Pengawas Ketenagakerjaan Terus Cegah TKA Ilegal

Pengawas Ketenagakerjaan Terus Cegah TKA Ilegal
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kemnaker, Sugeng Priyanto (tengah) memberi penghargaan untuk pengawas ketenagakerjaan yang berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (11/7). ( Foto: istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Kamis, 12 Juli 2018 | 22:32 WIB

Jakarta-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus bekerja untuk mencegah dan menindak tenaga kerja asing (TKA) ilegal masuk ke Indonesia.

“Kita terus bekerja maksimal untuk mencegah dan menindak TKA ilegal,” kata Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kemnaker, Sugeng Priyanto, di Jakarta, Kamis (12/7).

Sugeng mengatakan, baru-baru ini pihaknya telah mendeportasi 10 orang TKA yang terbukti ilegal. “Kita telah usir 10 orang yang diketahui ilegal,” kata dia. Sugeng enggan menyebut asal negara serta jenis pekerjaaan 10 TKA ilegal itu.

Selain itu, Sugeng juga mengatakan, pihaknya bekerja keras untuk mengawasi semua perusahaan agar menjalan manajemen K3. “Supaya setiap pekerjaan yang dijalankan zero accident,” kata dia.

Sugeng mengatakan, hinggga Juni 2018 ada banyak capain pengawas ketenagakerjaan, antara lain, pertama, telah dilakukan penyidikan terhadap 75 kasus, dimana 13 diantaranya diselesaikan melalui tindak pidana ringan dan telah memiliki keputusan hukum tetap.

Kedua, program penarikan pekerja anak berhasil menarik 7.000 anak dari bentuk pekerjaan terburuk. Ketiga, meningkatnya implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

Keempat, meningkatkan 30 kompetensi pengawas ketenagakerjaan menjadi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), sehingga saat ini terdapat 394 PPNS. Kelima, melakukan IVA test terhadap 3.225 pekerja perempuan.

Sugeng meminta kepada seluruh pengawas ketenagakerjaan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja. Agar capaian-capaian pengawasan ketenagakerjaan bisa lebih maksimal.

Sebelumnya Sekjen Kemnaker, Hery Sudarmanto, mendorong pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah, agar mengembangkan sistem kerja yang inovatif dan kreatif sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

“Hal ini diperlukan untuk menjaga iklim investasi dan menyerap tenaga kerja dengan tetap menegakkan norma dan aturan pengawasan ketenagakerjaan yang sesuai peraturan perundangan,” kata Sekjen Kemnaker, Hery Sudarmanto saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (11/7).

"Kita sangat yakin apabila pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan strategi yang inovatif sesuai dengan potensi daerah, niscaya akan mampu menumbuhkan investasi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja," kata Hery.

Dalam acara yang diikuti 400 orang pejabat struktural dan fungsional pengawasan ketenagakerjaan dari tingkat pusat hingga tingkat provinsi tersebut, Hery menilai bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka ada pembagian yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

Oleh karenanya, Hery berpesan agar sistem komunikasi dan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan dibangun berdasarkan data dan informasi yang akurat.

"Untuk itu, perlu dibangun suatu jaringan informasi yang mampu menyajikan data terkini, dalam suatu jaringan informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi," pesan Hery.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE