Memacu Elektrifikasi

Investor Daily Selasa, 3 Juli 2018 | 09:31 WIB

Tak diragukan lagi, listrik bukan cuma punya andil dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Listrik juga bertali-temali langsung dengan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Kelangkaan listrik di daerah bisa memperlebar kesenjangan dan meletupkan keresahan sosial. Bahkan, ketiadaan listrik di wilayah perbatasan dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itu sebabnya, pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap ketersediaan listrik di segenap penjuru Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke.

Maka, kita mengapresiasi beroperasinya pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) Sidrap di Sidrap, Sulawesi Selatan, yang baru diresmikan Presiden Jokowi. Pembangkit listrik swasta berkapasitas 75 MW senilai US$ 150 juta ini beroperasi komersial sejak 4 April lalu. PLTB Sidrap merupakan pembangkit listrik bertenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia.

Beroperasinya PLTB Sidrap, di satu sisi, akan turut membantu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Keberadaan PLTB Sidrap, di sisi lain, bakal ikut menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Listrik dan ekonomi adalah mata rantai yang tak terpisahkan. Pertumbuhan konsumsi listrik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi bakal mendorong pertumbuhan konsumsi listrik. Sektor listrik--berikut gas dan air bersih--rata-rata berkontribusi sekitar 6,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada setiap kuartal.

Semakin banyak listrik tersedia, akan semakin besar pula peluang ekonomi suatu daerah untuk bertumbuh. Terpenuhinya kebutuhan listrik di suatu daerah turut memudahkan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Karena itu, jika ingin perekonomian nasional tumbuh di atas 5 persen per tahun, pemerintah harus terus menggenjot program elektrifikasi nasional.

Belum semua rakyat Indonesia menikmati aliran listrik. Hingga tahun lalu, rasio elektrifikasi di Tanah Air baru mencapai 95,35 persen. Itu artinya, masih ada sekitar 10 juta penduduk yang belum menikmati setrum. Mereka tinggal di 2.519 desa yang sama sekali belum teraliri listrik. Itu belum termasuk 10.000 desa lain yang jaringan listriknya masih terbatas.

Beroperasinya PLTB Sidrap bukan hanya akan membantu pemerintah merealisasikan target rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,9 persen pada 2019. PLTB Sidrap juga bakal turut menciptakan aura positif dalam investasi kelistrikan di Tanah Air. Investor lain akan semakin yakin bahwa investasi listrik di Indonesia menguntungkan dengan dukungan regulasi yang kondusif.

Keterlibatan investor swasta dalam proyek-proyek infastruktur kelistrikan di dalam negeri sangat penting karena kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam mendanai proyek padat modal tersebut. Kian banyak pemodal berinvestasi di sektor pembangkit listrik, kian cepat pula target elektrifikasi nasional tercapai.

Kecuali mempercepat pencapaian target elektrifikasi nasional, banyaknya investor swasta yang masuk ke sektor ketenagalistrikan di Tanah Air akan memangkas biaya pokok produksi (BPP) listrik nasional. Dengan begitu, tarif listrik kian kompetitif, sehingga masyarakat bisa mengonsumsi seterum dengan tarif lebih murah. Ketersediaan listrik juga akan menarik lebih banyak investasi di sektor produksi yang menyerap banyak tenaga kerja.
Atas dasar itu pula, kita mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan EBT di setiap daerah, sesuai potensinya masing-masing. Kita mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi di bidang ketenagalistrikan, baik melalui pemberian insentif pajak maupun melalui kemudahan regulasi.

Tak kalah esensial, pengoperasian PLTB Sidrap telah menambah kepercayaan diri pemerintah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Apalagi proyek PLTB di daerah lainnya sedang digarap para investor swasta. Pemerintah menargetkan porsi penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 23 persen pada 2025 dari 14 persen saat ini.

Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang amat besar. Potensi energi panas bumi saja mencapai 29.000 MW, tetapi yang dikembangkan baru sekitar 2.000 MW. Kondisi serupa terjadi pada energi terbarukan lainnya, seperti tenaga bayu, tenaga air, tenaga surya, tenaga ombak, dan biomassa.

Pengembangan dan pemanfaatan EBT, terutama di sektor ketenagalistrikan, sangat penting bagi bangsa ini. Pembangkit listrik di Tanah Air masih didominasi pembangkit berbahan bakar batu bara, minyak, dan gas bumi. Sejalan dengan terus menipisnya cadangan sumber energi konvensional atau energi fosil (minyak bumi, gas, dan batu bara), nasib generasi mendatang sangat ditentukan oleh kemampuan generasi sekarang dalam mengembangkan dan memanfaatkan EBT.

Sukses mengembangkan dan memanfaatkan EBT, berarti bangsa Indonesia sukses menjaga ketahanan energi nasionalnya. Cadangan minyak kita disebut-sebut tinggal tersisa belasan tahun lagi, gas tinggal 33 tahun, dan batu bara tinggal 70 tahun. Indonesia bahkan sudah menjadi importir sejati minyak (net oil importer).

Ketahanan energi turut menentukan eksistensi bangsa ini ke depan. Bila menjadi importir sejati seluruh sumber energi, perekonomian nasional rawan terpuruk. Indonesia akan terus dihantui defisit transaksi perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan defisit neraca pembayaran. Cadangan devisa berisiko terkuras, rupiah rentan terdepresiasi, dan ekonomi domestik digerogoti inflasi barang impor (imported infation).

Ketahanan energi yang rapuh juga dapat mengancam pertahanan keamanan nasional dan kedaulatan negara. Apa jadinya jika kita harus mengimpor semua sumber energi saat negeri tercinta diserang negara lain? Bila tak memiliki ketahanan energi yang kuat, kita akan mudah didikte bangsa lain, baik di bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, maupun bidang-bidang lainnya. Indonesia akan semakin sulit menjadi negara maju.