SCF dan Defisit Pembiayaan JKN

Opini: Timboel Siregar

Penulis adalah koordinator advokasi BPJS Watch dan sekjen OPSI.

Jumat, 5 Oktober 2018 | 10:37 WIB

Persoalan defisit pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan persoalan yang terjadi setiap tahun. Defisit merupakan permasalahan likuiditas aset Dana Jaminan Sosial (DJS). Tahun 2014 terjadi defisit sebesar Rp 3,3 triliun, tahun 2015 sebesar Rp 5,7 triliun, 2016 sebesar Rp 9,7 triliun, dan pada 2017 sebesar Rp 9,8 triliun. Untuk tahun 2018, BPJS Kesehatan memprediksi defisit sebesar Rp 16,5 triliun, sementara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan defisit tahun ini sebesar Rp 10,98 triliun.

Dampak nyata dari terjadinya defisit ini adalah terkendalanya pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ke rumah sakit (RS). Akibat lanjutannya, RS mengalami kesulitan membiayai operasionalnya, seperti membeli obat, membayar jasa medis dokter, dan paramedis lainnya. Ada RS yang “melaporkan” persoalannya ke masyarakat dengan memasang spanduk berharap agar BPJS Kesehatan segera membayarkan kewajibannya kepada RS.

Posisi utang pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan per 31 Mei 2018 sebesar Rp 4,2 triliun. Nilai ini terus meningkat hingga berjumlah Rp 7 triliun per 17 September 2018, seperti yang disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR belum lama ini. Tentunya utang pelayanan kesehatan ini akan terus meningkat mengingat RS harus terus melayani pasien peserta program JKN. Pihak RS tidak boleh menghentikan pelayanannya dengan alasan belum dibayarkannya klaim pembayaran oleh BPJS Kesehatan.

Konsekuensi ekonomis dari keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan ini adalah BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada fasilitas kesehatan (faskes) sebesar 1% dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap satu bulan keterlambatan, seperti yang diamanatkan Pasal 38 ayat (2) Perpres 19/2016 juncto Pasal 75 ayat (5) Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan posisi utang pelayanan kesehatan sebesar Rp 4,2 triliun (per 31 Mei 2018) hingga menjadi Rp 7 triliun (per 17 September 2018), maka diperkirakan denda yang harus dibayar dalam 3 bulan saja (Juni-Agustus 2018) secara rerata minimal sekitar Rp 150 miliar.

Tentunya biaya denda ini sangat besar dan sangat membebani keuangan BPJS Kesehatan. Dana talangan dari pemerintah sebesar Rp 4,99 triliun baru cair pada 24 September lalu, tetapi BPJS Kesehatan masih butuh sekitar Rp 2 triliun untuk menutupi utang Rp 7 triliun. Ini pun masih berpotensi meningkat untuk membiayai JKN hingga akhir Desember 2018. Akibat kekurangan ini BPJS Kesehatan akan terbebani denda minimal Rp 20 miliar per bulan.

Memanfaatkan SCF
Dalam rangka meningkatkan kemudahan pembayaran klaim pelayanan kesehatan ke RS, dan mengingat adanya peraturan tentang pembayaran tagihan pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan maksimal 15 hari setelah berkas lengkap, maka diadakan program pembiayaan tagihan faskes mitra BPJS Kesehatan melalui bank. Program ini dikenal sebagai SCF (supply chain financing). Dengan program ini, diharapkan arus kas RS tidak terkendala oleh ketentuan pembayaran maksimal 15 hari tersebut.

Untuk itu, BPJS Kesehatan telah melakukan kerja sama dengan beberapa bank pemerintah maupun swasta. Program SCF ini memang khusus ditujukan untuk RS. Namun demikian, tidak semua RS mau memanfaatkan SCF ini karena kewajiban membayar bunga pinjaman dibebankan ke RS.

