Jangan Usung Koruptor

Suara Pembaruan Selasa, 3 Juli 2018 | 17:31 WIB

Sebagai kawah candradimuka dalam mencetak calon-calon pemimpin bangsa, baik di legislatif maupun eksekutif, partai politik (parpol) memiliki peran penting menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, terutama bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu, parpol perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

Selama ini terbukti bahwa parpol belum bisa menciptakan pemimpin yang benar-benar bebas dari korupsi. Banyak anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah beserta wakilnya, yang ditangkap aparat keamanan, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi. Bahkan, korupsi yang dilakukan kerap bersifat berjemaah.

Hal itu yang membuat publik masih bertanya-tanya tentang komitmen pemberantasan korupsi di tubuh parpol. Publik pun ragu ketika elite partai menyatakan bahwa mereka tidak akan mengusung calon-calon pemimpin yang bebas korupsi.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengeluarkan peraturan yang melarang mantan narapidana (napi) kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) sebenarnya membantu partai untuk menunjukkan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi. Jadi, seharusnya Peraturan KPU (PKPU) itu harus mendapat dukungan seluruh partai, terutama yang memiliki kursi di parlemen.

Akhir pekan lalu, KPU mengumumkan penerbitan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Aturan itu sudah diumumkan di dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang berada di situs KPU. Dengan demikian, PKPU itu sudah bisa dijadikan pedoman dalam pendaftaran caleg yang dimulai pada Rabu, 4 Juli 2018.

Larangan mantan koruptor menjadi caleg diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (h) PKPU 20/2018. Ayat itu berbunyi,“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”

KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2019. KPU menyiapkan formulir-formulir pencalonan dan daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemenuhan syarat calon.

Setelah berbulan-bulan, langkah KPU tidak mundur dalam menerbitkan PKPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi caleg. KPU bergeming meski pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan mayoritas partai di DPR menolak PKPU itu. Bahkan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menolak untuk menandatangani PKPU itu ketika diajukan oleh KPU agar masuk dalam arsip negara.

Alasan Kemkumham, Bawaslu, dan parpol menolak PKPU karena mereka menganggap bahwa setiap orang memiliki hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif. Selama hak itu belum dicabut melalui keputusan hukum, termasuk dalam kasus korupsi, mereka masih bisa maju sebagai caleg.

Alasan lain, karena PKPU itu dianggap bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 240 ayat (1) huruf g. UU itu menyebutkan,“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Kalangan masyarakat, termasuk pengamat, yang mendukung langkah KPU memandang PKPU itu tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Justru, menurut mereka, UU Pemilu itu yang multitafsir dalam menentukan boleh atau tidak terpidana koruptor menjadi caleg, sehingga KPU boleh mendefinisikannya sendiri.

Kita tentu berharap polemik seputar PKPU tersebut segera dihentikan, apalagi proses pendaftaran caleg sudah di depan mata. Kita sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik ini. Di sela-sela peresmian sejumlah proyek pembangkit listrik di Sulawesi Selatan, Senin (2/7), Presiden menyebutkan, pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKPU itu sebaiknya mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima, maka proses hukum merupakan langkah yang tepat. Jokowi juga menyebutkan bahwa UU memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Kita tentu berharap agar parpol benar-benar menunjukkan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi dengan mendukung penuh PKPU itu. Partai harus melihat langkah KPU itu sebagai upaya membantu partai dalam menjaga citra mereka. Daripada berpolemik, parpol sebaiknya mengajukan nama-nama bakal caleg yang benar-benar bersih dan bebas dari kasus-kasus korupsi.

Sejak KPK didirikan 16 tahun lalu sudah ratusan elite partai, yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif, terjerat kasus korupsi. Jika dibiarkan, citra partai akan terus tergerus dan publik akan semakin apriori terhadap partai, politik, dan pemerintahan. Ini tentu akan merusak demokrasi dan cita-cita reformasi.