Guru Honorer

PGRI Minta Kuota P3K Khusus untuk Tenaga Honorer

PGRI Minta Kuota P3K Khusus untuk Tenaga Honorer
Suasana seminar nasional Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K2 di Jakarta yang digelar Fraksi Partai Golkar, Selasa (9/10). ( Foto: Ist )
Maria Fatima Bona / EAS Jumat, 12 Oktober 2018 | 12:15 WIB

Jakarta - Ketua Umum PB PGRI Unifah Rasyidi mengatakan, skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) adalah solusi yang dijanjikan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori dua (K-2).

Guru honorer K-2 yakni kelompok tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 namun tidak menerima gaji dari anggaran/APBN.

Untuk itu, PGRI meminta pemerintah dalam membuka lowongan P3K tidak terbuka untuk umum, tetapi khusus diikuti tenaga honorer yang telah berjasa dan kesejahteraannya belum terpenuhi.

"P3K ini sesuai janji pemerintah untuk menuntaskan masalah honorer. Jadi kami minta jangan untuk umum. Pemerintah harus memberikan kesempatan sesama honorer untuk memperjuangkan nasibnya. Mereka sekarang justru bersaing sesama honorer,” kata Unifah saat dihubungi SP melalui telepon, Jumat (12/10).

Menurut Unifah, apabila seleksi P3K ini dibuka untuk umum akan mengurangi kesempatan tenaga honorer untuk memperjuangkan nasibnya. Sedangkan selama ini janji pemerintah adalah menyelesaikan masalah honorer secara bertahap, salah satunya dengan P3K.

Unifah juga menuturkan, dengan memperioritaskan tenaga honorer menunjukan keseriusan pemerintah menangani nasib honorer meskipun dilakukan secara bertahap. Unifah juga menambahkan, apabila pemerintah membuka formasi P3K untuk umum akan terjadi penolakan dari tenaga honorer yang merasa dirugikan.

"Kami berharap pemerintah harus bijaksana untuk formasi P3K ini jangan disamain dengan tes untuk umum,”ujarnya.
Selanjutnya, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang digodok, Unifah mengusulkan untuk mempertimbangkan skema perekrutan harus dilakukan sekali.

Dalam hal ini, perjanjian kerja terjadi hanya sekali layaknya PNS. Ada pun tujuannya untuk menghindari terjadinya KKN oleh pemerintah daerah (Pemda) yang mencoba mengganti kuota untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

"Jadi PGRI sudah bertemu dengan Mensesneg, Menpan-RB serta kementerian lain yang terkait dengan sistem perekrutan. Kita apreasi P3K ini memberikan kesempatan pada honorer untuk tes hingga usia 58 tahun. Kami minta sistemnya hanya sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Unifah menuturkan bagi guru honorer yang telah diangkat menjadi P3K, pemerintah harus mempersiapkan skema pelatihan untuk tetap menjaga mutu dan meningkatkan kualitasnya.

 



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE