Ketua Hipmi: Ekonomi Kita Tak Bodoh

Ketua Hipmi: Ekonomi Kita Tak Bodoh
Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurasidin, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10). ( Foto: Suara Pembaruan / Yeremia Sukoyo )
Markus Junianto Sihaloho / YUD Jumat, 12 Oktober 2018 | 18:23 WIB

Jakarta - Pernyataan capres Prabowo Subianto soal ekonomi di Indonesia adalah ekonomi kebodohan dipertanyakan oleh Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

"Saya tidak mengerti kebodohannya di mana? Harusnya dijelaskan itu kebodohannya di mana. Tetapi yang jelas, kalau ekonomi kita dibandingkan dengan ekonomi negara lain, ekonomi kita tak bagus-bagus amat, tetapi tak juga jelek-jelek amat. Tapi baik-baik saja," jelas Bahlil, Jumat (12/10).

Indikatornya ada pertumbuhan ekonomi yang di kuartal kedua 2018 di angka 5,27 persen, inflasi terjaga di 4 persen, realisasi pajak sudah melewati 50 persen dari target di APBN.

Selain itu, daya beli masyarakat juga meningkat. Problemnya hanya di defisit perdagangan yang memang disebabkan oleh penyakit lama ekonomi kita, yakni hilirisasi yang kurang berjalan. Justru karena memahami penyakit itu, maka Jokowi membangun infrastruktur demi membangun industri di hilir.

"Menurut saya, ekonomi kita tak bodoh. Saya pelaku ekonomi, fine fine saja, teman-teman juga begitu. bahwa ada naik turun, itu biasa dalam ekonomi. tak ada grafik ekonomi naik terus. Selalu ada naik turun. Di situlah enterpreneurship seseorang menjadi kunci," kata Bahlil.

Begitupun ketika Prabowo menyebut daya beli menurun karena rakyat tambah miskin. Kata Bahlil, yang juga salah satu direktur TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin itu, menjelaskan bahwa pernyataan demikian adalah asbun, alias asal bunyi.

"Bagaimana mungkin daya beli menurun, sementara pertumbuhan ekonomi kita 5,2 persen, yang 57 persennya ditopang oleh konsumsi? Artinya apa itu kalau bukan daya beli masih bagus," kata Bahlil.

Masyarakat mau mengkonsumsi berarti ada kepastian pendapatan dan kepastian lapangan pekerjaan.

Nah, soal lapangan pekerjaan, Bahlil mengatakan bahwa tugas presiden pertama RI sampai yang sekarang adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Dan tugas itu takkan pernah berhenti sampai selama republik berdiri.

Bahwa semuanya belum mendapat pekerjaan, maka semuanya harus berusaha. Kata Bahlil, tak ada ceritanya lapangan pekerjaan datang sendiri. Semua harus berusaha, dimana negara menyiapkan fasilitas pendukungnya.

"Oleh karena itu Pak Jokowi menciptakan sistem negara berkompetisi, agar mau bekerja. Sebab yang bisa menyelamatkan dirinya adalah orang-orang yang bekerja," tandas Bahlil.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE