Bila Airlangga Tak Jadi Cawapres Jokowi, Ini Sikap Golkar

Bila Airlangga Tak Jadi Cawapres Jokowi, Ini Sikap Golkar
Airlangga Hartarto. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Selasa, 10 Juli 2018 | 21:44 WIB

Jakarta - Partai Golkar kemungkinan besar tetap akan mendukung Jokowi di pilpres 2019 jika seandainya tokoh utama partai itu saat ini, Ketua Umum Airlangga Hartarto, tak dijadikan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Jokowi.

Hal itu disampaikan oleh Wasekjen Golkar, M.Sarmuji, ketika ditanyai wartawan di Jakarta, Selasa (10/7).

Dijelaskannya, sikap Golkar mendukung Jokowi di Pilpres 2019 sudah diputuskan oleh seluruh kader Golkar melalui rangkaian rapat partai. Mulai dari rapat di masing-masing pengurus daerah, naik ke rapat pleno pengurus pusat, hingga diputuskan di rapat pimpinan nasional partai. Hasil rapat terakhir memastikan pengusungan Jokowi yang kemudian diumumkan di Musyawarah Nasional partai.

"U‎ntuk mengevaluasinya, harus butuh tahapan seperti itu juga. Sampai sekarang belum ada rencana Golkar untuk mengevaluasi. Bahkan bisik-bisik yang kira-kira mengarah pada evaluasi pencalonan Jokowi belum ada," kata Sarmuji.

Pihaknya memang masih mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai cawapres Jokowi. Bila tak diambil, tentu Golkar akan mempertimbangkan siapa bakal cawapres yang dipertimbangkan sebab penentuan cawapres ini urusan krusial yang akan menentukan peta koalisi pendukung Jokowi ke depan.

Golkar sendiri berharap koalisi itu utuh. Maka itu pihaknya berharap pembicaraan mengenai topik cawapres itu dalam suasana yang bersahabat dengan memperhitungkan mitra koalisi.

"Bagaimana seandainya tokoh cawapres pendamping Jokowi itu bukan dari Golkar dan tak sesuai dengan kehendak Golkar?" tanya wartawan.

"Kita sudah menyiapkan langkah antisipasi. Tentu tidak bisa kita sampaikan di muka umum. Langkah antisipasinya bisa jadi kita tetap mendukung Jokowi dan tentu dengan negosiasi tertentu atau lain-lain yang akan kita bicarakan di internal partai," jawab Sarmuji.‎

Kata dia, negosiasi itu bisa jadi soal jumlah menteri dari Golkar yang di kabinet, atau sekedar soal visi dan misi. Bagi Golkar, semuanya dinegosiasikan asal semua bersedia bermusyawarah.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE