Tolak Caleg Bermasalah

Suara Pembaruan Rabu, 4 Juli 2018 | 19:11 WIB

Pemilu 2019 memasuki tahap krusial, yakni dimulainya masa pengajuan daftar calon anggota legislatif (caleg) oleh 16 parpol peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka yang diajukan nantinya akan dipilih oleh rakyat pada 17 April 2019 untuk duduk di kursi DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

Pengajuan daftar calon sementara (DCS) perlu kita cermati bersama, sebab hal ini menjadi penentu awal kualitas orang-orang yang kelak akan menyandang gelar wakil rakyat di parlemen. Ini berangkat dari kenyataan betapa publik kecewa dengan kondisi parlemen saat ini, yang dihuni oleh orang-orang yang bermasalah hukum, terutama akibat perilaku koruptif.

Sebagaimana pengalaman selama ini, diperkirakan akan banyak wajah lama yang masih betah menjadi penghuni Senayan, sehingga caleg pada pemilu mendatang bakal didominasi petahanana.

Menjadi anggota parlemen memang merupakan hak politik setiap warga negara, sejauh rakyat memilihnya. Tentu hal itu tidak menjadi soal sejauh terpilihnya mereka dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.
Persoalannya, sudah menjadi rahasia umum bahwa kembali terpilihnya seseorang tetap menjadi anggota parlemen, dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut. Bahkan, konon ada anggota parlemen yang jarang mengunjungi daerah pemilihannya saat kunjungan kerja, dan hanya memanfaatkan masa kampanye pemilu untuk menyapa konstituennya, tetapi sukses mempertahankan kursi empuk Senayan.

Caranya, yang bersangkutan cukup merangkul tokoh-tokoh pengurus parpol tingkat cabang, atau setingkat kabupaten/kota. Mereka inilah yang akan menggarap massa di daerah untuk tetap mendukung sang anggota parlemen. Tentu saja modus ini melibatkan politik uang.

Hal inilah yang menjadi bibit praktik mafia anggaran oleh anggota parlemen. Mereka sengaja menjadikan program-program pembangunan yang dibiayai APBN, untuk dijadikan sumber dana politik. Praktik semacam inilah yang melahirkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat, baik di pusat maupun di daerah lainnya.

Hal yang tak kalah pentingnya untuk dicermati adalah latar belakang para caleg. Sebab, tidak sedikit para caleg yang masuk dalam DCS kali ini adalah mereka yang bermasalah secara hukum, terutama karena dugaan terkait tindak pidana korupsi. Kekhawatiran itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh KPU, yang melarang mantan terpidana kasus korupsi, kasus narkoba, dan kasus kejahatan seksual anak, untuk mendaftar menjadi caleg.

Larangan tersebut dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Meskipun ditolak oleh mayoritas parpol dan terancam digugat ke Mahkamah Agung (MA), untuk sementara aturan itu menjadi rujukan bagi KPU untuk meloloskan atau mencoret seseorang dari DCS dengan melihat latar belakangnya.

Untuk itu, peran parpol sangat diharapkan untuk menjaring secara selektif para caleg, agar kita mendapatkan anggota legislatif yang tidak saja berkualitas, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Mereka yang bermasalah dan berpotensi terjerat hukum di kemudian hari, sebaiknya tidak diusung menjadi caleg.

Menghadapi semua itu, kunci penyelesaiannya tentu tak lepas dari peran parpol. Parpol harus memastikan proses perekrutan kader yang hendak dikirim ke Senayan lolos kualifikasi integritas dan kapasitas. Parpol jangan hanya memikirkan popularitas dan elektabilitas bakal caleg. Seseorang yang populer dan memiliki elektabilitas tinggi, belum menjamin dia bakal menjadi caleg yang bersih dan jujur.

Jika parpol tidak mampu atau tidak bersedia menolak caleg bermasalah, langkah terakhir adalah kampanye besar-besaran kepada publik untuk tidak memilih mereka yang bermasalah. Hal ini bisa dilakukan dengan dukungan lembaga-lembaga dan aktivis pemantau parlemen, yang notabene memiliki data dan informasi mengenai siapa saja yang terlibat kasus hukum atau berpotensi terlibat kasus hukum. Sebab, publik berhak untuk memilih wakilnya yang cakap, jujur, bersih, dan seratus persen mengabdi pada kepentingan rakyat.