LIPI: Pemetaan Kawasan Rawan Likuifaksi Masih Minim

LIPI: Pemetaan Kawasan Rawan Likuifaksi Masih Minim
Banjir lumpur terjadi di kompleks perumahan Kelurahan Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, usai gempa 7,4 Skala Richter pada 28 Sept. 2018. ( Foto: Istimewa )
Ari Supriyanti Rikin / YUD Kamis, 4 Oktober 2018 | 09:52 WIB

Jakarta - Pemetaan dan penelitian kawasan rawan pergerakan tanah (likuifaksi) perlu dilakukan sebagai rujukan dan basis perencanaan tata ruang. Daerah dengan zona merah atau kerentanan tinggi likuifaksi tidak layak dijadikan permukiman.

Likuifaksi terjadi jika ada goncangan gempa kuat di suatu wilayah. Manifestasi likuifaksi pun beragam mulai dari semburan pasir yang berpadu air, amblesan, retakan lateral atau lurus merobek permukaan tanah.

Peneliti Geoteknik Pusat Penelitian (Puslit) Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adrin Tohari mengatakan, lokasi yang mengalami likuifaksi di Petobo, Balaroa dipastikan akan berpotensi mengalami likuifaksi kembali ketika ada gempa besar di masa mendatang. Sehingga tidak representatif dijadikan permukiman.

Dari informasi yang ia dapat, kawasan itu dahulu merupakan rawa yang perlahan ditimbun tanah dan dijadikan lokasi permukiman.

"Daerah seperti itu rentan likuifaksi karena air di dalamnya tidak terkuras habis, masih banyak (air) di dalamnya. Daya dukung tanah yang rendah inilah yang membuat banyak rumah tenggelam," katanya di Jakarta, Kamis (4/10).

Memang, kajian likuifaksi di daerah tersebut belum ada. Tim dari Puslit Geoteknologi LIPI pun akan ke lokasi jika akses sudah membaik untuk mengambil sampel tanah. Tujuannya untuk memvalidasi hipotesa selama ini dari likuifaksi yang terjadi. Selain itu juga menjadi formulasi lebih lanjut sehingga dapat mengetahui kerentanan fisik dan apakah fenomena likuifaksi pernah terjadi di lokasi tersebut.

Adrin mengungkapkan, pihak pun sebelumnya pernah melakukan riset potensi likuifaksi di sejumlah tempat. Pascagempa dan tsunami Aceh 2004, timnya melakukan riset tahun 2006, likuifaksi di tahun 2004 terjadi hanya tidak sebesar yang di Sulteng. Likuifaksi terjadi di kawasan tanah berpasir dan tahun 2013 menghasilkan peta potensi likuifaksi dengan skenario jika ada gempa jauh, lapisan tanah akan turun 40 cm.

Tahun 2006-2013 telah dilakukan riset di Padang. Tahun 2008 menghasilkan peta mikrozonasi dengan potensi likuifaksi atau penurunan maksimum 40 cm di daerah 1,5 km dari bibir pantai. Saat gempa Padang 2009, pemodelan itu tervalidasi. Di Bengkulu pun riset potensi likuifaksi sudah dilakukan.

Tahun 2007 di Cilacap, penelitian menghasilkan pemodelan jika terjadi gempa magnitude (M) 7 maka akan terjadi likuifaksi 20 cm berjarak 1,5 km dari bibir pantai. Selanjutnya, di Bantul tahun 2006, potensi likuifaksi 20 cm secara merata.

Di Lombok Utara, likuifaksi juga terjadi berupa semburan pasir dan rekahan lateral di sepanjang jalan Kahayang menuju Lombok Utara. Kondisi itu tambah Adrin, hanya merusak jalan raya.

"Likuifaksi memiliki kecenderungan merusak infrastruktur dan menambah kerusakan permukiman," ucap Adrin.

Kondisi itu pun tentu akan menambah kesulitan masa tanggap darurat, sumber air bersih dari sumur penduduk pun tersumbat pasir atau lumpur.

Sayangnya belum semua daerah memiliki pemetaan potensi likuifaksi. Padahal menurutnya, dampak bawaan likuifaksi perlu diwaspadai. Bisa saja likuifaksi merusak jaringan pipa bawah tanah seperti pipa gas, bahan bakar minyak atau air bersih PDAM.

"Bayangkan jika yang terkena itu pipa gas, bisa memicu ledakan yang lebih parah," katanya.

Oleh sebab itu mitigasi bencana pun perlu memperhatikan aspek ancaman susulan dari ancaman utama.

Senada dengan itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kawasan rentan dan berpotensi likuifaksi perlu dilakukan pemetaan dan penelitian.

"Nantinya dikaitkan untuk dasar tata ruang bahwa wilayah tersebut tidak layak untuk dijadikan kawasan permukiman. Sehingga ketika terjadi bencana tidak ada permukiman di situ dan tidak ada korban," katanya di Jakarta, Rabu (3/10).

Pemetaan tersebut harus dijadikan landasan tata ruang, untuk mengeluarkan perizinan. Kalau pun tetap dibangun, kontruksinya harus khusus, kuat menahan guncangan yang ada.

Selain gempabumi magnitude (M) 7,4 yang memicu tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah, fenomena likuifaksi pun terjadi. BNPB menyebut sebagai likuifaksi terparah yang pernah teramati. Peristiwa likuifaksi yang terjadi di Petobo dan amblesan serta pengangkatan tanah di Bolaroa disebut peristiwa cukup besar.

"Saya sudah menangani bencana sekian banyak, baru menemukan likuifaksi dalam massa yang sangat besar, ya baru sekali ini. Biasanya keluar dari jalur-jalur sesar atau tanah yang retak," ungkapnya.

Sutopo menjelaskan, likuifaksi merupakan proses keluarnya lumpur di dalam permukaan tanah yang terjadi karena guncangan yang sangat keras sehingga lapisan tanah bercampur dengan air dan akhirnya menjadi lumpur.

Dengan keluarnya lumpur ke permukaan maka pondasi di lapisan tanah keras tiba-tiba berada di bagian lunak. Sementara gaya gempa masih terjadi. Semakin lunak batuan maka gaya amplifikasinya semakin besar itulah yang menyebabkan bangunan roboh.

"Yang terjadi di Petobo jumlahnya sangat besar, terjadi dalam volume yang besar dan menyeret rumah, pohon dan menenggelamkan bangunan yang ada," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE