Budiman: Buzzer Penting, Tetapi Tetap Butuh Otak

Budiman: Buzzer Penting, Tetapi Tetap Butuh Otak
Kegiatan diskusi publik "Buzzer Politik Di Sosial Media, Efektifkah" yang diadakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Tebet, Jakarta Selatan, 12 Oktober 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Carlos Roy Fajarta )
Carlos Roy Fajarta / HA Jumat, 12 Oktober 2018 | 18:22 WIB

Jakarta - Peran pembuat heboh di media sosial, atau kerap disebut buzzer, sangat penting dalam pembentukan citra diri atau kampanye politik, tetapi pernyataan yang tidak sesuai fakta atau menyesatkan bisa menjadi senjata makan tuan.

Menurut politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, ketika dia mengunggah berbagai konten di internet dirinya tidak pernah memiliki buzzer, atau keyboard warrior, atau admin media sosial.

Budiman mengklaim bahwa dia hanya mengandalkan logika dan pengetahuannya semata.

"Gaya saya membuat artikel, intonasi, pilihan kata, semua sama. Berbicara soal sosmed saat ini jangan hanya mengandalkan kecerdasan teknologi saja, tapi juga kecerdasan otak sehingga apa yang disebarkan progresif," ujar Budiman di Jakarta, Jumat (12/10).

Pendapatnya itu dia sampaikan dalam diskusi publik bertajuk 'Buzzer Politik Di Sosial Media, Efektifkah?' yang diadakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Tebet, Jakarta Selatan.

Ia menyebutkan perkembangan teknologi informasi termasuk media sosial bisa membuat seseorang yang memiliki banyak pengikut bisa menyebarkan pengaruhnya dalam bentuk ekspresi gambar, naskah, video, dan audio dalam hal kecerdasan maupun kegilaan.

"Buzzer yang cerdas bisa menggunakan kalimat yang baik sesuai kontekstual pemilu yang tengah memanas. Perbedaannya kampanye saat ini sejak Brexit dan Pemilu Amerika, ternyata pengaruh dari buzzer di media sosial menampilkan percakapan interaksi yang mempengaruhi opini publik," tambahnya.

Kepala Divisi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean berpendapat atmosfer media sosial saat ini cenderung bersifat bullying. Dia sendiri mengklaim pernah menjadi korban perundungan komunitas Batak akibat cuitan akun Twitter palsu.

"Meski pemerintah sudah menerapkan registrasi SIM card dan berbagai upaya untuk mendeteksi identitas publik saat ini, namun belum berpengaruh banyak dalam memberikan dampak positif dalam dunia media sosial," kata Ferdinand.

Ia menjelaskan bahwa kader Partai Demokrat tidak pernah memerintahkan tim sukses maupun simpatisan untuk membuat viral hashtag tertentu dan terus berupaya menjaga etika bermedia sosial sesuai etika dan visi partai.

"Tapi ekspresi setiap orang untuk menyampaikan kekecewaannya sangat berbeda-beda dan tidak bisa selalu dipantau setiap saat oleh kami," tambahnya.

Aktivis Sosmed sekaligus pendiri kelompok Ruang Sandi, Dimas Akbar, menyebutkan buzzer politik merupakan profesi yang sebetulnya mirip praktik paid promotion berbagai produk.

"Tapi akhir-akhir ini buzzer politik dikonotasikan dengan hal negatif karena begitu banyaknya konten negatif yang disebarkan melalui isu politik. Dengan jumlah pemilih saat ini yang basic-nya 30-40% merupakan generasi muda maka membuat tim buzzer harus bisa kreatif menarik menciptakan konten yang menarik untuk merangkul mereka," kata Dimas.

Pengamat politik dari lembaga peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menyebutkan budaya masyarakat Indonesia yang suka berkumpul memiliki pengaruh dalam berpolitik di media sosial yang mendukung demokrasi.

"Publik kita tetap memiliki rasionalitas dalam bermedia sosial yang dipengaruhi faktor fundamental seperti ekonomi, hukum, pemberantasan korupsi, dan stabilitas keamanan. Pemilu 2019 ini akan jauh berbeda dengan 2014, karena rasionalitas publik diuji untuk melihat hasil kerja pemerintah serta rekam jejak dalam pemilu tahun depan," ujar Saidiman.

Ia menyebutkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan warga seperti kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi penentu dan penilaian masyarakat jelang Pemilu 2019.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE