Guru Honorer

Pengangkatan P3K Harus Prioritaskan Guru Produktif

Pengangkatan  P3K Harus Prioritaskan Guru Produktif
Ilustrasi belajar mengajar di sekolah. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / EAS Jumat, 12 Oktober 2018 | 12:03 WIB

Jakarta - Setelah mengadakan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), pemerintah telah menjanjikan akan ada skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk semua usia sebagai solusi penyelesaian masalah honorer, khususnya kategori dua (K-2).

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ramli Rahim, mengatakan khusus untuk guru, skema pengangkatan P3K sebaiknya mengutamakan guru produktif untuk mengisi kekurangan guru di sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Persoalan utama kita adalah kekurangan guru produktif untuk SMK. Sedangkan untuk guru normatif misalnya guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris lebih mudah, berbeda dengan guru produktif yang susah. Jadi, prioritas utama perekrutan untuk guru produktif,” kata Ramli kepada SP, Jumat (12/10).

Selanjutnya, Ramli mengatakan, setelah guru produktif, guru Sekolah Dasar (SD) harus menjadi prioritas selanjutnya. Kekurangan guru SD akan berdampak pada pembelajaran. Pasalnya, guru SD memiliki tanggung jawab sebagai guru kelas. Sehingga ketika sekolah tidak memiliki guru SD lengkap, kegiatan belajar mengajar (KBM) akan pincang. Apabila sudah mencukupi, pemerintah dapat beralih ke guru SMP dan SMA.

Lanjut Ramli, meski P3K menjadi solusi penyelesaian masalah honorer, IGI tetap merekomendasikan pemerintah untuk melakukan seleksi. Sebab, guru harus memiliki kualitas bukan sekadar kuantitas.

"Seleksi itu sangat penting agar menjadi guru itu yang betul-betul layak. Silakan saja pemerintah prioritaskan guru honorer. Tapi kualitas tetap harus jadi pertimbangan utama,” ujar Ramli.

Ia juga menyarankan, apabila pemerintah tetap mengangkat guru honorer yang tidak memenuhi kualitas sebagai guru, sebaiknya mereka tidak ditempatkan sebagai guru tetapi sebagai tenaga pendidikan seperti pegawai tata usaha.

Menurut Ramli, keterpaksaan mengangkat guru tidak berkualitas sama saja dengan merusak pendidikan nasional. Pasalnya, generasi bangsa dididik oleh guru-guru yang tidak layak. Meski begitu, Ramli mengaku, IGI tetap mengawal kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer.

Seperti diketahui, peran guru honorer sangat besar dalam pendidikan Indonesia. Bahkan, berdasarkan data, dari total guru secara keseluruhan yang berjumlah 3.017.296 orang, jumlah guru honorer lebih banyak. Adapun perinciannya, guru PNS ada 1.483.265 orang dan guru bukan PNS atau honorer secara keseluruhan ada 1.534.031 orang.

Selain mengawal pemerintah, Ramli menuturkan, IGI juga mengambil bagian dalam meningkatkan mutu para guru dengan menyediakan 100 kanal pelatihan, baik secara tatap muka maupun daring.

“Kami menyediakan 100 kanal pelatihan, jadi guru yang membutuhkan apapun bisa kami bantu. Seperti pelatihan kurikulum, profesionalisme dan lainnya. Tapi ini kembali ke guru. Pertanyaannya mereka mau apa tidak untuk meluangkan waktu mengikuti pelatihan dari IGI,” ujarnya.

Harus Tuntas

Secara terpisah, Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rochmat Wahab, mengatakan, memenuhi kebutuhan guru dengan skema P3K harus mempertimbangkan waktu.

“Menurut hemat saya, ada yang perlu dipertimbangkan. Pengadaan guru dengan P3K harus dilakukan secara tuntas dengan waktu secepatnya, dan harus diprioritaskan termasuk untuk mengabdi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar, red),” ujarnya.

Selain daerah 3T, Rochmat menyarankan, pengadaan guru P3K perlu diupayakan untuk membantu sekolah swasta yang benar-benar membutuhkan guru. Adanya skema P3K dapat diberlakukan sebagai bagian dari mekanisme perekrutan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga pemantauan dedikasi dan kinerja menjadi poin penting untuk proses rekrutmen.

“Jika guru model P3K nantinya dapat diterima dalam proses pengangkatan, masa kerjanya dapat dihargai sehingga waktu tepat bukan mulai dari waktu tes diumumkan, melainkan hitungannya mulai dari waktu melaksanakan tugas sebagai guru P3K,” katanya.

Ia mengatakan, dalam menjaga mutu dan kualitas, sebaiknya pemerintah mengutamakan guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidangnya untuk diangkat jadi guru P3K.

Selanjutnya, diutamakan juga yang memiliki kualifikasi minimal sesuai yang dipersyaratkan dengan bidang studi yang relevan. Meski begitu, para guru tersebut setelah diangkat harus juga dibina kariernya.

"Bagi yang memenuhi syarat perlu mendapatkan pembinaan karier sebagaimana guru PNS,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE