Perang Para Raksasa

Investor Daily Selasa, 10 Juli 2018 | 09:11 WIB

Pepatah gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah, sedang mengancam Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang telah menorehkan kecemasan baru bahwa Indonesia bakal terkena imbas negatif aksi proteksionisme para raksasa ekonomi.

Perang dagang yang semula diramalkan cuma sesumbar dan gertak sambal, nyatanya telah berkobar. AS memberlakukan tarif bea masuk (BM) baru terhadap produk yang diimpor dari RRT senilai US$ 34 miliar, mulai 6 Juli lalu. RRT langsung membalas dengan menerapkan BM dengan nilai yang sama terhadap produk-produk AS.

Perang dagang berpotensi meluas ke Uni Eropa dan Jepang. Uni Eropa diperkirakan segera menambah pengenaan tarif BM kepada produk-produk AS. Begitu pula Jepang. Silih berganti, mereka akan saling membalas. Bahkan, sangat mungkin perang dagang merembet ke negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia.

Indonesia ada di persimpangan. Bila AS terus menerapkan proteksi, Tiongkok bakal "membuang" produk ekspornya ke negara-negara dunia ketiga, terutama yang pasarnya besar, seperti Indonesia. Hal serupa akan dilakukan AS, Jepang, dan Uni Eropa. Hal paling mengerikan terjadi bila produk-produk Indonesia juga dikenai, bahkan ditolak, oleh para raksasa ekonomi tersebut.

Perang dagang bisa menjadi bencana bagi Indonesia. Saat ini saja, perekonomian nasioal sudah digerogoti defisit neraca perdagangan. Pada Januari-Mei 2018, defisit neraca perdagangan mencapai US$ 2,83 miliar. Kondisi itu memberikan tekanan pada neraca transaksi berjalan (current account) yang selama kuartal I sudah defisit US$ 5,54 miliar.

Karena defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) membesar, rupiah yang sedang diterjang sentimen negatif rencana kenaikan Fed funs rate (FFR) makin sempoyongan. Selama tahun berjalan (year to date/ytd), mata uang NKRI sudah terdepresiasi hampir 6 persen.

Besarnya CAD menjadikan upaya-upaya Bank Indonesia (BI) tidak efektif menopang rupiah. BI sudah menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) sebesar 100 bps ke level 5,25 persen dan gencar menggelar operasi pasar valas dan surat berharga negara (SBN). Namun, rupiah cuma mondar-mandir di level Rp 14.300-14.450 per dolar AS, jauh dari asumsi APBN 2018 sebesar Rp 13.400.

Perang dagang ditambah pelemahan rupiah bakal menjadi pukulan berantai yang mematikan bagi sektor riil. Alih-alih menguntungkan, pelemahan rupiah malah membuat eksportir menderita karena sebagian besar bahan baku berasal dari impor. Hampir 75 persen total impor adalah bahan baku dan bahan penolong industri manufaktur. Itu sebabnya, apresiasi dolar AS tak mampu mendongkrak ekspor.

Penderitaan para eksportir akan menjadi-jadi karena perang dagang bisa menyebabkan produk mereka dikenai tarif BM yang tinggi, bahkan ditolak negara-negara tujuan ekspor. Tak berhenti sampai di situ, industri manufaktur dalam negeri bakal kesulitan memindahkan (shifting) produknya dari pasar eskpor ke pasar domestik bila para raksasa membuang produknya ke Indonesia.

Bila kekhawatiran-kekhawatiran itu menjadi kenyataan, krisis bisa melanda perekonomian nasional. Untuk menekan biaya produksi yang naik akibat apresiasi dolar AS dan sebagai kompensasi naiknya tarif BM di negara-negara tujuan ekspor, industri manufaktur di dalam negeri terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk mem-PHK karyawan.

Berpijak pada kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, kita secara tegas meminta pemerintah segera menerapkan strategi untuk menyiasati perang dagang para raksasa. Tujuannya tiada lain agar perang dagang AS dengan Tiongkok dan negara-negara lainnya justru menguntungkan Indonesia, bukan sebaliknya.

Indonesia, dalam konotasi yang baik, harus menggunakan filosofi memancing di air keruh. Ketika AS memproteksi produk-produk tertentu dari Tiongkok, Indonesia harus bisa memasok produk substitusinya. Begitu pula saat Tiongkok, Jepang, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya memproteksi produk-produk AS. Indonesia tidak boleh menjadi "pelanduk" di antara para "gajah" yang bertarung.

Terus terang, kita khawatir pemerintah belum punya strategi yang mumpuni untuk mengail banyak manfaat dari perang dagang para raksasa. Sebab, ternyata pemerintah baru membahas rumusan strategi menghadapi dampak perang dagang. Padahal, isu perang dagang dan proteksionisme mencuat sejak November 2016, persisnya setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden AS.

Karena itu, kita mendesak pemerintah segera menyiapkan dan menerapkan strategi menghadapi perang dagang. Belum dirumuskannya strategi menghadapi perang dagang menunjukkan pemerintah selama ini tidak peka terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk akibat kebijakan proteksionisme yang sudah lama digaungkan Gedung Putih, bahkan sejak Donald Trump berkampanye pada pilpres AS, dua tahun silam.

Perang dagang, sekali lagi, tak boleh dianggap enteng karena bisa mendatangkan krisis baru bagi perekonomian Indonesia. Bila tidak direspons secara cermat, industri manufaktur di dalam negeri bisa berguguran. Angka pengangguran dan kemiskinan bakal membengkak. Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini sebesar 5,4 persen akan tinggal kenangan. Rapor ekonomi pemerintah bisa metal alias merah total.