Pertemuan Jokowi-Prabowo Akan Redam Polarisasi

Pertemuan Jokowi-Prabowo Akan Redam Polarisasi
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Pur) Agus Widjojo. ( Foto: Istimewa / Istimewa )
Yeremia Sukoyo / AMA Selasa, 23 April 2019 | 11:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo berharap, calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung pada pemilu 17 April 2019, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, segera bertemu. Pertemuan ini diyakini mampu meredam polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

"Kita tidak bisa paksakan. Tapi kalau bisa, itu bagus sekali untuk meredam suhu polarisasi pada masyarakat. Tetapi itu terpulang kepada kesetiaan dan keikhlasan beliau-beliau berdua (Jokowi dan Prabowo)," kata Agus Widjojo di Kantor Lemhanas Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Namun demikian, Agus Widjojo mengatakan, Lemhanas tentunya tidak bisa memaksakan untuk mempertemukan Jokowi dengan Prabowo. Mengingat, Lemhanas hanya sebatas lembaga kajian dan pendidikan.

Mencermati situasi terkini atau pascapemilu 2019, Lemhanas sendiri melihat masyarakat masih terpolarisasi. Hal ini juga terlihat dengan adanya konflik antarkelompok yang terlihat di media sosial.

"Kedewasaan dalam berbangsa, kedewasaan dalam berdemokrasi, kedewasaan dalam menjadi bangsa yang beradab, termasuk kedewasaan dalam memaknai Sesanti Bhineka Tunggal Ika sedang diuji setelah baru saja melewati hari pencoblosan tanggal 17 April yang lalu," ujar Agus Widjojo.

Menurut Agus Widjojo, pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 juga telah mendapatkan apresiasi dan kekaguman dari negara lain yang ditandai oleh mengalirnya ucapan selamat dari berbagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Baca Jua: Teruskan Suara Ormas Islam, JK Dorong Pertemuan Jokowi dan Prabowo

"Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum 2019 dengan baik, walaupun pemilihan umum diselenggarakan dalam kondisi tidak mudah," ujar Agus Widjojo.

Pengakuan dunia internasional yang memuji pelaksanaan Pemilu serentak/pencoblosan tanggal 17 April 2019 lalu yang berjalan aman dan tertib, seharusnya tidak perlu dinodai dengan berbagai bentuk konflik sosial (termasuk yang berkembang di media sosial) yang berpotensi menghasilkan disintegrasi sosial maupun nasional.

Menurut Agus Widjojo, dua pasangan calon yang hadir dalam kontestasi pemilihan presiden merupakan dua putra terbaik bangsa yang memiliki sifat negarawan. Karena itu, Lemhanas meyakini pimpinan dua kubu yang berkontestasi tersebut selalu berpikir tentang apa yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Lebih jauh Agus Widjojo menjelaskan, penyelenggaraan pemilihan umum yang lalu tidak berlangsung tanpa cacat, dan kekurangan. Karena itu, tidak ada yang melarang untuk menyatakan temuan atas kekurangan tersebut. Namun hendaknya pencarian solusi atas perbedaan, dilakukan berdasarkan kaidah demokrasi di atas landasan kearifan para elite dan pimpinan untuk membangun kesepakatan berdasarkan musyawarah.

"Kepada Komisi Pemilihan Umum agar melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangannya secara transparan dan akuntabel. Kepada seluruh komponen masyarakat atau civil society diminta melakukan pengawasan independen atas kerja KPU ini termasuk dalam menyikapi catatan kekurangannya," ujar Agus Widjojo.



Sumber: Suara Pembaruan