PGRI Tegaskan Guru Tidak Boleh Berpolitik Praktis

PGRI Tegaskan Guru Tidak Boleh Berpolitik Praktis
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Maria Fatima Bona / WBP Jumat, 12 Oktober 2018 | 11:10 WIB

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, PGRI berdiri atas nama golongan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Anggaran dasar PGRI Bab IV Pasal 4 ayat (1) menegaskan PGRI bersifat independen dan nonpartisipan yakni tidak menjadi bagian dan tidak berafiliasi kepada partai politik. PGRI juga tidak perpolitik praktis.

“Di berbagai kesempatan saya berkali-kali menegaskan guru tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apalagi guru memengaruhi pendapat pribadinya kepada anak didik,” kata Unifah kepada SP, Jumat (12/10).

Khusus anggota PGRI, Unifah menegaskan, tidak menggunakan atribut PGRI dalam urusan pribadi, karena secara organisasi PGRI tidak terkait dengan partai politik manapun.

Unifah juga telah menginstruksikan kepada pengurus PGRI di semua tingkatan dan anggota PGRI di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi marwah organisasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, menghormati perbedaan, menjaga kesejukan, serta tidak men-share ujuran kebencian, atau hoax sehingga dapat mengikuti proses demokrasi dengan baik.

Dia menyebutkan, PGRI adalah mitra strategis pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional. Untuk itu, siapa pun yang menjadi menteri, presiden dan pemerintah tentu akan bermitra dengan PGRI. "PGRI mendukung program sebagai pemerintah, bukan individu pejabat tersebut," kata dia.

Dia mengungkapkan, jika PGRI mengundang presiden atau wakil presiden pada acara PGRI, jangan dianggap PGRI mendukung partai politik tersebut. "Ini karena mereka diundang sebagai pejabat, dan PGRI sebagai mitra pemerintah, tentu harus bekerja sama,” terang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Ia menambahkan, bagi guru yang terlibat dalam politik seperti mencalonkan sebagai anggota legislatif atau kepala daerah harus mengundurkan diri dari organisasi.

Sementara untuk mencegah munculnya radikalisme di lingkungan pendidikan, Unifah berharap, pemerintah mengubah skema perekrutan guru agama. Dalam hal ini, guru agama harus direkrut dari lulusan sekolah keagamaan dan selanjutnya dibekali pembinaan agar tidak menyebarkan paham-paham radikalisme kepada siswa.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE