Efisiensi Belanja Pemerintah

Investor Daily Kamis, 5 Juli 2018 | 09:14 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun 2019 sebesar Rp 838,6 triliun atau turun Rp 8,8 triliun dibandingkan dengan pagu indikatif di 2018 yang sebesar Rp 847,4 triliun. Penurunan anggaran belanja dikarenakan pemerintah menggalakkan efisiensi anggaran di tahun depan.

Penghematan akan dilakukan pada anggaran belanja barang, kegiatan perjalanan dinas, dan honor. Sedangkan untuk belanja modal, jika dimungkinkan justru naik dalam batas wajar. Pemerintah menjamin penghematan anggaran bukan berarti pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan tidak optimal. Pasalnya, anggaran belanja K/L yang sebesar Rp 838,6 triliun tahun depan telah memperhitungkan kebutuhan dasar seperti penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga pelayanan kepada masyarakat.

Di samping itu, untuk pelaksanaan program-program prioritas nasional, seperti pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Selanjutnya, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu 2019 juga menjadi fokus pemerintah.

Meski anggaran belanja turun, pemerintah juga menjamin bahwa kinerja masing-masing K/L tidak akan kendur. Efisiensi anggaran belanja K/L justru diharapkan akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) lebih bagus. Lagi pula, pagu anggaran belanja sebesar itu merupakan pagu awal/indikatif yang masih akan berubah dalam penetapan akhir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di antara 10 pagu indikatif terbesar dalam belanja K/L 2019 yang diturunkan adalah Kementerian Pertahanan yang mengajukan pagu indikatif Rp 106,1 triliun atau turun dari alokasi di 2018 sebesar Rp 107,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 102,0 triliun dibandingkan alokasi 2018 sebesar Rp 107,4 triliun, Polri sebesar Rp 76,9 triliun dibandingkan alokasi 2018 sebesar Rp 95,0 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 44,1 triliun dibandingkan alokasi 2018 sebesar Rp 48,2 triliun, Kemdikbud Rp 39,2 triliun atau turun dari alokasi 2018 sebesar Rp 40,1 triliun.

Semangat pemerintah menjalankan efisiensi anggaran belanja di tahun depan layak mendapatkan apresiasi. Meski hanya turun Rp 8,8 triliun, pemerintah telah memberi sinyal akan mengurangi atau bahkan meniadakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan sekaligus menghindari pemborosan. Alokasi anggaran untuk kegiatan produktif diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Anggaran belanja pemerintah juga lebih difokuskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Di tengah gejolak perekonomian global yang berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, pemerintah harus lebih hati-hati atau prudent dalam pengelolaan APBN serta penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat produktif. Kita berharap efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak mengurangi aktivitas proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan APBN selama tahun anggaran 2018 dapat menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2019, juga menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan APBN di tahun depan. Hingga akhir Mei 2018, defisit APBN 2018 telah mencapai Rp 94,4 triliun atau 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Terjadi perbaikan bila dibandingkan dengan per akhir Mei 2017 yang mencatatkan defisit anggaran Rp 128,7 triliun atau 0,96 persen terhadap PDB.

Selain fokus pada efisiensi dalam pelaksanaan belanja anggaran, pemerintah harus lebih realistis dalam menyusun besaran asumsi makro dalam APBN tahun depan. Hal ini karena kondisi perekonomian global masih dibayangi kenaikan suku bunga, kenaikan harga komoditas, utamanya minyak dan gas yang dapat memengaruhi pelaksanaan kas keuangan negara. Gejolak nilai tukar rupiah masih berpotensi terjadi seiring rencana bank sentral Amerika Serikat atau The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuannya. Sementara harga-harga komoditas, terutama minyak mentah, masih berpotensi menguat dipicu sentimen geopolitik di Timur Tengah. Isu perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda juga patut menjadi perhatian pemerintah.

Dalam penetapan asumsi makro, pemerintah bisa berkaca dari realisasi APBN 2018 yang jauh meleset dari target yang ditetapkan. Contohnya realisasi pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,04 persen pada kuartal I 2018, jauh di bawah target 5,4 persen.

Selain itu, pergerakan nilai tukar yang mengalami volatilitas cukup tinggi di awal 2018 telah menyebabkan rata-rata kurs rupiah hingga 31 Mei 2018 berada di kisaran Rp 13.714 per dolar AS dibandingkan asumsi dalam APBN 2018 sebesar Rp 13.400 per dolar AS.

Begitu juga dengan asumsi inflasi, tingkat bunga SPN 3 bulan, harga minyak, dan lifting migas yang meleset dari target. Realisasi inflasi hingga akhir Mei 2018 mencapai 1,67 persen secara year to date (ytd) dan 3,23 persen secara year on year, sedangkan dalam APBN 2018 ditargetkan 3,5 persen. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP tercatat sebesar US$ 65,8 per barel, lebih tinggi dari asumsi APBN 2018 sebesar US$ 48 per barel.

Sementara itu, lifting minyak pada periode Januari-April 2018 rata-rata berkisar 742.000 barel per hari dan lifting gas rata-rata 1,138 juta barel setara minyak per hari. Sedangkan dalam APBN 2018 lifting minyak sebesar 800.000 barel per hari dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak per hari. Lifting minyak dan gas yang berada di bawah asumsi ini menjadi salah satu penyebab defisit neraca perdagangan di sektor migas.

Pada Mei 2018, defisit perdagangan Indonesia mencapai US$ 1,52 miliar yang dipicu oleh defisit pada sektor migas senilai US$ 1,24 miliar dan non-migas US$ 0,28 miliar. Tingginya defisit sektor migas ini memperburuk defisit neraca perdagangan Indonesia selama periode Januari-Mei 2018 yang telah mencapai US$ 2,83 miliar. Padahal pada periode sama tahun lalu neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 5,99 miliar.

CLOSE