbulkan kerugian yang besar. Pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak akan berjalan dengan baik.

Kesalahan memilih pemimpin seperti itu jangan sampai terulang pada pemilihan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kita tentu ingin agar anggota legislatif, mulai dari DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota, adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Mereka haruslah para wakil rakyat yang memiliki komitmen tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk itu, kita berharap agar masyarakat pemilih lebih peka dan memiliki pengetahuan yang luas tentang caleg yang akan dipilih nanti. Sebelum menjatuhkan pilihannya, masyarakat harus tahu betul rekam jejak para calon dan komitmen mereka terkait pemberantasan korupsi.

Peran partai politik, KPK, KPU, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting. Kita ingin agar parpol benar-benar menyeleksi bakal caleg yang akan diusung sebagai caleg. Parpol juga patut mengikuti aturan yang telah ditetapkan KPU untuk tidak mengusung mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg.

Kita mengapresiasi langkah KPK yang akan membantu KPU dalam menyeleksi bakal caleg yang diajukan partai. KPK akan menyerahkan nama-nama koruptor yang berpotensi maju sebagai caleg pada pemilu nanti. Kolaborasi KPK dan KPU ini diharapkan bisa meminimalkan orang-orang yang menjadi caleg hanya untuk mencuri uang rakyat.

Sementara, peran LSM, khususnya di daerah, juga sangat penting sebagai alat kontrol terhadap proses pemilu. Para aktivis pemilu dan antikorupsi perlu terus mengedukasi publik untuk lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Mereka juga memberikan catatan-catatan terkait rekam jejak calon yang diusung sebagai caleg, terutama yang memiliki indikasi atau pernah melakukan praktik korupsi.

Kita juga yakin bahwa saat ini rakyat semakin cerdas dalam menentukan pilihan. Akses informasi yang semakin mudah juga akan membantu masyarakat dalam menimbang calon pemimpin yang layak untuk dipilih. Kita tentu yakin, kehadiran para pemimpin berintegritas di eksekutif dan legislatif akan membuat pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia semakin baik.