BPN Tarik Saksi, KPU: Tak Pengaruhi Keabsahan Hasil Pemilu

BPN Tarik Saksi, KPU: Tak Pengaruhi Keabsahan Hasil Pemilu
Hasyim Asyari. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AO Kamis, 16 Mei 2019 | 23:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Koimsi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa rencana penarikan seluruh saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dari forum rekapitulasi suara tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan proses dan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurut Hasyim, hal tersebut merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dibuat oleh para politisi pembuat UU di DPR.

"Tidak berpengaruh keabsahan proses dan hasil. Yang mengatakan itu bukan KPU, ya, tetapi undang-undang. UU yang membentuk siapa? Ya, semua partai politik yang ada di DPR," ujar Hasyim di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Sesuai UU Pemilu, kata Hasyim, KPU mempunyai kewajiban mengundang semua saksi peserta pemilu untuk mengikuti acara rekapitulasi perolehan hasil suara nasional. Menurut dia, persoalan kehadiran merupakan hak masing-masing peserta pemilu.

"Harus dipilah-pilah seperti itu. Kalau KPU itu kewajibanya mengundang. Kalau untuk hadir atau tidak, itu terserah kepada para pihak. Kalau pun hadir, mau tanda tangan atau tidak, itu juga terserah," ujar dia.

Keberadaan saksi di forum rekapitulasi sebenarnya penting untuk menyampaikan protes atau keberatan terhadap proses dan hasil pemilu yang dinilai janggal. Melalui rekapitulasi, para saksi bisa saling menguji dan menyandingkan data-data yang tidak sinkron satu sama lain.

"Kalau ada data, bukti, dan dokumen, mari kita buktikan pada acara rekapitulasi nasional," ujar dia.

Secara terpisah, Komisioner KPU Pramono Tanthowi Ubaid mengatakan, dalam proses rekapitulasi sejauh ini belum ada keluhan soal selisi suara Pilpres 2019 dari saksi BPN Prabowo-Sandi dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Keluhan, kata Pramono, hanya terkait pencatatan daftar pemilih serta suara sah dan tidak sah yang tidak sinkron.

"Namun, itu semua bisa dijelaskan KPU provinsi, karena sering ada pemungutan suara ulang (PSU) dan pemilih lanjutan sehingga membuat pemilih beda dan kemudian hak pilihnya berbeda," kata Pramono.

Yang muncul dalam proses rekapitulasi nasional, kata Pramono, selisih suara dalam pemilih legislatif, khususnya DPR dan DPD, seperti di Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Dengan adanya data yang berbeda, kata dia, masing-masing pihak menunjukkan datanya dan membandingkan dengan data Bawaslu dan KPU.

"Kalau cara tersebut belum diterima maka disilakan mengajukan laporan pelanggaran administrasi atau sengketa ke Bawaslu yang berkomitmen menyelesaikan pemilu semakin cepat dan produk hukum adalah putusan. Kalau putusan, apa pun yang diputuskan oleh Bawaslu maka akan dijalankan oleh KPU," kata Pramono.



Sumber: BeritaSatu.com