Dalam kondisi defisit yang menyebabkan adanya tunggakan pembayaran klaim ke sejumlah RS, sebenarnya program SCF ini bisa dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan guna menjamin pembayaran klaim ke RS menjadi lancar, dan BPJS Kesehatan bisa menurunkan beban denda akibat terlambat membayar klaim ke RS.

Dengan SCF, arus kas RS segera pulih sehingga tidak akan ada lagi spanduk-spanduk yang memojokkan BPJS Kesehatan karena telat membayar klaim pelayanan kesehatan. Dengan SCF, denda 1% per bulan bisa diturunkan. Pinjaman BPJS Kesehatan ke bank akan dikenakan bunga di bawah 12% per tahun, atau di bawah 1% per bulan. Bank akan membebankan bunga ke BPJS Kesehatan sekitar 0,6-0,8% per bulan. Ini artinya denda 1% yang wajib dibayarkan BPJS ke RS akan bisa dihemat sekitar 0,2-0,4% per bulan dari outstanding tunggakan klaim.

Bila bank membebankan suku bunga pinjaman 0,7% per bulan, BPJS Kesehatan akan menghemat denda sebesar 0,3 persen per bulan. Atau bila dikaitkan dengan kewajiban membayar denda dari Juni hingga Agustus 2018, BPJS Kesehatan bisa menghemat sekitar Rp 45 miliar. Tentunya ini suatu penghematan yang besar.

Tidak hanya BPJS Kesehatan, RS dan bank yang akan diuntungkan. Dengan SCF ini penerimaan APBN dari pajak keuntungan badan akan bertambah. Dengan BPJS Kesehatan menggunakan SCF maka pendapatan bunga dan pendapatan administrasi bank akan meningkat. Pendapatan bank yang meningkat tentunya menjadi pendukung keuntungan, yang pada akhirnya akan menjadi objek pajak bagi negara.

Merevisi Regulasi
Tentunya, harapan penulis agar BPJS Kesehatan memanfaatkan SCF ini harus didahului oleh revisi regulasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 87/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Pada Pasal 27, BPJS Kesehatan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif untuk aset BPJS Kesehatan, kecuali efek beragun aset dan turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga yang tercatat di bursa efek di Indonesia. Dengan Pasal 27 ini BPJS Kesehatan dilarang meminjam ke bank untuk keperluan seperti SCF ini.

Mengacu pada Pasal 39 ayat (2) PP 84/2015 tentang Perubahan PP 87/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, sebenarnya kesulitan likuiditas aset DJS ini bisa dibantu oleh aset BPJS Kesehatan yaitu berupa dana talangan yang ditentukan paling banyak 25% dari aset BPJS Kesehatan yang tercatat dalam laporan keuangan bulan sebelumnya. Namun, mengingat saat ini tunggakan klaim ke RS cukup besar dan adanya pembatasan dana talangan tersebut, maka pilihan untuk menggunakan Pasal 39 ayat (2) kurang memungkinkan.

Mengingat kondisi defisit pembiayaan JKN tidak bisa dihindari, sementara di sisi lain program SCF bisa membantu mengatasi tunggakan klaim dan menurunkan biaya denda, sudah saatnya pemerintah merevisi Pasal 27 PP 87/2013, dengan membolehkan BPJS Kesehatan menggunakan SCF guna mengatasi kesulitan pembayaran tunggakannya.

Dengan cairnya dana Rp 4,99 triliun, masih ada kekurangan Rp 2 triliun untuk melunasi seluruh tunggakan. Tentunya tunggakan ini akan terus bertambah hingga akhir Desember tahun ini. Oleh karenanya, pemerintah harus membuat skenario bailout tahap II ke BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dalam proses penantian pencairan bailout tahap II, SCF bisa digunakan sehingga klaim tunggakan ke RS bisa terbayar langsung dan defisit 2018 tidak terbawa ke tahun 2019. 

CLOSE