KPU Dinilai Perlu Minta Maaf ke Publik

KPU Dinilai Perlu Minta Maaf ke Publik
Ketua KPU Arief Budiman dengan para Komisioner KPU Ilham Saputra dan Wahyu Setiawan, berbincang dengan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di sela Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat pleno tersebut untuk tujuh provinsi diantaranya Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Banten, NTB, dan Sulawesi Tenggara. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Carlos KY Paath / FER Kamis, 16 Mei 2019 | 20:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik, Emrus Sihombing, menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperbaiki tata cara dan prosedur pemasukkan data sistem informasi penghitungan suara (situng). Tak hanya itu, KPU sepatutnya meminta maaf atas pelanggaran situng selama ini.

"Tidak ada salahnya KPU minta maaf kepada publik. Karena situng ini menyangkut suara dan kedaulatan rakyat. Sangat prinsip,” kata Emrus kepada Beritasatu.com, Kamis (16/5/2019).

Pernyataan Emrus itu menanggapi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan KPU sebagai terlapor, terbukti melanggar prosedur dalam situng KPU. Bawaslu pun meminta KPU memperbaiki situng.

"Sekalipun sudah ada putusan Bawaslu, kita dorong komisioner KPU, utamanya ketua KPU Arief Budiman minta maaf ke masyarakat luas. Tidak cukup hanya perbaiki sistem, tapi juga minta maaf. Saya kira ini perlu sebagai bagian dari etika,” tegas Emrus.

Emrus menyatakan, kerja dari KPU sebagai lembaga tentu ada kekurangan. Hal ini suatu kewajaran. Gugatan yang dilayankan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) di Bawaslu, bentuk koreksi bersama.

"KPU bisa saja lakukan kesalahan atau ada kekurangan dan kelemahan. Pengajuan gugatan itu sangat bagus. Putusan Bawaslu juga harus kita apresiasi sekaligus teguran untuk KPU supaya jangan sembarangan bekerja. Tidak boleh kita main-main dengan suara rakyat,” ucap Emrus.

Perlu diingat, Emrus menambahkan, Bawaslu tidak menghentikan situng. "Jadi, Bawaslu ini sangat independen dan objektif dalam mengambil keputusan. Situng tetap berjalan. Ini tepat, karena memang jangan dihentikan agar kita tahu setiap saat perkembangan suara dari C1," pungkas Emrus.



Sumber: Suara Pembaruan